• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Ketua Adat Anim HA Dukung Pemekaran Wilayah

Ketua Adat Anim HA Dukung Pemekaran Wilayah

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 6 June 2022

Ketua Adat Anim HA Dukung Pemekaran Wilayah

Oleh : Saby Kossay

Pemekaran wilayah Papua didukung oleh berbagai pihak, termasuk ketua adat Anim Ha. Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut akan memeratakan pembangunan hingga pembangunan sumber daya manusia Papua.

Beberapa waktu lalu perwakilan masyarakat Papua datang ke Jakarta untuk meminta pemekaran wilayah. Penyebabnya karena di Papua pulaunya luas sekali dan jika hanya ada 2 provinsi, akan ada halangan pembangunan berupa geografis.

Pemerintah akhirnya mengabulkan permintaan mereka dan menambah 3 provinsi baru Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah.

Ketua Adat Anim Ha Kabupaten Merauke, Mappi, dan Asmat, Boven Digoel, Paskalis Imadawa menyatakan dukungannya terhadap daerah otonomi baru Papua.

Menurutnya, DOB dapat membawa keadilan dalam pemerataan pembangunan, baik dalam infrastruktur, sarana-prasarana, sampai pembangunan sumber daya manusia.

Paskalis menambahkan, di Papua bagian Selatan perkembangannya amat jauh jika dibandingkan dengan Jayapura dan Pegunungan. Nantinya jika ada provinsi Papua Selatan maka hanya ada 4 kabupaten sehingga pembangunannya akan lebih mudah. Dalam artian, jika ada provinsi baru maka akan mengejar ketertinggalan dengan daerah lain yang lebih maju.
Papua memang amat luas, terbentang lebih dari 300.000 KM2. Jika hanya ada 2 provinsi maka pembangunannya kurang merata, terutama yang ada di pelosok. Namun jika dibagi jadi 5 provinsi maka akan ada pemerataan pembangunan. Penyebabnya karena dana APBN yang diberi lebih banyak, maka uang itu dirupakan jalan raya dan berbagai infrastruktur lain untuk rakyat Papua.
Pemerataan pembangunan adalah manifestasi dari Pancasila karena harus ada keadilan di seluruh Indonesia, termasuk Papua. Jangan sampai di Jayapura sudah maju tetapi di kabupaten lain malah terbengkalai. Jika ada provinsi baru maka gubernurnya akan cepat tanggap untuk membangun dan jarak dari ibu kota provinsi lebih dekat ke daerah, sehingga tidak ada lagi alasan geografis dalam pembangunan Papua.
Pembangunan memang harus dipercepat agar rakyat Papua tidak ketinggalan. Provinsi Papua (dulu bernama Irian Jaya) memang baru saja bergabung jadi wilayah Indonesia pada tahun 60-an, lebih lambat 15 tahun lebih daripada wilayah lain. Oleh karena itu pembangunan harus digenjot agar ada pemerataan pembangunan, dari Sabang sampai Merauke.
Pembangunan di Papua tak hanya infrastrukturnya tetapi juga sumber daya manusia (SDM). Selama ini pembangunan SDM dilakukan melalui pemberian beasiswa otonomi khusus (Otsus). Jadi, anak-anak Papua bisa sekolah sampai SMA, bahkan perguruan tinggi. Jika ada provinsi baru maka dana Otsus akan diberikan secara adil ke 5 provinsi di Bumi Cendrawasih.
Pemberian dana Otsus memang harus diberikan agar rakyat Papua bisa sekolah tanpa memikirkan biaya. Pendidikan menjadi jalan agar terus maju dan menghapus citra buruk bahwa orang Papua tidak semaju di Jawa. Buktinya alumni beasiswa Otsus, Gracia Billy Mambrasar, bisa menjadi Staf Khusus Presiden Jokowi di usia muda.
Ketua Adat Anim Ha menolak keras jika ada oknum yang menolak pemekaran wilayah. Ia percaya bahwa penambahan daerah otonomi baru akan menjadikan rakyat di Bumi Cendrawasih lebih maju. Pembangunan tidak hanya di Jayapura dan sekitarnya tetapi juga sampai ke pelosok Papua seperti Ilaga, Yahukimo, dan lain sebagainya/
Pemekaran wilayah Papua didukung penuh oleh ketua adat. Dukungan ini menunjukkan bahwa orang asli Papua amat cinta Indonesia dan menyetujui penambahan provinsi di wilayahnya. Mereka percaya bahwa pemekaran wilayah akan membawa kemajuan bagi seluruh rakyat di Bumi Cendrawasih.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Pemerintah Gerak Cepat Tangani Gangguan Listrik, Pasokan Mulai Stabil Bertahap

June 26, 2026

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada _Blackout_ Total, Masyarakat Diminta Ikuti Informasi Resmi

June 26, 2026

Pemerintah Gerak Cepat Tangani Gangguan Listrik, Pasokan Mulai Stabil Bertahap

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Pemerintah Gerak Cepat Tangani Gangguan Listrik, Pasokan Mulai Stabil Bertahap Jakarta – Pemerintah bergerak cepat…

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada _Blackout_ Total, Masyarakat Diminta Ikuti Informasi Resmi

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada _Blackout_ Total, Masyarakat Diminta Ikuti Informasi Resmi Jakarta – Pemerintah mengimbau…

Demo Mahasiswa dan Pentingnya Membaca Kondisi Bangsa Dengan Nalar dan Optimisme

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Demo Mahasiswa dan Pentingnya Membaca Kondisi Bangsa Dengan Nalar dan Optimisme Oleh: Ethan Shabir Uttara…

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By Kata IndonesiaJune 26, 20260

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.