Pembukaan IPU Ke – 144: Indonesia Siap Gelar Even Internasional

Pembukaan IPU Ke – 144: Indonesia Siap Gelar Even Internasional

Kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly & Related Meetings ke – 144, membuktikan bahwa Indonesia sudah sangat siap menggelar beragam even internasional lainnya.

IPU ke -144 yang digelar di Nusa Dua Bali selama 5 hari, yakni 20 – 24 Maret 2022, mempertemukan parlemen-parlemen sedunia. Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute Karyono Wibowo menyebut bahwa ini merupakan kesempatan yang harus dimanfatkan dengan baik untuk membawa nama Indonesia, menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam menangani pandemi, upaya pemulihan ekonomi dan pariwisata Indonesia.

Dalam sebuah kesempatan, Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan bahwa penyelenggaraan IPU ke-144 digelar di tengah pandemi Covid-19 dan dinamika global yang berubah secara cepat menjadi kesempatan parlemen-parlemen di dunia untuk membahas berbagai isu global mewakili keprihatinan bersama masyarakat internasional.

Hadirnya Covid-19 ini, tidak juga menghindari terjadinya beragam persoalan politik dan sosial dunia. Permasalahan ekonomi, isu perubahan iklim, konflik antar negara tetap tidak terhindarkan. Sejak 2 tahun terakhir, dunia disibukkan dengan pandemi Covid-19 yang dengan cepat menyebar dan hingga saat ini terus menerus mengami mutasi menjadi Corona jenis baru. Peristiwa tersebut sangat berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat global, tak terkecuali masyarakat Indonesia.

Banyak negara menutup pintu masuk bagi negara lainnya, bahkan menerapkan status lockdown, untuk mengantisipasi peningkatan kasus Covid-19. Hal ini tentu saja memukul sektor ekonomi masyarakat, termasuk sektor pariwisata.

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mengakhiri pandemi Covid-19. Kolaborasi dan kerjasama semua elemen masyarakat juga turut membantu pemulihan Indonesia, sehingga dengan bertahap, Indonesia mulai bangkit lagi, roda perekonomian mulai berjalan, kehidupan sosial masyarakat berangsur normal bahkan bisa menerima new normal sebagai bagian dalam beraktivitas.

Upaya tidak membohongi hasil…. Indonesia siap menggelar even baik nasional maupun yang berstandar internasional.

Saat mengikuti rapat Executive Committee (Excom) IPU di Bali International Conference Nusa Dua, Bali, Puan menuturkan bahwa dalam sidang IPU akan membahas berbagai tantangan global saat ini dan bagaimana parlemen-parlemen di dunia berkontribusi mencari solusi terhadap tantangan tersebut.

Bertemunya parlemen-parlemen dari seluruh dunia di Bali, membuka kesempatan bagi Indonesia untuk berkontribusi dan menunjukkan komitmen dalam mengatasi permasalahan isu global di tengah pandemi Covid-19. Apalagi, pandemi Covid-19 di Indonesia sudah terkendali dengan baik.

Sebelumnya, Ketua DPR RI perempuan pertama di Indonesia menyebut, isu perubahan iklim, diambil sebagai tema besar yang akan dibahas dalam sidang IPU dikarenakan menyangkut kelangsungan hidup dan keselamatan dunia.

IPU ke -144 merupakan ajang internasional pertama yang digelar di Indonesia. Berbagai persiapan telah dilakukan sebaik mungkin untuk mengangkat nama baik Indonesia dan menampilkan citra positif Indonesia sebagai negara yang aman dan indah.

Indonesia Siap Gelar Even Internasional ! —-

( Marie Apituley – Pengamat Ekonomi Politik / Program Director Salah Satu Radio Komunitas Indonesia Timur )

Pemerintah Tepat Mendisiplinkan SPPG agar MBG Tidak Berjalan Asal-asalan

By 0

Pemerintah Tepat Mendisiplinkan SPPG agar MBG Tidak Berjalan Asal-asalan Oleh: Revan Ananda Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Dengan cakupan program yang luas, pelaksanaannya membutuhkan tata kelola yang kuat, standar pelayanan yang jelas, serta pengawasan berkelanjutan. Karena itu, langkah pemerintah dalam mendisiplinkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) penting untuk memastikan MBG tidak sekadar mengejar jumlah penerima manfaat, tetapi juga memperhatikan keamanan, kualitas, dan kelayakan makanan. Penguatan disiplin menjadi semakin penting seiring bertambahnya jumlah SPPG dan luasnya wilayah pelaksanaan MBG. Setiap unit memiliki tanggung jawab besar karena berhubungan langsung dengan makanan yang dikonsumsi masyarakat. Kesalahan dalam pengadaan bahan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi dapat berdampak terhadap penerima manfaat. Penerapan standar operasional prosedur (SOP) karena itu tidak dapat dipandang sebagai formalitas, melainkan menjadi fondasi untuk menjaga kualitas pelayanan. Pengawasan terhadap pelaksanaan MBG menunjukkan bahwa persoalan yang ditemukan di lapangan mendapat perhatian dan menjadi bahan evaluasi. Langkah pemerintah mengevaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis nasional Presiden menunjukkan komitmen yang serius. Masukan dari berbagai pihak untuk melakukan pemantauan langsung di sejumlah daerah dan mengevaluasi pelaksanaan MBG menjadi koreksi yang positif bagi pemerintah. Fakta menemukan adanya pelaksanaan yang berjalan kurang baik, masih terdapat persoalan, khususnya kasus keracunan makanan. Atas temuan tersebut, mereka merekomendasikan BGN menutup secara permanen Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti menyebabkan keracunan, sekaligus memperkuat koordinasi antarpihak dalam penyelenggaraan program MBG. Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa evaluasi dan penindakan merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan program. Ketika terdapat unit yang tidak menjalankan standar secara benar, tindakan korektif diperlukan agar persoalan tidak berulang dan tidak memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap keseluruhan MBG. Penutupan SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan juga dapat menjadi bentuk penegakan standar sekaligus pembelajaran bagi unit lainnya. Keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh banyaknya makanan yang berhasil disalurkan. Program berskala nasional membutuhkan kualitas pelaksanaan yang konsisten di setiap daerah. Penerima manfaat membutuhkan makanan yang tersedia tepat waktu, bergizi, higienis, aman, dan diproses melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, penerapan SOP perlu dilakukan sejak pemilihan bahan baku, pemeriksaan kualitas, kebersihan dapur, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi.…

All Rights Reserved © 2025