• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Ekonomi»Ekonom: Manfaat KTT G20 Dapat Dirasakan Seluruh Masyarakat Indonesia

Ekonom: Manfaat KTT G20 Dapat Dirasakan Seluruh Masyarakat Indonesia

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 13 October 2022

Ekonom: Manfaat KTT G20 Dapat Dirasakan Seluruh Masyarakat Indonesia

Dosen Ekonomi Universitas Indonesia Prof. Dr. Telisa Aulia Falianty mengatakan, bahwa momen KTT G20 wajib didukung oleh masyarakat Indonesia. Dikarenakan, Forum ini sangat penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi global karena G20 melibatkan negara-negara maju dan berkembang yang kerja sama untuk mengatasi krisis-krisis dunia. Forum ini mewakili 80% ekonomi dunia, 75% perdagangan internasional, dan dua pertiga populasi dunia.

“Indonesia memegang Presidensi G20 tahun ini dan kami merupakan satu-satunya perwakilan ASEAN, satu dari sembilan negara berkembang, dan negara anggota dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Di tingkat nasional, ada tiga prioritas kepresidenan Indonesia di G20 arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi digital, transisi energi,” kata Prof. Dr. Telisa Aulia Falianty di Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Karena pelaksanaan Kepresidenan G20 Indonesia 2022 selaras dengan kepentingan masyarakat, maka peran serta dukungan dan partisipasi masyarakat secara langsung dalam forum ini sangat penting.

Manfaat nyata G20 bagi Indonesia secara khusus adalah untuk mendukung program pembangunan infrastruktur di Indonesia baik di kota besar dan kota kecil. Indonesia memiliki peluang untuk memaksimalkan hasil kerja G20 untuk kepentingan domestik.

“Ada 4 agenda utama: investasi infrastruktur berkelanjutan melalui partisipasi sektor swasta, inklusi sosial dan kesenjangan daerah, investasi pada infrastruktur digital dan InfraTech, dan serta infrastruktur transformatif. Peningkatan kualitas investasi infrastruktur ini dapat menarik lebih banyak sumber pendanaan dari swasta maupun sumber lainnya sebagai solusi atas gap kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang besar,”jelasnya.

Dirinya juga menambahkan, bahwa G20 juga merupakan peluang untuk meningkatkan perekonomian dengan arah transisi energi yang memprioritaskan investasi-investasi baru yang lebih ramah lingkungan.

“Peningkatan kualitas penyediaan infrastruktur dan investasi infrastruktur berkelanjutan akan sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan komitmen Pemerintah atas mitigasi perubahan iklim.
G20 diharapakan bisa memberikan trickle down effect pada ekonomi lokal. Peserta G20 diharapkan bisa mengenal Indonesia lebih dekat juga potensi ekonomi kita tidak hanya di kota besarnya tetapi juga kota kecil,” .

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi Retno menegaskan, pesan Indonesia jelas agar G20 tidak gagal. Sebab nasib dan kesejahteraan miliaran penduduk dunia, terutama di negara berkembang akan menjadi taruhannya dikarenakan Krisis pangan, energi, keuangan dengan cepat menjadi bagian dari realitas dunia.

“One by one, dan kita bicara terbuka, Pesan kita jelas, kita sampaikan kepada mereka. G20 tidak boleh gagal, karena apa, kalau G20 gagal, taruhannya terlalu besar. Nasib dan kesejahteraan miliaran penduduk dunia, terutama di negara berkembang akan menjadi, sekali lagi, taruhannya. Dan ini yang harus menjadi perhatian negara-negara G20. dan ini yang seharusnya menjadi guidance dari kerja G20 yang akan ditutup di KTT nanti bulan November,” ujarnya.

Presidensi G20 Indonesia mendorong agar dukungan pendanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dunia dapat ditingkatkan terlebih pasca pandemi.

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.