Deklarasi Bali Bukti Nyata Dunia Percaya Indonesia

Deklarasi Bali Bukti Nyata Dunia Percaya Indonesia

Deklarasi Bali atau Bali Leaders Declaration telah menjadi kesepakatan para pemimpin KTT G20 dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi didunia dewasa ini. Indonesia telah selesai menyelenggarakan KTT G20 dengan kesepakatan Deklarasi Bali yang memuat berbagai bentuk kerja sama di masa depan.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan dengan Deklarasi Bali menunjukkan posisi Indonesia saat ini begitu kuat dengan dapat meyakinkan para pemimpin negara yang hadir di KTT G20. Deklarasi Bali atau Bali Leaders’ Declaration menjadi bukti nyata untuk dunia percaya pada Indonesia yang memegang Presidensi KTT G20.

“Kita patut bersyukur ada trust dari semua negara anggota G20 kepada Indonesia sehingga pada akhirnya deklarasi dapat disepakati,” ujar Menlu Retno Marsudi

Menurut Menlu Retno, Deklarasi Bali merupakan hasil pembicaraan yang melalui beberapa putaran negosiasi. Hingga akhirnya, negosiasi terakhir terjadi pada 10-14 November 2022, sehari sebelum berlangsungnya KTT G20.

Untuk isi dalam Deklarasi Bali, Menlu Retno mengungkap total 52 paragraf kesepakatan dengan 361 bentuk kerja sama.

“Selama presidensi, Indonesia juga menyinergikan penguatan kerja sama dalam konteks bilateral dengan negara G20 di tiga sektor prioritas, dan ada 140 program kerja sama,” ujarnya

Dalam mengungkapkan peran Indonesia dalam KTT G20, Menlu Retno menyebutkan Indonesia yang ingin menghasilkan suatu deklarasi, sempat mendapat suara sumbang penuh pesimistis. Dalam hal ini, Indonesia mengemban Presidensi KTT G20 di tengah perang Rusia-Ukraina dan krisis pangan, energi, dan keuangan.

“Jadi ini adalah usaha yang luar biasa, dengan menggunakan aset diplomasi yang sudah cukup lama Indonesia mencoba menjembatani semua perbedaan yang ada (di antara anggota G20),” tegas Menlu Retno.

Selain itu, ada satu hal dalam Deklarasi Bali yang sempat memicu perdebatan, yakni sikap negara-negara dunia pada perang Rusia-Ukraina. Namun, berkat prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia kembali menegaskan ajakan untuk bersama mewujudkan perdamaian dunia, tutup Menlu Retno Marsudi.

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025