Begini Respon PDIP Soal Rencana Pertemuan Prabowo dengan Gibran

Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto mengatakan tidak ada masalah jika Gibran ketemu dengan Prabowo.

“Sopo? Pak Muzani berharap mau mengatur jadwal antara Mas Gibran dan Pak Prabowo boleh nggak? Ya boleh saja. Apa yang salah. Kasih tahu apa yang salah? Hubungan antarmanusia kan biasa. Apalagi sesama anak bangsa. Monggo. Kan begitu, dipersilakan,” kata Bambang Pacul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4).

Bambang lantas buka suara terkait petinggi partai politik yang kerap menemui Gibran. Bambang menganggap wajar karena, menurutnya, Gibran sosok kuat.

“Kalau ada orang tertarik datang ke putra Presiden di mana-mana, orang tertarik untuk mendatangi anak orang kuat, secara politik orang kuat secara ekonomi, orang kuat secara pemikiran, ada yang datang,” ujarnya.

Bambang mengatakan, selama urusan pribadi, tidak jadi masalah. Dia menekankan urusan kepartaian tergantung pada keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

“Jadi kalau orang datang kayak gitu, normal saja. Apakah dia mau mendukung, monggo saja. Kalau soal kebijakan kepartaian, misalnya Mas Gibran mau dibawa ke Jakarta, atau mau dibawa ke mana, itu urusan Ibu,” ujarnya.

Jaga Indonesia, Persatuan dan Kritik Konstruktif Jadi Kunci Mengawal Prabowo-Gibran

By 0

Jaga Indonesia, Persatuan dan Kritik Konstruktif Jadi Kunci Mengawal Prabowo-Gibran Oleh : Gavin Asadit Menjaga persatuan nasional menjadi salah satu kunci penting dalam mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang terus berkembang, masyarakat memiliki peran strategis untuk memastikan perbedaan pandangan tetap berada dalam koridor demokrasi yang sehat. Persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan pendapat. Sebaliknya, persatuan dapat diwujudkan dengan menjadikan perbedaan sebagai bagian dari proses demokrasi, sekaligus memastikan setiap kritik disampaikan secara konstruktif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Situasi bangsa yang kondusif membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah. Perbedaan pilihan politik merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk membangun permusuhan ataupun memperlebar polarisasi di tengah masyarakat. Dukungan terhadap pemerintahan juga tidak harus dipahami sebagai sikap yang menutup ruang kritik. Masyarakat tetap mempunyai hak untuk memberikan masukan, melakukan pengawasan, dan menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Hal terpenting adalah kritik tersebut disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab serta didasarkan pada kepentingan publik. Kritik konstruktif justru dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat pemerintahan. Masukan dari masyarakat dapat membantu pemerintah melihat persoalan secara lebih luas, terutama ketika sebuah program masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. …

All Rights Reserved © 2025