Indonesia Ketatkan Mitigasi, Sambut Ribuan Delegasi G20

Indonesia Ketatkan Mitigasi, Sambut Ribuan Delegasi G20

Oleh : Reza Herlambang

Ribuan Delegasi akan hadir dalam rangkaian acara G20 di Indonesia, hal ini tentu membuat pemerintah Indonesia harus mengetatkan mitigasi guna kelancaran acara serta keamanan para delegasi.

Presidensi Indonesia memperkirakan, sebanyak 20.988 delegasi akan hadir dalam rangkaian pertemuan G20 di tanah air. Guna menjamin keamanan para delegasi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar berbagai latihan di Bali jelang penyelenggaraan KTT G20.

Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Irjen Pol Ibnu Suhendra mengatakan, latihan ini digunakan sebagai bentuk pencegahan dalam upaya pengamanan gelaran KTT G20 di Bali.

Ibnu mengatakan, latihan akan berfokus pada pengamanan para delegasi yang hadir pada KTT G20 di Bali dari ancaman terorisme. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan TNI, Polri dan BIN dalam membantu pengamanan para delegasi KTT G20 dari ancaman terorisme.

Pengamanan pada ring 1 dan ring 2 dalam hal ini fokus pada pencegahan terorisme.
Pada kesempatan berbeda, Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra mengatakan, delegasi yang hadir merupakan utusan dari negara-negara anggota G20 dan kepala negara dari masing-masing negara anggota G20 yang merupakan tamu VIP dan VVIP. Oleh karena itu, latihan ini dilakukan untuk memberikan kesiapan yang lebih optimal.
Pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga telah mengidentifikasi potensi gangguan dan potensi ancaman yang mungkin terjadi di perhelatan KTT G20. Selain melakukan pengamanan mulai dari kedatangan delegasi sampai pada saat kegiatan KTT G20 diselenggarakan.
Pihaknya juga mengantisipasi gangguan bencana alam dan serangan yang terlihat, seperti terorisme. Begitupun juga ancaman yang tidak nampak seperti serangan siber, satgas untuk menangani hal tersebut sudah dibentuk dan siap untuk menangani apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Polri juga menyiapkan Posko di ITDC atau command center untuk koordinasi semua stakeholder terkait.
Command Center sebagai pos komando terdiri dari 2 lantai di mana lantai atas berfuungsi sebagai ruang kontrol operasional dan lantai bawah berfungsi sebagai ruang rapat pimpinan pengamanan terpadu. Adapun fasilitas di Command Center antara lain CCTV terintegrasi, TV Monitor, Radio Komunikasi terintegrasi, link sistem informasi dengan BMKG dan BNPB (Alert System Tsunami, Gempa Bumi dan Cuaca Ekstrem) serta unit Fire Brigade dan Patroli Kawasan.
Bekerjasama dengan PT PLN, ITDC juga telah menyiapkan lahan Central Parkir untuk dimanfaatkan sebagai SPKLU di mana ditempatkan 18 shelter dengan 36 unit Ultra Fast Charging (UFC) dan 2 unit tambahan UFC Mobile. Shelter SPKLU ini nantinya akan menjadi lokasi pengisian daya untuk mobil listrik yang akan digunakan saat KTT G20.
BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi guna mengantisipasi skenario terburuk apabila terjadi bencana alam saat event KTT G20 yang akan dihelat pada November mendatang di Bali.
Hal tersebut dilakukan demi kelancaran, keamanan dan kenyamanan para delegasi selama berlangsungnya event tersebut, sekaligus menandakan bahwa Indonesia selaku tuan rumah juga memperhatikan faktor cuaca.
Kepala BMKG Dwikoritas Karnawati bahkan menyebutkan bahwa berbagai aksi mitigasi tersebut telah dipersiapkan sejak Indonesia resmi memegang Presidensi G20 Desember 2021 lalu.
Dirinya berharap, semoga KTT G20 dapat berjalan dengan aman dan lancar, tidak ada kejadian gempa bumi ataupun Tsunami. Namun apabila terjadi sewaktu-waktu BMKG bersama BNPB, BPBD, TNI/Polri sudah siap dengan skenario terburuk.
Dwikorita juga menjabarkan, fokus utama dalam aksi mitigasi yang dimaksudkan tersebut adalah untuk memastikan keamanan dan keselamatan Presiden dan Pimpinan Tinggi Negara peserta G20 apabila Bali diguncang gempa bumi dan tsunami. Adapun lokasi yang dipersiapkan adalah VVIP Bandara International I Gusti Ngurah Rai, Hotel The Apurva Kempinski Bali dan Kawasan Mangrove Taman Hutan Raya.
Dirinya menuturkan bahwa BMKG bersama dengan berbagai instansi lainnya telah menyiapkan sistem peringatan dini dan response cepat kedaruratan, termasuk jalur evakuasi, rambu evakuasi dan tempat evakuasi sementara yang aman, serta sinergi antar pihak terkait dengan penanganan kedaruratan.
Bali yang akan menjadi pusat lokasi penyelenggaraan KTT G20 telah dipersiapkan untuk mengantisipasi skenario terburuk apabila terjadi gempa bumi dengan magnitudo 8.5 yang dapat membangkitkan gelombang tsunami dalam tempo waktu 20 hingga 38 menit. Khusus tempat evakuasi, BMKG juga memastikan bahwa bangunan tersebut telah dibangun dengan konstruksi tahan gempa hingga magnitudo 8,5.
Dwikorita mengaku optimis, rencana aksi mitigasi yang telah dipersiapkan lebih dari satu tahun terakhir ini mampu meminimalisir jumlah korban jiwa dan kerugian yang ditimbulkan. Pengetatan mitigasi tersebut tentu saja akan membuat panitia serta delegasi merasa optimis bahwa KTT G20 di Indonesia akan berjalan secara aman dan lancar.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025