• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»IKN Nusantara Mengoptimalkan Kawasan Hijau

IKN Nusantara Mengoptimalkan Kawasan Hijau

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 24 October 2022

IKN Nusantara Mengoptimalkan Kawasan Hijau

Oleh : Rizki Kurnia

Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menjadi kota yang ultra modern dan membanggakan, karena menampakkan wajah Indonesia di mata dunia internasional.

Namun masyarakat tak perlu khawatir akan pembangunannya karena 70 persen kawasannya hijau. IKN akan tetap ramah lingkungan karena berada di Kalimantan yang menjadi salah satu paru-paru dunia.

Ibu kota negara akan dipindah dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pemindahan ini masih dalam proses karena IKN Nusantara masih dalam proses pembangunan.

Ketika ibu kota dipindah maka konsepnya berubah jauh dari Jakarta yang metropolitan. IKN akan jadi green city dan sangat ramah lingkungan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menyatakan bahwa akan ada pembangunan kawasan hijau di IKN Nusantara, sebanyak 70-75%. Juga ada kawasan persemaian bibit modern di Sepaku, Kalimantan Timur, sebesar 120 hektar. Kapasitas persemaiannya 10 juta bibit per tahun.

Pernyataan Menteri Suharso dilontarkan ketika beliau beraudensi dengan Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas’ud. Tidak akan ada kekhawatiran bahwa pembangunan IKN bersebrangan dengan status Borneo sebagai salah satu paru-paru dunia. Suharso menjamin bahwa IKN tidak akan mengubah drastis Penajam Paser Utara menjadi daerah yang gersang, pasca proses pembangunan.
Jika sudah ada jaminan dari Menteri Suharso maka tak hanya Bupati Penajam Paser Utara yang lega, tetapi juga rakyat Borneo, khususnya Kalimantan Timur. Selama ini mereka takut bahwa datangnya truk-truk dan traktor akan membabat hutan Kalimantan. Namun tidak akan terjadi, karena pemerintah sudah merencanakan bahwa minimal 70% daerah IKN adalah kawasan hijau.
Untuk mewujudkan 70% kawasan hijau maka caranya dengan reboisasi alias penghijauan di Kalimantan Timur. Reboisasi dilakukan tidak hanya di daratan, tetapi juga perbukitan. Dengan reboisasi maka dipastikan Penajam Paser Utara yang nantinya berubah nama jadi Nusantara, akan menjadi daerah yang asri, sejuk, dan menyenangkan.
Pemerintah membuat konsep green city pada IKN karena selama ini, ibu kota identik dengan tempat yang penuh dengan manusia dan kendaraan, sehingga pengap, macet, dan membuat sesak nafas. Padahal situasi ini sangat tidak sehat dan merugikan penduduknya dalam jangka panjang. Oleh karena itu saat ibu kota dipindah ke Kalimantan, akan dibuat kota yang modern tetapi ramah lingkungan.
Konsep green city untuk ibu kota masih jarang diaplikasikan di negara-negara lain, bahkan bisa dikatakan Indonesia menjadi pionir. Oleh karena itu masyarakat mengapresiasi Presiden Jokowi, yang bekerja keras untuk mewujudkan proyek IKN yang hijau dan tidak merusak hutan Kalimantan. Sebuah kota yang hijau juga minim emisi gas buangan sehingga mayoritas penduduknya menggunakan kendaraan listrik, dan ini masih jadi proyek jangka panjang.
Sementara itu, Rwanda Wandy, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), menyatakan bahwa pembangunan IKN akan berkonsep smart city forest. Selain minimal 70% di IKN merupakan kawasan hijau, konstruksi bangunannya akan ramah lingkungan.
Dalam artian, bangunan yang ramah lingkungan akan memanfaatkan energi dan sumber daya alam yang efisien. Lahannya tepat guna, terdapat efisiensi energi, dan konservasi air. Contohnya adalah bangunan yang memiliki ventilasi yang cukup dan punya RTH (ruang terbuka hijau).
Konsep bangunan ramah lingkungan amat bagus dan tidak bisa diterapkan di DKI Jakarta yang penuh-sesak, tetapi baru bisa diaplikasikan di IKN Nusantara. Selain tanahnya masih luas, lingkungannya juga mendukung. Tumbuhan yang ditanam di RTH juga didapatkan dari tempat pembibitan di Sepaku, sehingga tidak terlalu jauh dari posisi IKN saat ini dan hemat ongkos transportasi.
Jika perumahan ASN dan karyawan lembaga negara, serta perumahan warga sipil sudah ramah lingkungan, maka mereka akan merasa lebih nyaman. Penyebabnya karena rumah sudah berasa sejuk karena ventilasinya lebar, dan tidak usah memasang AC. Dengan penataan rumah yang baik dan pemilihan bahan bangunan yang ramah lingkungan, maka bangunan tersebut berstatus ramah lingkungan dan mendukung konsep forest city.
Ketika pemerintah ingin membangun forest city maka sangat diapresiasi masyarakat, karena akan menonjolkan keunggulan Kalimantan sebagai pulau yang asri dan masih hijau. IKN berada di Kalimantan Timur, oleh karena itu konsepnya mengikuti hijaunya Borneo yang menyejukkan mata.
Dengan konsep forest city maka juga akan menepis kekhawatiran sebagian orang karena mereka mengira dengan pembangunan IKN, maka Kalimantan Timur akan diratakan, dibuang pohon-pohonnya, lalu dibangun gedung-gedung bertingkat di atasnya. Pemerintah tidak ingin seperti itu karena akan membuat banjir dan berdampak negatif pada bumi, karena Kalimantan adalah salah satu paru-paru dunia.
IKN akan dibangun dengan kawasan hijau dan mayoritas wilayahnya masih berupa hutan dan ruang terbuka hijau. Dengan cara ini maka tidak akan meninggalkan identitas Borneo yang asli. Kemudian, lingkungan akan terjaga dan rumahnya juga nyaman ditinggali, karena dibangun dengan ramah lingkungan. Penduduk asli dan pendatang akan nyaman untuk tinggal di IKN Nusantara.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

 

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

November 7, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

Posisi Cadangan Devisa Oktober Jadi Indikator Ketahanan Eksternal RI

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Posisi Cadangan Devisa Oktober Jadi Indikator Ketahanan Eksternal RI Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.