Fraksi Partai Demokrat menyetujui tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.
Kendati demikian, Fraksi Partai Demokrat memberikan sejumlah catatan kritis untuk kelanjutan RUU jika nantinya disahkan sebagai Undang-Undang.
Melalui Rezka Oktoberia yang mewakili Fraksi Partai Demokrat mengatakan, pemekaran di wilayah Papua tidak boleh dilandaskan pada kepentingan oligarki politik dan bisnis bersifat menguntungkan sesaat.
“Fraksi Partai Demokrat mengingatkan bahwa pemekaran wilayah di Papua harus memasukkan dan menanamkan karakteristik lokal ke dalam sistem pemerintahan daerah di provinsi-provinsi yang ada di Papua, misalnya melalui pendekatan antropologis dengan melakukan program ketahanan pangan hingga pemberdayaan masyarakat sesuai mata pencarian,” tegas Rezka Oktoberia di Gedung DPR MPR RI, Rabu (29/6).
Rezka menambahkan, bahwa Fraksi Partai Demokrat agar pemerintah pusat menjamin terkait hak-hak bagi Orang Asli Papua.
“Fraksi Partai Demokrat meminta adanya jaminan terkait hak-hak bagi Orang Asli Papua (OAP), melalui penguatan dan kejelasan definisi serta pengaturan tentang prioritas utama Orang Asli Papua untuk ikut serta dan memiliki wewenang dalam berbagai bidang pembangunan di 3 (tiga) Daerah Otonomi Baru ini,” jelas Rezka.
Rezka pun mengingatkan kembali ucapan Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada 24 Agustus 2014 di Tanah Papua, ”Saya melihat dan saksikan tanah ini menjanjikan berkah dan hari esok yang baik, tinggal bagaimana kita semua tidak menyia-nyiakan janji Tuhan”.
Fraksi Partai Demokrat berpandangan kita semua, pemerintah pusat, pemerintah daerah di seluruh wilayah Papua, masyarakat Papua dan seluruh rakyat lndonesia harus berkomitmen dan dengan ketulusan hati mendukung pembangunan Papua melalui pemekaran wilayah yang berbasis kebudayaan Orang Asli Papua demi mempercepat kesejahteraan masyarakat dan mengoptimalkan potensi keunggulan masing-masing daerah dalam bingkai Nusantara lndonesia.
“Papua Milik Indonesia, milik kita semua” ucap Rezka pada rapat komisi di dpr ri. “Ibaratkan bayi yang dilahirkan, jangan sampai tidak diberi makan. Artinya pemerintah betul betul harus melihat kemampuan APBN dan Fiskal Negara, semua aspek diperhatikan”, ungkap Rezka Oktoberia srikandi dari ranah minang.
