Dukung Presidensi Indonesia di G20, ALAMI Berperan Aktif Menumbuhkan UMKM Tangguh Melalui Teknologi Berbasis Syariah

Sebagai perusahaan fintech peer-to-peer lending berbasis syariah terbesar di Indonesia, ALAMI mendukung penuh misi Indonesia dalam Presidensi G20 yakni membangun UMKM yang tangguh pasca pandemi.

Hal ini sesuai dengan diskusi panel yang diselenggarakan ALAMI bersama dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) bertema ‘Sinergi Membangun UMKM Tangguh Pasca Pandemi melalui Teknologi Finansial dan Penguatan Logistik di Indonesia’ yang berlangsung di Bali (13/5).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam pidatonya menyampaikan bahwa Pemerintah mengapresiasi dukungan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan dan memperkuat inklusi keuangan di Indonesia. Dengan Indonesia sebagai tuan rumah Presidensi G20 diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi negara-negara anggota G20 untuk bersama-sama mewujudkan agenda transformasi ekonomi berbasis digital.

“Presidensi G20 Indonesia akan terus terbuka dan mendukung kerja sama dengan berbagai pihak termasuk para pemangku kepentingan dalam negeri maupun kerja sama dengan negara-negara G20 dan organisasi internasional untuk mengimplementasikan upaya transformasi ekonomi yang adaptif, responsif, dan inklusif,” ujar Menteri Airlangga yang hadir secara online di diskusi panel Presidensi G20.

Deputi I Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir, menambahkan, pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap penjualan maupun permintaan usaha UMKM. Sebanyak 48,6% UMKM tutup sementara, 30,5% UMKM mengalami penurunan permintaan, selain itu 7 dari 10 pelaku UMKM membutuhkan bantuan modal di masa pandemi. Padahal, UMKM memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan ekspor.

“Melihat begitu besarnya potensi dan peranan UMK terhadap peranan ekonomi Indonesia, pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan seluruh stakeholders dalam membangkitkan ekosistem kewirausahaan dan dukungan pembiayaan dalam program KUR. Di saat bersamaan, perluasan akses pembiayaan bagi UMK ini juga akan mendukung peningkatan inklusi keuangan,” jelas Iskandar.

CEO ALAMI Group, Dima Djani, mengatakan G20 menjadi momentum penting untuk Indonesia mendorong pemberdayaan UMKM sekaligus inklusi keuangan di Indonesia. “Terkait hal tersebut, ALAMI akan terus memberikan layanan pembiayaan syariah yang terjangkau dan kompetitif serta meningkatkan akses keuangan bagi UMKM khususnya dalam pemulihan pasca pandemi,” ujar Dima Djani.

Pada tahun ini, Indonesia mendapatkan kehormatan memegang presidensi forum kerja sama multilateral dalam mendorong perekonomian dunia G20 serta menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi G20 pada November 2022 mendatang.

Pemilihan Indonesia sebagai Presidensi G20 di tengah pandemi membuktikan persepsi baik atas ketahanan ekonomi Indonesia. Ini juga menjadi bentuk pengakuan bagi Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan perekonomian terbesar di dunia.

Perhelatan yang mengangkat tema ‘Recover Together, Recover Stronger’ ini menjadi momen bagi Indonesia untuk mengajak seluruh dunia bangkit dan memulihkan ekonomi setelah terpuruk akibat pandemi yang terjadi sejak dua tahun belakangan.

Sebagai bagian dari pilar Presidensi G20 2022 yaitu mendorong produktivitas serta memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif, peran fintech dalam mendorong pertumbuhan UMKM dinilai signifikan dan penting.

Berdasarkan riset Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) pada 2019, fintech P2P lending berkontribusi 0,45% terhadap PDB Indonesia, juga mampu mendorong penciptaan 362 ribu lapangan kerja sehingga menurunkan angka kemiskinan sebesar 177 ribu orang.

Berarti, fintech menjadi bagian penting dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, karena teknologi terbukti membuka akses lebih luas terhadap pembiayaan dan layanan keuangan untuk UMKM melalui platform digital.

Demi memperluas akses pembiayaan dan layanan keuangan untuk UMKM, Dima melanjutkan bahwa ALAMI pun menargetkan pertumbuhan pembiayaan pada 2022 naik 200% dari tahun sebelumnya. “Untuk mewujudkannya, tentu perlu kolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait agar akses modal kerja ke UMKM bisa berjalan dengan lancar dan baik,” tutur Dima.

Hingga saat ini ALAMI telah menyalurkan pembiayaan produktif senilai lebih dari Rp 2,6 triliun kepada lebih dari 10.000 proyek UMKM di Indonesia.

Angka ini diharapkan terus meningkat pada akhir tahun ini. Penyaluran pembiayaan ALAMI juga diimbangi dengan kualitas pembiayaan yang baik, yakni dengan tingkat keberhasilan pembayaran lebih dari 90 hari (TKB90) berada di level 100% atau jika dianalogikan pada perbankan syariah dikenal dengan Non-Performing Financing (“NPF”) berada di level 0%. Jumlah pengguna aplikasi ALAMI hingga kini pun telah mencapai lebih dari 89 ribu tersebar di 482 kota/kabupaten yang berada di 34 provinsi.

ALAMI menghadirkan solusi keuangan yang mengedepankan keadilan (fairness) dan keterbukaan (transparency) sebagai komitmen perusahaan dalam penerapan bisnis model yang bersifat Sharia-Driven, satu langkah lebih maju dari penerapan Sharia-Compliance. ALAMI berharap dapat berperan aktif dalam mengembangkan ekosistem ekonomi syariah bersama segenap pemangku kepentingan dan mewujudkan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Salah satu bentuk implementasi dari Sharia-Driven yang diterapkan ALAMI adalah memberikan pendampingan bagi penerima pembiayaan berupa kerja sama pelatihan usaha dalam mengembangkan kualitas keuangan dan usaha para UMKM.

 

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025