Pemerintah Juga Berencana Bangun AMN di Berbagai Kota lainnya

Pemerintah Juga Berencana Bangun AMN di Berbagai Kota lainnya

Pemerintah juga berencana akan membangun Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) di Makassar dan berbagai kota lainnya. Asrama ini diperuntukkan bagi mahasiswa dan mahasiswi dari seluruh Indonesia, yang menempuh pendidikan di Kota Makassar dan sekitarnya. Begitu juga dengan AMN dikota lainnya.

Berdasarkan Perpres Nomor 106 tahun 2021, Asrama Mahasiswa Nusantara adalah wadah untuk mempersatukan mahasiswa dari berbagai suku bangsa, bahasa, kebudayaan, dan agama yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan dari berbagai perguruan tinggi.

Sebagaimana disebutkan dalam Perpres Nomor 106 tahun 2021, AMN akan dibangun di beberapa daerah termasuk Makassar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) sudah menyiapkan lahan yang luasnya mencapai dua hektar.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani, mengatakan untuk pembangunan AMN di Makassar, Pemprov Sulsel telah menyiapkan dokumen yang dibutuhkan.

“Pembangunan AMN ini sudah dalam proses, surat-surat (dokumen) sudah disiapkan oleh Biro Aset dan sudah siap untuk ditindaklanjuti,” kata Abdul Hayat Gani, di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel,

Rencananya, AMN di Makassar akan dibangun diatas tanah seluas 20.000 meter persegi, berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 7, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Sekertaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel, Ansyar, menambahkan, untuk pembangunan AMN direncanakan akan menggunakan lahan seluas kurang lebih dua hektar.

“Untuk status penggunaan lahannya itu, kalau tidak salah yang disampaikan dari Biro Aset masih sertifikat induk,” kata Ansyar.

Dalam merealisasikan AMN ini, Badan Intelijen Negara diketahui memegang peranan yang sangat penting. Bukan hanya itu, terkait pengelolaan dan pembinaan mahasiswa, BIN juga akan bekerjasama dengan Kemenpora dan Kemendikbud Ristek. Hal ini dengan tujuan untuk menciptakan generasi muda penerus bangsa yang berwawasan kebangsaan, nasionalis, memiliki rasa toleransi dan bisa bersatu membangun Indonesia yang jauh lebih baik lagi.

Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan sempat mengungkapkan temuan data bahwa ternyata masih cukup banyak mahasiswa yang terpapar oleh paham radikal, yakni sebanyak 39 persen dan menyebar hingga di sebanyak 15 provinsi di seluruh Indonesia.

Oleh sebab itu, pembinaan oleh BIN di AMN menjadi upaya yang sangat efektif dalam perwujudan perawatan kebhinnekaan.

Seperti diketahui bahwa AMN nantinya akan dibangun di beberapa daerah seperti di Makassar, Minahasa, Jakarta, Malang, dan Bantul (Yogyakarta).

AMN Surabaya telah selesai dibangun pada Mei 2022 lalu dan mampu menampung sekitar 528 mahasiswa, dan diperuntukkan bagi mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai daerah di Indonesia yang ada di Surabaya.

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025