• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Leaders Declaration KTT G20: Upaya Pemulihan Ekonomi Akibat Krisis Global

Leaders Declaration KTT G20: Upaya Pemulihan Ekonomi Akibat Krisis Global

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 17 November 2022

Leaders Declaration KTT G20: Upaya Pemulihan Ekonomi Akibat Krisis Global

Bali Leaders Declaration telah disepakati oleh pemimpin negara G20 dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diadakan selama dua hari di Bali.

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Bali Leaders Declaration telah disepakati oleh para pemimpin negara G20 dalam KTT G20 di Nusa Dua, Bali. Rabu (16/11/2022).

Jokowi mengatakan bahwa deklarasi ini merupakan kesepakatan penting dalam mengatasi berbagai krisis global yang diangkat dalam isu prioritas pada pertemuan KTT G20 Bali. Selama ini, negara G20 tidak mengasilkan komunike dalam Presidensi G20 Indonesia 2022.

“Ini adalah deklarasi pertama yang bisa diwujudkan sejak Februari 2022,” Kata Presiden Joko Widodo.

Bali Leaders Declaration yang disepakati para pemimpin G20 ini merupakan upaya dalam merespon krisis ekonomi global yang sedang dihadapi saat ini. karenanya, Presiden Joko Widodo sangat mengapresiasi kesepakatan Leaders Declaration sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi.

“Saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua yang hadir dan memberikan fleksibilitasnya sehingga deklarasi bisa disepakati dan disahkan,” ungkap Presiden RI.

KTT G20 di Bali berfokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemi yang menimbulkan banyak inflasi di berbagai negara dunia. Untuk itu, negara G20 akan terus berupaya dan berkomitmen dalam mengatasi krisis global yang dihadapi.

“Di tengah situasi krisis ekonomi global saat ini, G20 harus melakukan upaya nyata, tindakan yang tepat, cepat, dan perlu, menggunakan semua alat kebijakan yang tersedia untuk mengatasi tantangan bersama, termasuk melalui kerja sama kebijakan makro internasional dan konkrit,” Tulis Deklarasi KTT G20 Bali.

Isi dari deklarasi KTT G20 diantaranya menyebutkan bahwa negara anggota G20 berkomitmen untuk gesit dan fleksibel dalam menjalankan kerja sama kebijakan ekonomi makro. negara G20 juga akan berupaya melindungi stabilitas ekonomi makro dan keuangan dengan menggunakan semua alat yang tersedia.

Deklarasi KTT G20 juga berkomitmen dalam mempromosikan ketahanan pangan dan energi, mendukung stabilitas pasar, serta menyediakan dukungan sementara dan terarah untuk meredam dampak kenaikan harga.

Selain itu, negara G20 juga akan membuka investasi untuk negara berpenghasilan rendah, menengah, serta negara berkembang lainnya. Negara G20 juga sepakat untuk mempercepat pencapaian sustainable development goals (SDGs).

Selain itu, dalam Leaders declaration, negara G20 juga sepakat untuk menuntut Rusia agar segera menarik penuh pasukannya dari Ukraina tanpa syarat dalam KTT di Nusa Dua Bali.

“Kami menegaskan kembali posisi kami yang menyesalkan dengan sangat keras agresi oleh Federasi Rusia terhadap Ukraina dan menuntut penarikan penuh dan tanpa syarat dari wilayah Ukraina,” tulis Leaders Declaration.

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.