Pemprov Papua Barat Dukung Otsus dan Pemekaran Wilayah
Oleh : Rebeca Marian
Pemerintah provinsi Papua Barat mendukung otonomi khusus dan pemekaran wilayah di Papua. Kedua program tersebut diyakini akan mempercepat pemerataan pembangunan, sedangkan pemekaran wilayah akan mempermudah pelayanan administratif kepada masyarakat.
Di Indonesia awalnya hanya ada 27 provinsi, tetapi saat ini sudah ada 34 provinsi. Penambahan daerah otonomi baru terjadi karena pemekaran wilayah, dan sebentar lagi akan ada 3 provinsi baru di Papua. Provinsi-provinsi tersebut adalah Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Tengah.
Pemekaran wilayah didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw telah mengirim Deklarasi Rakyat Papua Barat yang berisi dukungan terhadap kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Deklarasi tersebut telah dikirim ke Presiden Jokowi.
Paulus menambahkan, Deklarasi Rakyat Papua Barat merupakan kesepakatan dari para Bupati, Wali Kota, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan masyarakat di Papua Barat. Selain dikirim ke Presiden Jokowi, Deklarasi juga dikirim ke sejumlah pimpinan Lembaga Tinggi Negara dan Menteri di Kabinet Indonesia Baru.
Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Otsus diminta untuk dijalankan sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2021. Tujuannya untuk percepatan pembangunan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam artian, jika sudah ada UU sebagai payung hukum maka hendaknya pembentukan DOB harus dilakukan sesegera mungkin dan Otsus dilanjutkan dalam 20 tahun ke depan.
Ketika ada dukungan pada program Otsus maka menunjukkan bahwa seluruh rakyat Papua menyetujui akan perpanjangan Otsus. Program Otsus jilid 1 dinilai berhasil sehingga wajib diteruskan pada periode selanjutnya. Otsus memang wajib dilanjutkan agar seluruh rakyat Papua merasakan manfaatnya.
Ketika Otsus jilid 1 diberlakukan maka banyak infrastruktur yang dibangun seperti Jalan Trans Papua, Bandara Internasional Sentani, dan lain sebagainya. Infrastruktur menjadi fokus karena akan mempermudah mobilitas masyarakat Papua. Hal ini juga mengurangi ketergantungan pada transportasi udara yang amat mahal, dan menguntungkan karena rakyat bisa melewati jalan darat yang mulus.
Pada Otsus jilid 2, fokusnya adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Dana Otsus yang diberikan tidak hanya untuk membuat bangunan sekolah, tetapi juga untuk beasiswa. Pemberian beasiswa kepada para murid SD hingga mahasiswa akan membuat masyarakat gembira, karena mereka bisa sekolah atau kuliah tanpa mengeluarkan biaya. Rakyat Papua juga akan makin cerdas karena semuanya berpendidikan dan SDM-nya bermutu.
Sedangkan untuk pemekaran wilayah memang belum memiliki jadwal pasti, kapan bisa launching Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Selatan. Akan tetapi sambil menunggu bisa dipersiapkan segala sesuatunya, misalnya administrasi. Nanti ketika ketiga provinsi berdiri akan lebih sempurna karena persiapannya matang.
Pejabat dan masyarakat Papua menyetujui pemekaran wilayah karena mereka memahami bahwa penambahan DOB banyak manfaatnya. Wilayah Papua terlalu luas jika hanya ada 2 provinsi. Namun ketika ada 5 provinsi akan menyempitkan wilayah dan memudahkan masyarakat untuk mengurus administrasi ke Ibu Kota Provinsi.
Pemekaran wilayah akan memajukan rakyat Papua karena jika ada provinsi baru, akan dibangun pula infrastruktur baru. Masyarakat di Bumi Cendrawasih akan menikmati jalan yang bagus, dan pembangunannya sampai ke pelosok. Akan ada pemerataan pembangunan berkat penambahan Daerah Otonomi Baru.
Pemekaran wilayah Papua dan Otsus sangat disetujui oleh pejabat, tokoh masyarakat, dan warga sipil Papua. Mereka sadar bahwa kedua program tersebut akan memajukan kawasan Bumi Cendrawasih. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak tersebut, maka program pemekaran wilayah akan dapat segera diwujudkan demi tercapainya target kemajuan dan kesejahteraan di Papua.
)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta
