• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Mengapresiasi Kartu Prakerja di Tengah Ancaman Resesi Ekonomi Global

Mengapresiasi Kartu Prakerja di Tengah Ancaman Resesi Ekonomi Global

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 18 December 2022

Mengapresiasi Kartu Prakerja di Tengah Ancaman Resesi Ekonomi Global

Oleh : Tyas Permata Wiyana

Keberadaan program kartu Prakerja dianggap sebagai sebuah solusi konkret untuk mengembangkan potensi angkatan kerja dan kesejahteraan rakyat. Program ini layak diapresiasi masyarakat di tengah ancaman resesi global yang berimbas pada banyaknya angka pemutusan hubungan kerja.

Resesi 2023 menjadi ancaman karena naiknya suku bunga, ditambah pandemi Covid-19 yang belum selesai meski sudah hampir 3 tahun.

Meski baru sekadar ramalan tetapi peringatan tentang prediksi resesi wajib diperhatikan.

Jangan sampai masyarakat terpuruk di masa resesi, atau kolaps seperti pada tahun 1998 (gara-gara krisis moneter).

Untuk mengatasi ancaman resesi maka salah satu jurus pemerintah adalah dengan kartu prakerja. Kartu prakerja adalah program yang dijanjikan oleh Presiden Jokowi, kala beliau berkampanye untuk pemilu tahun 2019 (periode kedua).

Saat menjabat sebagai Presiden, janji itu benar-benar langsung dikabulkan. Kartu prakerja di-launching dan menolong banyak orang, karena mereka akan mendapat bantuan berupa pelatihan dan uang saku.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari menyatakan bahwa program kartu prakerja membantu para pekerja agar memiliki daya lentur dalam menghadapi masa sulit, termasuk resesi. Dengan naik-turunnya ekonomi dan situasi yang belum stabil, maka para pekerja harus punya skill. Caranya dengan mengikuti kartu prakerja.
Dalam artian, keterampilan yang diberikan kepada para pemegang kartu prakerja sangat berarti. Mereka tak hanya bisa belajar bahasa inggris. Namun juga ada kelas otomotif, pengembangan adsense, dll. Dengan kelas-kelas tersebut maka keterampilannya akan bertambah dan jadi modal besar untuk memulai wirausaha. Skill yang didapat juga jadi nilai plus sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan lebih cepat.
Keberadaan kartu ini sangat cocok untuk bersiap sebelum masa resesi. Walau awalnya kartu prakerja ditujukan untuk para lulusan SMA atau perguruan tinggi yang masih menganggur, tetapi kartu ini juga bisa digunakan oleh orang yang baru saja dipecat atau di- PHK gara-gara efek pandemi. Memang saat pandemi banyak perusahaan yang mengurangi jumlah karyawan, demi efisiensi, karena keuntungannya menurun drastis.
Dengan modal skill dari kartu prakerja maka masyarakat bisa membuka usaha baru. Jika usahanya terus berkembang, apalagi pengurusan NIB (nomor induk berusaha) dipermudah dan digratiskan oleh pemerintah. Dengan memiliki usaha sendiri maka peluang untuk mendapatkan pendapatan lebih besar, akan terbuka lebar. Jika uangnya banyak maka masyarakat akan terbebas dari resiko resesi 2023.
Masyarakat mengapresiasi pemerintah yang memberikan program kartu prakerja, karena yang diberi adalah kail, bukan ikan. Dalam artian, pemerintah ingin agar masyarakat berusaha sendiri dengan modal skill yang didapatkan dari pelatihan prakerja. Yang diberi adalah modal untuk bekerja (berupa skill), bukan sekadar uang saku senilai 2,4 juta rupiah. Modal sangat penting karena akan berguna sampai puluhan tahun ke depan.
Jika hanya diberi uang maka khawatir akan dihabiskan untuk barang konsumtif, bukan untuk memperbaiki hidup. Kartu prakerja mencerminkan etos kerja Presiden Jokowi yang selalu kerja, kerja, dan kerja. Dengan rajin bekerja maka masyarakat akan terbebas dari resiko dan dampak resesi tahun depan.
Sementara itu, menurut Yose Rizal Damuri, Kepala Departemen CSIS, program kartu prakerja sudah berjalan dengan baik. Dalam artian, selama beberapa tahun program ini dijalankan maka program ini lancar dan tepat sasaran. Yang mendapatkan kartu prakerja benar-benar seorang pengangguran dan membutuhkan bantuan dari pemerintah.
Para pengangguran akan mendapat manfaat kartu prakerja dan ini bukanlah bantuan cuma-cuma yang dinyinyiri oleh banyak orang. Karena uang yang diberikan tidak ditransfer begitu saja. Melainkan digunakan untuk menebus kelas yang harus diikuti oleh pemilik kartu prakerja.
Kelas-kelas yang disediakan oleh program kartu prakerja bermacam-macam, mulai dari digital marketing, kelas bahasa, wirausaha, dll. Pemilik kartu ini bisa memilih kelas mana yang paling mereka minati, dan bisa dilakukan via online. Sehingga aman untuk mengikutinya, karena tidak usah berdesakan di ruang kelas, dan menghindari kemungkinan penularan corona saat ada kerumunan.
Resesi memang mengerikan dan pemerintah berusaha agar Indonesia selamat dari ancaman resesi, dan tidak terpuruk seperti negara lain. Salah satu jurusnya adalah dengan memberikan kartu prakerja. Di mana penerimanya menerima 2,4 juta rupiah (dalam 4 termin) dan bisa dibelanjakan untuk mengikuti kelas-kelas yang akan meningkatkan skill mereka.
Kartu prakerja sangat baik untuk digunakan di masa pandemi dan jelang resesi. Meski belum tentu ada resesi tahun depan tetapi masyarakat sudah bersiap-siap. Dengan perlindungan dari kartu prakerja maka mereka bisa selamat dari jerat resesi. Penyebabnya karena sudah mengikuti pelatihan prakerja dan bisa membangun usaha, dan kondisi keuangannya makin membaik meski masih pandemi.

)* Penulis adalah kontributor Persada institute

 

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

November 7, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

Posisi Cadangan Devisa Oktober Jadi Indikator Ketahanan Eksternal RI

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Posisi Cadangan Devisa Oktober Jadi Indikator Ketahanan Eksternal RI Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.