• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Komitmen Atasi Persoalan Global, Ketua DPR RI Puan Maharani Tutup Perhelatan P20 Summit

Komitmen Atasi Persoalan Global, Ketua DPR RI Puan Maharani Tutup Perhelatan P20 Summit

  • Kata Indonesia
  • - Friday, 7 October 2022

Komitmen Atasi Persoalan Global, Ketua DPR RI Puan Maharani Tutup Perhelatan P20 Summit

Ketua DPR RI Puan Maharani secara resmi menutup perhelatan pertemuan Ketua Parlemen negara-negara G20 atau the 8th G20 Parliamentary Speaker’s Summit pada Jumat, 7 Oktober 2022. Hal ini sekaligus mengakhiri keketuaan Indonesia di P20 pada tahun 2022.

Perhelatan yang digelar selama dua hari tersebut telah sukses menghasilkan suatu babak baru dalam mengatasi berbagai permasalahan global melalui penguatan multilateralisme. Sesuai tema yang diusung yaitu Stronger Parliament for Sustainable Recovery, para Pemimpin Parlamen negara-negara anggota G20 sepakat untuk terus meningkatkan peran parlemen pada tataran global.

Selama dua hari diskusi, para pemimpin parlemen membahas isu-isu prioritas mulai dari pembangunan berkelanjutan, green economy, ketahanan pangan dan energi serta tantangan ekonomi, hingga kesetaraan gender.

Ketua DPR RI Puan Maharani yang menjadi chair pada setiap sesi diskusi mengatakan bahwa para parlemen dunia sepakat bahwa penguatan peran parlemen merupakan solusi dalam menghadapi situasi global yang sulit.

P20 Summit menghasilkan outcome document berupa Chair’s Summary yang menggarisbawahi beberapa hal sebagai berikut:

Multilateralisme merupakan kanal paling efektif untuk mengatasi ragam tantangan global bersama.

Perang dan konflik bersenjatan merupakan ancaman atas keamanan dan tatanan global serta membawa dampak negatif terhadap ketahanan pangan, ketahanan energi, dan perekonomian global.

Mendesak negara-negara G20 untuk melipatgandakan upaya dalam mengatasi perbedaan, mempromosikan perdamaian, dan memperkuat pemulihan ekonomi.

Perlunya sarana pembiayaan yang efektif dan inovatif, termasuk keuangan campuran, untuk membantu mempersempit kesenjangan keuangan SDG.

Perlunya ekonomi digital yang inklusif, terbuka, adil, dan tidak diskriminatif dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan penanganan perubahan iklim.

Pentingnya realisasi komitmen negara-negara maju untuk segera memenuhi target USD 100 miliar/tahun hingga 2025 serta komitmen untuk transfer teknologi ke negara-negara berkembang.

Urgensi kesetaraan gender yang dapat mewujudkan kemakmuran yang lebih besar dan pembangunan berkelanjutan untuk semua.

Parlemen yang kuat adalah kunci bagi demokrasi yang kuat dan untuk memastikan bahwa kesejahteraan dan kesejahteraan warga negara berada di pusat pembuatan kebijakan dan legislasi.

Poin-poin yang tertuang dalam outcome document merupakan wujud komitmen bersama para pemimpin parlemen negara-negara G20, yang akan menjadi masukan bagi pemerintah RI khususnya dalam KTT G20 yang akan dilaksanakan pada bulan November tahun ini di Bali.

Ketua DPR RI juga menegaskan bahwa outcome document tersebut akan menjadi rujukan bagi parlemen negara-negara G20 dalam menyusun legislasi sekaligus menjadi referensi bagi pelaksanaan pertemuan P20 berikutnya yang akan diketuai oleh Parlemen India.

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.