Satu Tahun Holding Ultra Mikro, Tingkatkan Kesejahteraan dan Percepat Inklusi Keuangan

Setahun setelah terbentuk pada pertengahan September 2021, Holding Ultra Mikro (UMi) dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI sebagai induk, bersama PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terbukti berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat inklusi keuangan.

Pencapaian Holding UMi tersebut tercermin dari data, bahwa hingga akhir Agustus 2022 tercatat jumlah nasabah yang telah diintegrasikan ketiga entitas Holding UMi mencapai 23,5 juta nasabah dengan total outstanding pembiayaan sebesar Rp.183,9 triliun.

Pencapaian ini selaras dengan salah satu agenda prioritas dalam Presidensi G20 di Indonesia, yakni inklusi keuangan utamanya terkait teknologi digital dan akses pembiayaan bagi UMKM.

Disamping itu, BRI berhasil menaikkelaskan 1,8 juta nasabah KUR Mikro ke Komersial di tahun 2021 dan di tahun 2022 diprediksikan nasabah yang berhasil dinaikkelaskan mencapai 2,2 juta nasabah.

Tak hanya dari sisi pembiayaan, hingga Agustus 2022 integrasi layanan ketiga entitas atau co-location melalui Gerai Senyum sudah mencapai 1.003 lokasi. Sedangkan target awal adalah 978 lokasi Gerai Senyum. Penabung baru UMi mencapai 6,85 juta, adapun target awal sebanyak 3,3 juta. Nasabah PNM Mekaar yang bergabung sebagai Agen BRILink sudah mencapai 40.121.

Terkait kinerja yang impresif itu, Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan tujuan holding yang diinisiasi Kementerian BUMN sejak setahun lalu tepatnya pada September 2021, mulai menampakan hasil positif.

Di mana ketiga entitas diarahkan untuk semakin mampu melayani masyarakat sebanyak mungkin hingga segmen usaha terkecil, dengan biaya seefisien mungkin.

“Jadi kata kuncinya adalah sinergi. BRI, Pegadaian, dan PNM selama ini concern, fokus menangani UMKM. Kemudian dibentuknya holding ini benar-benar bersinergi yang bisa di-KPI-kan secara bersama, tidak jalan sendiri-sendiri. Semuanya itu menyasar 55 juta nasabah ultra mikro di Indonesia,” ujar Sunarso.

Sunarso pun menjelaskan dengan sinergi melalui holding semakin memperkuat komitmen untuk meningkatkan pemberdayaan sehingga dapat mendorong peningkatan skala usaha pelaku bisnis di segmen UMi. Melalui PNM, Holding menjangkau masyarakat di bawah melalui mekanisme grup lending.

Tentunya dengan pendampingan yang berorientasi pula pada upaya memasukkan masyarakat yang belum bankable dalam sistem layanan jasa perbankan. Kemudian setelah layak secara komersial, nasabah diberi pilihan akses permodalan berbasis gadai melalui Pegadaian atau mengambil pinjaman ke BRI seperti melalui produk Kupedes.

“Setelah itu kami dorong mereka untuk naik kelas dan kami ikuti journey-nya secara sistematis melalui sistem. Holding UMi ini juga sumber dana murah. Karena nasabah yang disasar bertransaksi, meskipun uangnya cuma Rp1 juta -Rp2 juta mereka diajari untuk punya tabungan, untuk menabung,” ujarnya.

Sunarso menambahkan Holding UMi merupakan sumber pertumbuhan baru bagi BRI ke depannya.

“Ultra mikro ini selain sebagai sumber pertumbuhan baru akan memberikan banyak benefit, baik secara ekonomi maupun social value. Selain itu secara sustainable return kepada stakeholder BRI”, tuturnya melengkapi.

Pengembangan itu tak terlepas dari potensi sumber daya yang dimiliki ketiga entitas. Di mana BRI Group memiliki jaringan yang luas dan tersebar di seluruh Indonesia meliputi 6.500 micro outlet, 3.600 outlet PNM, 4.000 outlet Pegadaian, dan diperkuat pula oleh lebih dari 530.000 Agen BRILink sebagai layanan branchless banking.

BRI Group memiliki lebih dari 63.000 financial advisor yang handal dan berpengalaman untuk memberikan layanan prima kepada nasabah mikro dan ultra mikro. Holding UMi pun akan menguatkan pengembangan micro payment ecosystem.

 

Holding Ultra Mikro Perkokoh Pondasi Ekonomi Kerakyatan Indonesia

Dalam kesempatan terpisah, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa Holding UMi telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Menurutnya, konsep pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang diadopsi ada dua.

“Pertama bagaimana BUMN memastikan usaha pelaku UMKM dan UMi mendapatkan pembiayaan yang sesuai dilengkapi dengan pendampingan yang tidak kalah penting. Kedua, menjaga rantai pasok.

Contoh bagaimana kita konsolidasi BRI, dengan PNM, dan Pegadaian. BRI itu kan memastikan UMKM naik kelas yang tadinya ultra mikro. Melalui PNM pinjaman Rp1 juta – Rp4 juta, lalu naik ke Pegadaian yang pinjamannnya mungkin Rp20 juta – Rp50 juta, nanti naik lagi ke”, jelasnya.

“Ini sangat positif, bagaimana mereka punya kesempatan buat naik kelas tetapi tidak hanya dengan membiayai, tapi juga dengan pendampingan-pendampingan. Ini yang penting,” ujar Erick Thohir.

Setelah PNM tergabung dalam Holding Umi, PNM memperoleh sokongan likuiditas yang kuat dari BRI. “Jadi, fundamental yang kami terus bangun memang di ekonomi kerakyatan. Tidak anti yang besar, yang besar harus kami dorong juga,’’ kata dia.

Pihaknya menjelaskan bahwa Holding UMi yang lahir sejak September 2021 semakin membuktikan kehadiran negara secara langsung untuk mengangkat ekonomi kerakyatan. Di mana perusahaan besar atau korporasi harus bersinergi dengan pelaku usaha yang paling kecil sekalipun.

“Ini yang kami jaga dan saya yakini, pemerintahan Presiden Jokowi fokus bagaimana pembedahan ekonomi kerakyatan ini dapat menjadi platform yang tepat,’’ pungkasnya.

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025