Penggarapan AMN Gunakan Prinsip Bangunan Gedung Hijau Ramah Lingkungan

Penggarapan AMN Gunakan Prinsip Bangunan Gedung Hijau Ramah Lingkungan

Pengerjaan pembangunan Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) mengupayakan prinsip ramah lingkungan dengan menggunakan filosofi Bangunan Gedung Hijau. Sedangkan untuk konsepnya sendiri, mengadopsi konsep arsitektur tropis. Total jumlah kamar sebanyak 196 termasuk 4 kamar bagi penyandang disabilitas serta 8 kamar untuk mentor.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur, Ditjen Cipta Karya, M Reva Sastrodiningrat menyampaikan bahwa AMN terdiri dari 2 tower dengan masing-masing memiliki 5 lantai.

“Bangunan asrama terdiri dari 2 tower setinggi 5 lantai,” katanya.

Kedua tower tersebut dibedakan antara asrama mahasiswa perempuan dengan asrama mahasiswa laki-laki. Kemudian, untuk menunjang segala aktivitas para mahasiswa yang menghuni AMN, juga sudah disiapkan banyak sekali fasilitas pendukung lainnya. Di antaranya kamar mandi dan toilet komunal, ruang ibadah, klinik, kantor pengelola, ruang makan, dapur, ruang laundry, ruang sekuriti, dan lain-lain.

“Fasilitas pendukung pengembangan kompetensi mahasiswa juga dibangunan seperti perpustakaan/ruang baca, ruang belajar bersama, ruang seni, laboratorium, lapangan olahraga, ruang pembinaan _entrepreneurship_, dan lanskap,” kata Reva.

Selain sebagai hunian, AMN menyediakan program pembinaan bagi mahasiswa penghuni AMN. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama lembaga terkait yang dalam hal ini adalah Badan Intelijen Negara (BIN) akan memberikan pembinaan kebangsaan untuk para mahasiswa penghuni AMN.

BIN akan menjadi _leading sector_ dalam program pembinaan sesuai indikator yang disebutkan. BIN memiliki kapasitas dalam melakukan program pembinaan untuk mahasiswa AMN. Pasalnya, BIN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bekerja di bidang intelijen untuk menjaga kemanan serta ketahan nasional.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dalam kunjungannya ke AMN Surabaya menyatakan bahwa secara keseluruhan kondisi bangunan asrama berkualitas bagus.

“Kualitas bangunan bagus dan lanskap cukup memuaskan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Menteri Basuki bahkan mengimbau kepada pihak pelaksana pembangunan, yakni PT Nindya Karya (Persero) supaya melakukan pengaspalan jalan dengan lebih bagus agar bisa awet.

“Proses pengaspalan agar dikerjakan dengan bagus, sehingga aspal lebih awet,” katanya.

Pada kesempatan lain, Menteri PUPR juga menyampaikan bahwa belakangan ini Indonesia memang terus meningkatkan komitmennya dalam menghadapi isu lingkungan. Salah satunya adalah bagaimana melakukan pengurangan emisi karbon namun melalui pembangunan infrastruktur, sehingga terciptalah prinsip Bangunan Gedung Hijau seperti yang diterapkan pada AMN Surabaya.

“Sejalan dengan komitmen Indonesia dalam menghadapi isu lingkungan, Kementerian PUPR terus ikut berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon melalui berbagai pembangunan infrastruktur, misalnya pembangunan gedung hijau,” katanya.

Terkait dengan seberapa serius komitmen Kementerian PUPR akan kontribusinya dalam isu lingkungan tersebut, Kepala Biro Umum Kementerian PUPR, Agus Sutamin menjelaskan bahwa mereka memiliki komitmen teguh menerapkan konsep Bangunan Gedung Hijau.

“Biro Umum selaku pengelola gedung Kawasan Kantor Pusat Kementerian PUPR berusaha berkomitmen teguh menerapkan konsep Bangunan Gedung Hijau pada seluruh gedung di Kawasan Kantor Pusat Kementerian PUPR,” jelasnya.

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025