• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Langkah Nyata BIN Membangun Wawasan Kebangsaan Melalui AMN

Langkah Nyata BIN Membangun Wawasan Kebangsaan Melalui AMN

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 27 November 2022

Langkah Nyata BIN Membangun Wawasan Kebangsaan Melalui AMN

Gedung Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) di Surabaya sudah selesai pembangunannya dan direncanakan akan ditempati oleh para mahasiswa dari berbagai provinsi yang berkuliah di Jawa Timur khususnya Surabaya dan sekitarnya. AMN Surabaya dibangun di atas lahan seluas 9.975 m2 dengan skema pembiayaan dari dana APBN.

Pengerjaan pembangunan AMN mengupayakan prinsip ramah lingkungan dengan menggunakan filosofi Bangunan Gedung Hijau. Sedangkan untuk konsepnya sendiri, mengadopsi konsep arsitektur tropis. Selain kamar bagi mahasiswa.juga tersedia kamar bagi mahasiswa penyandang disabilitas serta kamar untuk para mentor.

Pembangunan AMN ini merupakan upaya Badan Intelijen Negara (BIN) dalam rangka mempersatukan mahasiswa dari berbagai suku bangsa, bahasa, kebudayaan dan agama; yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia serta bersifat multi perguruan tinggi. Presiden RI telah menugaskan BIN untuk menjadi katalisator pembangunan AMN dan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106 Tahun 2021 tentang Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) sebagai dasar pembangunan tersebut.

Pembangunan AMN bermula dari aspirasi berbagai tokoh masyarakat Papua yang pernah menyampaikan keinginannya agar ada suatu wadah atau media yang dapat mempersatukan suku bangsa di Tanah Air ini. Untuk itu, Badan Intelijen Negara (BIN) merangkul sejumah kementerian dan instansi untuk mambangun Asrama Mahasiswa Nusantara sebagai wadah untuk mempersatukan mahasiswa dari berbagai suku bangsa, bahasa, kebudayaan dan agama, yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia serta bersifat multi perguruan tinggi.

Badan Intelijen Negara (BIN) menjadi katalisator pembangunan AMN ini. Bahkan mulai dari perencanaan, persiapan pembangunan hingga peresmian, BIN berperan penting sehingga Pembangunan AMN terwujud sesuai dengan yang diharapkan. BIN juga menggandeng berbagai pihak dalam melakukan pembinaan terhadap para mahasiswa penghuni AMN dalam mewujudkan generasi muda tangguh dan berwawasan nusantara.

Badan Intelijen Negara (BIN) yang saat ini dikepalai oleh Jenderal Polisi Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si. merupakan lembaga negara yang memliki peran sebagai lini terdepan di bidang intelijen.
BIN bertugas dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara, guna menjamin suksesnya pembangunan nasional. Sehingga sudah sepatutnya terlibat dalam program pembinaan generasi muda sebagai wujud pembangunan manusia seutuhnya dalam mempersiapkan generasi generasi muda yang tangguh dan berwawasan karakter Pancasila dan kenusantaraan.

Pembangunan AMN merupakan proyek bersama bangsa dengan melibatkan sejumlah Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Provinsi (Pemprov). Lahan AMN disiapkan oleh Pemprov dan pembangunan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Sedangkan pengelolaan dan pembinaan AMN diselenggarakan oleh BIN belerja sama dengan Kemendikbudristek dan juga melibatkan TNI, Polri, Kemenpora dan Pemrov secara operasional, Sedangkan dalam pengelolaan dan pembinaan AMN juga memberdayakan Perguruan Tinggi Negeri setempat.

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.