• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Pemerintah Memberi Peluang Warga Papua Untuk Berkembang

Pemerintah Memberi Peluang Warga Papua Untuk Berkembang

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 8 December 2022

Pemerintah Memberi Peluang Warga Papua Untuk Berkembang

Oleh : Rebecca Marian

Warga Papua juga warga Indonesia. Pemerintah mengapresiasi dan memberi kesempatan kepada orang asli Papua (OAP) yang memiliki kompetensi, untuk menjadi pejabat negara. Kriteria pejabat adalah dari kemampuan dan kecerdasannya, bukan berasal dari daerah atau sukunya.

Presiden Jokowi memiliki staf khusus bernama Staf Khusus Milenial, yang anggotanya anak-anak muda yang memiliki potensi besar dan bekerja dengan profesional. Di antaranya ada Angkie Yudistia (pengusaha wanita yang difabel), Putri Tanjung (pengusaha muda), dan yang paling mencolok adalah Gracia Billy Mambrasar.

Billy, panggilan akrabnya, adalah staf Khusus Milenial yang satu-satunya putra asli Papua.
Terpilihnya Billy Mambrasar sebagai pejabat di usia muda merupakan tanda bahwa pemerintah memberi kesempatan pada warga asli Papua.

Orang asli Papua juga memiliki kemampuan, oleh karena itu pemerintah memberi kesempatan pada mereka. Pemerintah sadar bahwa warga Papua adalah warga Indonesia dan berhak dipilih jadi pejabat, karena memang mampu mengemban amanah.

Pemerintah juga tidak pilih-pilih pejabat dan staff berdasarkan suku atau asal daerahnya. Tidak ada perbedaan antara orang Jawa, Sunda, atau Papua, karena sama-sana warga Indonesia. Jika memiliki skill dan kecerdasan, maka ia bisa dipilih dan dipercaya jadi staff di Istana Kepresidenan. Pemerintah mengaplikasikan Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Billy Mambrasar terpilih jadi Staf Khusus Milenial karena ia terbukti cerdas (lulusan kampus bergengsi di luar negeri) dan cakap mengelola yayasan sosial. Ia membuktikan bahwa orang Papua juga mampu berkarir dengan sukses di Jakarta dan bisa jadi pejabat negara, padahal usianya belum 40 tahun. Dengan pengalamannya di luar negeri maka ia dengan cakap bergaul dengan tamu-tamu internasional.
Pemerintahan Presiden Jokowi juga membuktikan bahwa jadi pejabat di usia muda juga diperbolehkan, asal mereka cerdas. Presiden Jokowi suka akan gaya kerja yang cepat dan cekatan, yang rata-rata dimiliki oleh anak muda. Oleh karena itu beliau memilih orang-orang yang pandai untuk jadi Staf Khusus Milenial, dan Billy Mambrasar bangga karena mewakili orang Papua di Istana Kepresidenan.
Meski sebagian orang mengenal Billy sebagai penyanyi (karena pernah mengikuti ajang pencarian bakat), tetapi lebih banyak yang mengenalnya sebagai pejabat dari Papua. Maklum, dulu masih agak jarang pejabat di pemerintahan pusat yang berasal dari Bumi Cendrawasih. Namun saat ini mulai ada warga Papua yang dipercaya oleh pemerintah untuk memegang amanah sebagai pejabat.
Salah satu pejabat asli Papua yang lebih dahulu terkenal adalah Freddy Numberi. Beliau pernah menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan di masa pemerintahan (mantan) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Freddy dikenal sebagai penggagas program penenggelaman kapal pencuri ikan. Tujuannya tentu agar menjadi efek jera, karena pencuri ikan dari negara lain akan sangat kapok masuk ke wilayah perairan Indonesia.
Selain itu ada Yohana Yembise, tokoh Papua yang pernah menjabat jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (tahun 2014-2019). Wanita kelahiran Manokwari ini memecahkan rekor sebagai wanita Papua pertama yang menjadi menteri. Beliau mengkampanyekan kesetaraan gender dan perlindungan para wanita dari KDRT (kekerasan dalam rumah tangga).
Masyarakat Papua amat bangga pada sosok Yohana karena ia membuktikan bahwa wanita asli Papua juga cerdas dan memiliki kemampuan yang cakap dalam menjalankan tugas-tugasnya saat jadi pejabat. Warga Papua juga bisa dipercaya jadi menteri di era reformasi. Apalagi jika ia seorang wanita, yang membuktikan bahwa kemampuannya tak kalah dari seorang pria.
Saat Presiden Jokowi menunjuk Yohana Yembise sebagai menteri maka membuktikan bahwa beliau memilih pejabat berdasarkan dari kecerdasannya, bukan dari jenis kelaminnya. Perempuan juga bisa jadi pejabat tinggi, dan memiliki kecakapan yang tinggi juga.
Pemerintah memberi kesempatan kepada banyak warga Papua untuk jadi pejabat dan memiliki posisi yang strategis. Hal ini membuktikan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi sangat cinta Papua dan percaya bahwa warga Papua juga cakap. Tidak ada lagi stigma negatif bahwa orang Papua itu terbelakang atau hanya pakai koteka ke mana-mana, karena kehidupan mereka sudah modern dan bisa kuliah tinggi, serta berkarir jadi pejabat.
Presiden Jokowi adalah presiden yang paling perhatian pada Papua. Beliau mencatat rekor sebagai kepala negara yang paling sering mengunjungi Bumi Cendrawasih. Kunjungan-kunjungannya untuk beraudensi dengan rakyat Papua, meresmikan Pekan Olahraga Nasional XX di Papua, meresmikan Jalan Trans Papua, dll. Kecintaan ini juga dibuktikan dengan memberi kepercayaan pada warga Papua untuk jadi pejabat.
Pemerintah mempercayai banyak orang asli Papua untuk jadi pejabat karena mereka memiliki skill dan kemampuan yang layak. Tidak ada bedanya antara orang Papua dan orang dari daerah lain, karena yang dilihat adalah kecerdasan dan profesionalismenya. Kepercayaan dari Presiden Jokowi membuat rakyat Papua makin mencintai beliau sebagai pemimpin negara yang paling brilian.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.