• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Ekonomi»Investasi Infrastruktur di Indonesia Memiliki Prospek Cerah

Investasi Infrastruktur di Indonesia Memiliki Prospek Cerah

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 24 October 2022

Investasi Infrastruktur di Indonesia Memiliki Prospek Cerah

Oleh : Panji Saputra

Investasi di Indonesia terus dikembangkan karena menjadi salah satu cara untuk mengatasi dampak negatif pandemi. Salah satu bidang yang diminati dalam penanaman modal adalah infrastruktur. Pembangunan infrastruktur sangat masif karena memiliki prospek cerah, dan sangat menguntungkan.

Pemerintah selalu mempromosikan investasi di Indonesia, karena penanaman modal akan menghasilkan devisa negara. Devisa dibutuhkan untuk menyehatkan kondisi finansial Indonesia dan agar bisa bangkit dari efek pandemi. Investasi yang ditonjolkan adalah infrastruktur, karena terbukti menguntungkan dan memiliki prospek cerah.

Chairman Indonesia Investment Forum, Cristovita Wiloto, menyatakan bahwa ada pertumbuhan investasi infrastruktur sebesar 3% per tahun. Artianya, ada peningkatan pada investasi jenis ini.

Jangan dilihat dari angkanya tetapi kenaikannya, berarti ada progress dan tidak stagnan, apalagi menurun. Investasi infrastruktur terbukti memiliki prospek cerah.

Pemerintah menyiapkan dana sebesar 493 miliar rupiah untuk investasi infrastruktur sampai tahun 2024. Dana sebesar ini tidak murni uang pemerintah, namun bekerja sama dengan pihak swasta (para investor). Penanam modalnya juga tak hanya para pengusaha lokal, tetapi juga pengusaha dari luar negeri.

Para investor tertarik untuk berinvestasi di Indonesia karena pertama, ada jaminan langsung dari Presiden Jokowi mengenai keberlangsungan dan keamanan investasi. Kedua, ada UU Cipta Kerja sebagai payung hukum yang melindungi para investor asing. Sedangkan yang ketiga, ada jaminan keamanan dari segi ekonomi, politik, dan sosial-ekonomi.
Saat para investor asing ingin menanamkan modalnya di bidang infrastruktur, maka mereka percaya ke Indonesia karena prospeknya sangat cerah. Indonesia memiliki lebih dari 200 juta penduduk, dan mereka pasti melewati infrastruktur berupa jalan tol, jembatan, dll. Hasil investasi akan menguntungkan karena dilewati oleh banyak orang yang membayar karcis/e-toll.
Selain itu, Indonesia dinilai relatif aman dijadikan tempat investasi infrastruktur, karena tidak ada kelompok pemberontak dan ancaman pembelotan. Selain itu, kondisi ekonominya juga stabil dan tidak terancam oleh resesi, yang diprediksi datang pada tahun 2023. Perekonomian Indonesia relatif stabil dan mulai naik lagi, bahkan bisa melebihi masa sebelum pandemi.
Investasi infrastruktur terus ditingkatkan karena berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Contohnya, ketika suatu daerah terpencil memiliki infrastruktur baru berupa jembatan dan jalan raya, maka mobilitas rakyat akan lebih cepat. Mereka bisa melintas dengan lebih cepat dan jalannya bagus (tidak bergelombang atau berlubang). Bisnisnya akan berkembang dengan baik karena pengiriman barang lancar, dan berpengaruh positif pada ekonomi.
Kemudian, adanya infrastruktur yang merata di seluruh daerah di Indonesia, juga berpengaruh positif pada ekonomi rakyat. Infrastruktur yang bagus menjadi syarat dari para investor, ketika mereka akan menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan masuknya para penanam modal asing maka sangat baik, karena mereka membuka industri di daerah dan otomatis mengurangi jumlah pengangguran. Rakyat akan senang karena punya pekerjaan dan gaji bulanan.
Investasi infrastruktur yang ditawarkan adalah jalan tol dan sudah ada banyak jalan tol yang merupakan kerja sama antara pemerintah dengan investor asing. Jalan tol ini tidak hanya ada di Pulau Jawa, tetapi juga di daerah-daerah lain di Indonesia. Diusahakan jalan akan dibangun hingga ke pelosok, untuk mendapatkan pemerataan pemajuan.
Para investor asing akan tertarik untuk menanamkan modalnya di proyek jalan tol, karena dijanjikan keuntungan sebesar 9%. Keuntungan ini cukup banyak dan dijamin akan terus bisa diminati. Misalnya pada jalan tol besar di Jawa, yang masuk ke sana bisa ratusan, bahkan ribuan orang per harinya. Mereka akan membayar jika lewat jalan toll lalu penanam modal akan mendapatkan keuntungannya, karena banyak sekali masyarakat yang masuk ke toll.
Investasi infrastruktur pada jalan tol terbukti memiliki prospek cerah dan menarik minat para penanam modal asing. Mereka akan percaya pada pemerintah Indonesia, karena pengurusan penanaman modal melalui Badan Pengelola Investasi, yang bisa dipercaya dan tidak bisa dicampuri oleh urusan lain. Misalnya urusan politik, hukum, keamanan, dll. Makin banyak investor maka makin bagus karena makin banyak pula jalan bebas hambatan di Indonesia.
Pemerintah juga terus mempromosikan investasi di bidang infrastruktur ke banyak negara di dunia. Di antaranya dalam pertemuan KTT G20 dan W20, dan para delegasi negara-negara anggota G20 akan melihat sendiri kekuatan infrastruktur di Indonesia. Mereka puas, lalu menanamkan modalnya di Indonesia, dalam bentuk kerja sama pembangunan dan pengelolaan infrastruktur jalan tol.
Investasi di bidang infrastruktur sangat dibutuhkan, karena rakyat sangat membutuhkan jalan dan jembatan yang representatif. Selain itu, para investor asing percaya pada kredibiltas Indonesia, yang stabil perekonomian dan ekonominya. Investasi di bidang infrastruktur menawarkan keuntungan 9% dan banyak diminati, karena jalan tol tersebut selalu ramai oleh mobil-mobil milik masyarakat Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

November 7, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

Posisi Cadangan Devisa Oktober Jadi Indikator Ketahanan Eksternal RI

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Posisi Cadangan Devisa Oktober Jadi Indikator Ketahanan Eksternal RI Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.