• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Pembangunan IKN Nusantara Semakin Diminati Investor

Pembangunan IKN Nusantara Semakin Diminati Investor

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 1 December 2022

Pembangunan IKN Nusantara Semakin Diminati Investor
Oleh : Ashila Salsabila

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan aturan teknis terkait pedoman berinvestasi di calon ibu kota negara yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Sebagaimana yang juga telah disampaikan presiden, pembiayaan proyek IKN diupayakan tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Pendanaan IKN akan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi swasta untuk berpartisipasi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengeklaim, sudah banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sebelumnya,

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan juga mengatakan bahwa sudah banyak investor yang berminat berpartisipasi dalam proyek pembangunan IKN. Dia pun menegaskan bahwa komitmen dana untuk proyek tersebut mencukupi.
Hal serupa pun ditegaskan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono menyatakan kesempatan berinvestasi di IKN dan kawasannya merupakan peluang langka, sehingga ia terus mengajak investor besar, mikro, kecil dan menengah di Indonesia bisa bersama-sama membangun IKN. Menurutnya, kesempatan untuk berinvestasi di IKN merupakan kesempatan yang langka, dan belum tentu terulang untuk jangka waktu lama. Untuk itu, semua pihak diharapkan berpartisipasi menanamkan modal karena semua memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi, mengingat hal ini merupakan tugas pihaknya di Otorita untuk memfasilitasi setiap niat siapapun yang ingin berinvestasi.
Sebelumnya, saat jajak pasar (market sounding) yang digelar OIKN bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia di Djakarta Theater, Jakarta, 18 Oktober silam, acara tersebut dihadiri oleh 500 tamu yang berasal dari asosiasi pelaku usaha berbagai bidang seperti usaha konstruksi, perbankan, energi, pendidikan, kesehatan, dan pengusaha bidang teknologi. Jajak pasar tersebut diharapkan dapat mendorong keterlibatan para investor dari dalam dan luar negeri untuk berpartisipasi membangun IKN, terutama warga Indonesia selagi masih ada kesempatan.
Pada tahap awal, Otorita IKN akan memprioritaskan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), yakni area utama yang akan dibangun adalah bagian utara dari kawasan inti seluas 921 hektare. Untuk menampung tingginya minat investasi, peluang investasi masih terbuka pada delapan zona lain di IKN, sehingga peluang untuk berinvestasi saat ini masih terbuka. Dan saat ini pemerintah telah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang memberikan serangkaian insentif investasi bagi para investor, termasuk proses perizinan usaha dan izin kerja yang lebih sederhana, kemudian berbagai insentif fiskal. Dalam PP tersebut akan diatur fasilitas tax holiday (insentif libur pajak) yang skema nya dikategorikan berdasarkan kegiatan usaha.
Berita ini tidak ingin dilewatkan oleh negara lain untuk berinvestasi di IKN. Total investasi untuk IKN itu Rp 500 triliun kurang lebih, dari total dana ini akan di ambil dari 20% APBN lalu sisanya dari investasi. Waktu yang dibutuhkan 10-20 tahun. Menurut data yang telah dihimpun, terdapat beberapa negara yang telah berminat untuk ikut berinvestasi diantaranya, Uni Emirat Arab (UAE) yang minat investasinya sebesar US$ 20 miliar yang dikelola oleh Indonesia Investment Authority (INA). Kemudian, ada China, Korea, Taiwan, negara-negara Eropa, dan yang terbaru adalah Finlandia dan Spanyol.
Pemerintah Spanyol dan Finlanda berminat bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk terlibat dalam pembangunan IKN. Pemerintah Finlandia dan Spanyol bertemu dengan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono untuk membahas kerja sama pembangunan IKN. Dalam kesempatan itu, masing-masing perusahaan menjelaskan bagaimana mereka dapat berkontribusi untuk pembangunan IKN.
Dalam pertemuan di kantor otorita itu, Kepala Otorita didampingi Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ali Berawi, dan Sekretaris Otorita Achmad Jaka Santos Adiwijaya. Dari Finlandia, juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Perdagangan Internasional Kementerian Luar Negeri Finlandia Nina Vaskunlahti, Duta Besar Finlandia untuk Indonesia Pekka Kaihilahti, dan 12 perwakilan perusahaan dari Business Finlandia, di antaranya dari Betolar, KONE, dan Wärtsilä.
Perusahaan Betolar merupakan perusahaan besar yang bergerak dibidang pengolahan limbah tambang dan mengubahnya menjadi energi. Dalam industri pertambangan, pemulihan dan pengayaan logam menghasilkan sejumlah besar limbah logam, lumpur, dan ampas, yang dalam banyak hal rumit untuk ditangani dan berisiko bagi keselamatan lingkungan. Pengolahan dan penyimpanan bahan limbah di area pertambangan juga membutuhkan kolam penyimpanan yang besar. Metode yang dikembangkan dan dipatenkan oleh Betolar adalah dengan perlakukan panas (heat-treat) bahan limbah yang dihasilkan dalam proses bioleaching, menyebabkannya menjadi zat reaktif dengan potensi pengikat. Itu dapat dibuat menjadi pengikat penguat dengan perawatan sederhana untuk memantapkan dan menstabilkan bahan limbah penggunaan akhir.
Kemudian, ada perusahaan asal Finlandia KONE adalah sebuah perusahaan teknik dan layanan multinasional, KONE bergerak pada bidang produksi dan perawatan dan penyedia eskalator, elevator, serta pintu dan gerbang otomatis. KONE juga menyediakan layanan untuk kontraktor, pengembang, pemilik gedung, perancang, dan arsitek di 1.000 kantornya yang tersebar di lebih dari 50 negara. Lalu, perusahaan Finlandia yang juga ingin berpartisipasi untuk investasi di IKN yaitu Wärtsilä Corporation. Perusahaan ini bergerak dibidang pasar energi dan kelautan dengan mengusung produk-produk, solusi dan jasa dengan solusi tenaga listrik daur masa pakai penuh (complete lifecycle power solutions). Sebagai warga negara Indonesia, kita turut bangga atas animo dari negara lain yang turut serta dalam berinvestasi. Semoga pembangunan IKN dapat berjalan lancar demi kemakmuran dan penyetaraan hidup bagi bangsa Indonesia.

*) Penulis ISBI Kaltim.

 

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.