Pembangunan IKN Prioritaskan Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Pembangunan IKN Prioritaskan Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Oleh : Ashila Salsabila

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), seperti pelatihan UMKM oleh Dinas Perdagangan Industri dan Koperasi, Pembinaan masyarakat Desa untuk mengelola Pariwisata oleh Dinas Pariwisata berstandar IKN (Ibu Kota Negara).

Kesempatan emas ini dimanfaatkan untuk peningkatan kemampuan Individu oleh Balai Latihan Kerja di Kalimantan Timur. Ini dilakukan Pemerintah daerah agar masyarakat di sekitar IKN tidak tinggal diam dalam mengambil tindakan dengan mempersiapkan kemampuan yang kompeten.

Wakil Gubenur Kaltim H Hadi Mulyadi mengapresiasi pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) tahap I yang dikuti sekitar 1.535 peserta. Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah di Bendungan Sepaku Semoi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Wakil Gubernur Hadi Mulyadi mengatakan Pemprov Kaltim sangat mendukung pelaksanaan pelatihan tersebut. Ia berpendapat bahwa masyarakat Kalimantan Timur bisa dilibattkan secara maksimal dalam pelaksanaan proyek pembangunan yang besar itu.

Pelatihan dan sertifikasi ini sangat diperlukan dan dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga sumber daya manusia yang disiapkan betul-betul memiliki kualitas dan kapasitas sesuai kebutuhan dalam rangka pembangunan IKN.
Hadi juga menambahkan Pemprov Kaltim sangat mendorong adanya sinergitas berbagai pihak, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pada bidang ketenagakerjaan.
Program pelatihan dan sertifikasi TKK di kawasan IKN sebagai upaya meningkatkan kompetensi SDM di bidang konstruksi yang merupakan salah satu program Kementerian PUPR dalam mendukung visi misi Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin periode 2019-2024.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah mengatakan pembangunan infrastruktur IKN tentunya membutuhkan tenaga kerja konstruksi dalam jumlah yang besar yang terlatih, terampil, dan professional. Pelatihan penyiapan TKK untuk infrastruktur IKN dilaksanakan dalam 5 tahap sejak Agustus hingga Desember 2022 dengan target calon TKK terlatih dan tersertifikasi sebanyak 9.300 orang.
Dalam mendukung pembangunan infrastruktur IKN, Kementerian PUPR secara bertahap telah mengalokasikan anggaran pada 2022-2024 sebesar Rp43,73 triliun, dengan rincian tahun 2022 sebesar Rp4,07 triliun, tahun 2023 sebesar Rp20,48 triliun, dan tahun 2024 direncanakan sebesar Rp18,18 triliun.
Estimasi kebutuhan TKK dalam mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN Nusantara periode 2022-2024 dibutuhkan kurang lebih 260.000 orang tenaga kerja konstruksi dengan rincian tahun 2022 sebanyak 30.000 orang, tahun 2023 sebanyak 123.000 orang, dan tahun 2024 sebanyak 107.000 orang.
Wakil Otorita IKN Dhony Rahajoe mengatakan hadirnya pelatihan TKK yang dibekali dengan pemanfaatan teknologi diharapkan dapat bertransformasi dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan, sehingga sejalan dengan misi pembangunan IKN sebagai smart city (kota pintar), kota modern berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Pembangunan IKN bukan hanya membangun fisik seperti infrastruktur gedung dan jalan, namun juga mencakup pembangunan lingkungan dan manusianya.
Melihat perencanaan dan pelaksanaan yang telah matang, Provinsi Kaltim memang harus berbenah diri, terlebih sudah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Masyarakat Kalimantan Timur juga jangan hanya menjadi penonton di daerah sendiri, mereka harus aktif dengan cara meningkatkan SDM untuk bisa berkompetisi. Dengan mengikuti berbagai pelatihan dan keterampilan baik melalui Balai Latihan Kerja (BLK), nantinya mereka siap bekerja dan bukan siap mencari pekerjaan.
Wakil Gubernur Kaltim juga menambahkan, Pemprov Kaltim juga berkomitmen untuk terus mengembangkan dan meningkatkan SDM, salah satunya melalui program kerja sama pendidikan antara Pemprov Kaltim dengan sejumlah sekolah dan perguruan tinggi yang ada di dalam dan luar negeri. Dengan demikian SDM yang dipersiapkan memiliki kualitas dan kapasitas atau sesuai kebutuhan pembangunan IKN.
Bukan hanya itu, pemerintah terus berbenah menyediakan fasilitas dan infrastruktur di berbagai Kabupaten/Kota untuk penyangga IKN, agar pertumbuhan perekonomiannya merata. Hal ini diperkuat dengan adanya kebijakan Pemerintah Kaltim yang terus berupaya meningkatkan SDM dan SDA seperti pelatihan UMKM oleh Dinas Perdagangan Industri dan Koperasi, Pembinaan Masyarakat Desa untuk mengelola Pariwisata oleh Dinas Pariwisata berstandar IKN, Peningkatan kemampuan Individu oleh BLK.

)* Penulis merupakan jurnalis Indoarchipelago

 

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025