Gubernur dan PHDI Bali Ajak Doa Bersama Umat Sukseskan KTT G20

Gubernur dan PHDI Bali Ajak Doa Bersama Umat Sukseskan KTT G20

Menjelang persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 15-16 November mendatang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali akan menggelar doa bersama pada 26 Oktober di Penisula, ITDC, Nusa Dua, Badung untuk kelancaran dan kesukseskan acara perhelatan KTT G20.

Melalui keterangan persnya, Gubernur Bali, Wayan Koster mengajak seluruh umat dan masyarakat Bali untuk berdoa bersama guna mendukung kesuksesan perhelatan KTT G20 di Bali.

“Doa bersama ini memang saya gagas untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan acara G20, yang akan dilaksanakan pada 26 Oktober 2022 nanti. Doa bersama ini akan menyertakan 1000 Pinandita dan akan dihadiri oleh pemimpin agama dari semua agama, seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu, semuanya,” ungkap Gubernur Bali, Wayan Koster.

Wayan Koster menambahkan, doa bersama akan dilaksanakan secara serentak di masing-masing desa adat pada hari dan jam yang sama.

“Dengan lancar dan suksesnya perhelatan KTT G20, diharapkan terjadi pemulihan pariwisata yang akan berdampak pada perekonomian masyarakat Bali”, ungkap Wayan Koster.

Sementara itu, dalam rangka menyambut KTT G20 dan mempercantik Pulau Dewata, Pemprov Bali juga akan memasang penjor di beberapa titik tempat venue G20 berlangsung.

“Titiknya sudah ditentukan dari Bandara Ngurah Rai ke venue-venue G20. Ini programnya dari Pemprov Bali tapi nanti akan ditugaskan pada Desa Adat yang dilintasi diwilayahnya. Desain penjornya juga sudah diberikan,” kata Wayan Koster.

Hal senada disampaikan Ketua Parisada Hindu Darma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, Nyoman Kenak, yang juga mengajak umat beragama di Bali untuk ikut meramaikan dan menyukseskan perhelatan KTT G20 mendatang. Menurutnya, perhelatan KTT G20 di Bali akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Bali itu sendiri.

“Dampak terhadap Bali tentu sangat jelas. Misalnya ini menjadi pemulihan citra Bali yang siap menerima kunjungan, baik dalam rangka berinvestasi dan berwisata. Untuk itu, kita wajib menjaga penyelenggaraan G20 agar aman dan lancar,” kata Nyoman Kenak.

KTT G20, menurut Nyoman Kenak, adalah untuk kepentingan bersama. Suksesnya G20 di Bali tentu akan memberi hal positif bagi Indonesia dan Bali dalam rangka pemulihan ekonomi.

“Kita tahu sendiri pandemi menghancurkan sendi-sendi perekonomian khususnya di Bali. Untuk itu kita harus bergerak dan berupaya,” terangnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kabupaten Badung Bali juga mengimbau masyarakat Bali agar selalu menjaga keamanan dan ketertiban hingga pelaksanaan KTT G20 di Bali pada 15-16 November mendatang berlangsung dengan aman dan lancar.

Demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Bupati Badung I Nyoman Giri Presta mengimbau warga untuk segera menyelesaikan konflik-konlik yang ada.

“Warga juga kami imbau agar menyelesaikan potensi konflik sosial atau adat yang masih ada di wilayah masing-masing secara arif dan bijaksana,” kata Nyoman Giri Presta.(*)

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025