• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Hukum & Kriminal»Penangkapan Pimpinan Khilafatul Muslimin Sudah Tepat

Penangkapan Pimpinan Khilafatul Muslimin Sudah Tepat

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 9 June 2022

Penangkapan Pimpinan Khilafatul Muslimin Sudah Tepat

Oleh : Dimas Aji Wijayanto

Polisi telah menangkap pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Baraja, pada Selasa pagi, 7 Juni 2022, yang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus penyebaran berita bohong dan melanggar UU Ormas.

Penangkapan tersebut dilakukan terkait dengan konvoi “Kebangkitan Khilafah” yang terjadi di Cawang pada akhir Mei 2022. Namun, menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes E.

Zulpan, mengatakan bahwa tidak hanya terkait dengan konvoi, namun Khilafah Muslimin ingin mengganti Pancasila dengan sistem Khilafah.

Menurut penulis, penangkapan yang dilakukan sudah tepat karena polisi sudah bergerak cepat untuk menangkap pemimpin ormas tersebut sehingga upaya yang dilakukan Khilafah Muslimin untuk mengubah ideologi bangsa dapat dihentikan dengan cepat.

Penulis berpendapat jika penangkapan tidak segera dilakukan, mereka akan semakin gencar untuk mempengaruhi pikiran warga agar mendukung tindakan yang mereka lakukan dalam upaya mengubah ideologi bangsa.
Penangkapan pemimpin Khilafah Muslimin tersebut ternyata tidak hanya sekali. Ada beberapa fakta terkait penangkapat Abdul Qadir Hasan Baraja ini yang menarik untuk dipaparkan lebih lanjut.
Pertama, beliau pernah terlibat aksi pengeboman Candi Borobudur pada tahun 1985. Beliau juga memiliki kedekatan dengan beberapa kelompok yang tergolong radikal.
Kedua, aktivitas yang dilakukan oleh Hasan Baraja ini rentan terhadap tindakan makar. Pasalnya, ditemukan fakta bahwa Khilafatul Muslimin mengajak masyarakat untuk menegakkan sistem khilafah yang mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan makar.
Ketiga, ideologi yang disebarkan oleh Khilafah Muslimin ini bertentangan dengan ideologi Pancasila. Selain itu, menurut Polda Jabar, ormas tersebut ilegal karena tidak mengantongi legalitas organisasi.
Keempat, meskipun banyak fakta yang mengarah pada tindakan terorisme, namun penangkapan dan penahanan pimpinan Khilafah Muslimin tersebut tidak terkait tindakan terorisme. Hasan Baraja pernah ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar UU organisasi kemasyarakatan.
Kelima, setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa pusat organisasi Khilafatul Muslimin ini berada di Lampung, sama seperti kediaman Hasan Baraja yang berada di Teluk Betung, Provinsi Lampung.
Berdasarkan berita yang penulis baca, polisi akan menyelidiki Khilafah Muslimin lebih lanjut terkait sumber dana yang mereka miliki karena uang operasional ormas tersebut tergolong cukup besar.
Oleh karena itu, sekali lagi penulis setuju bahwa penangkapan yang dilakukan sudah sangan tepat dan cepat karena bukan hanya ormas tersebut sudah ada cukup lama, namun pergerakan yang mereka lakukan sudah mulai terlihat masif sehingga dapat mengganggung stabilitas negara.
Oleh karena itu, berdasarkan kelima fakta-fakta tersebut, penulis juga mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak mudah terpengaruh atas tindakan dan provokasi yang dilakukan oleh ormas-ormas yang mendukung konsep negara khilafah, karena sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita.
Penulis berharap, setelah pimpiman besar Khilafah Muslimin tersebut ditangkap, ormas-ormas yang mendukung sistem khilafah mulai menyadari bahwa mereka sudah menyimpang dari ideologi asli bangsa kita.
*Penulis adalah kontributor Paramadina Institute

UMKM adalah Jangkar Ekonomi Rakyat yang Terus Diperkuat Negara

September 11, 2026

Target PDB 2027 Diperkuat Lewat Konsolidasi Program Pemberdayaan UMKM

September 11, 2026

UMKM adalah Jangkar Ekonomi Rakyat yang Terus Diperkuat Negara

By Kata IndonesiaSeptember 11, 20260

UMKM adalah Jangkar Ekonomi Rakyat yang Terus Diperkuat Negara Oleh: Citra Kurnia Khudori Usaha mikro,…

Target PDB 2027 Diperkuat Lewat Konsolidasi Program Pemberdayaan UMKM

By Kata IndonesiaSeptember 11, 20260

Target PDB 2027 Diperkuat Lewat Konsolidasi Program Pemberdayaan UMKM JAKARTA – Pemerintah memperkuat peran UMKM…

UMKM Dinilai Berperan Strategis Menjaga Ketahanan Ekonomi Indonesia

By Kata IndonesiaSeptember 11, 20260

UMKM Dinilai Berperan Strategis Menjaga Ketahanan Ekonomi Indonesia JAKARTA – Usaha mikro, kecil, dan menengah…

Isu September Hitam Jangan Sampai Mengikis Solidaritas Sesama Anak Bangsa 

By Kata IndonesiaSeptember 11, 20260

Isu September Hitam Jangan Sampai Mengikis Solidaritas Sesama Anak Bangsa Oleh: Gavin Asadit Munculnya isu September Hitam 2026 perlu disikapi secara bijak agar tidak berkembang menjadi narasi yang mengikis solidaritas dan persatuan sesama anak bangsa. Refleksi terhadap berbagai catatan sejarah hak asasi manusia (HAM) tetap penting, tetapi penyikapannya perlu dilakukan dengan mengedepankan informasi yang benar, dialog, serta semangat menjaga keutuhan bangsa. Momentum September Hitam dapat menjadi ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan pemahaman mengenai sejarah, demokrasi, dan HAM. Refleksi tersebut sebaiknya tidak berhenti pada penyebaran informasi di media sosial, tetapi disertai upaya memahami konteks dan fakta secara utuh. Kepala Bakom Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Qodari menekankan pentingnya komunikasi publik yang mampu menghadirkan informasi secara tepat kepada masyarakat. Dalam konteks ruang digital, kualitas informasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan dan mencegah berkembangnya narasi yang dapat memecah belah. Pesan tersebut relevan di tengah derasnya arus informasi digital. Setiap isu dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial dan membentuk persepsi publik dalam waktu singkat. Karena itu, masyarakat perlu mampu membedakan informasi faktual, opini, maupun narasi yang sengaja dibuat untuk memancing emosi. Pemerintah terus mendorong peningkatan literasi digital di kalangan generasi muda. Kemampuan memeriksa informasi sebelum membagikannya merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga negara di era digital. Informasi palsu, provokasi, ujaran kebencian, dan narasi yang mempertajam perbedaan dapat merusak hubungan sosial apabila tidak disikapi dengan bijak. Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono mengajak masyarakat memperkuat persatuan dengan membangun komunikasi dan silaturahim. Menurutnya, interaksi yang baik antarelemen masyarakat penting agar warga tidak mudah terpengaruh maupun terprovokasi oleh berbagai isu yang berkembang.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.