• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Penyempurnaan UU Cipta Kerja Jaminan Investasi dan Perlindungan Tenaga Kerja

Penyempurnaan UU Cipta Kerja Jaminan Investasi dan Perlindungan Tenaga Kerja

  • Kata Indonesia
  • - Friday, 4 March 2022

Penyempurnaan UU Cipta Kerja Jaminan Investasi dan Perlindungan Tenaga Kerja

Oleh : Joshua Manulang

Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) sedang disempurnakan seperti permintaan Mahkamah Konstitutusi (MK). Penyempurnaan UU Ciptaker tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan investasi dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

UU Cipta Kerja adalah UU yang paling banyak mendapat sorotan karena sejak hari kelahirannya sudah disambut oleh berbagai kalangan masyarakat.

Mereka akhirnya mengerti bahwa memang ada UU yang berbentuk omnibus alias mengatasi hampir semua permasalahan di suatu negara, dan itu legal. Meski awalnya kaget tetapi mereka akhirnya menerima.

MK meminta pemerintah untuk merevisi UU Cipta Kerja dan tenggat waktunya dua tahun. Selama durasi revisi maka UU ini masih tetap berlaku, begitu juga UU turunannya. Jadi, investor dan kalangan pengusaha tidak perlu khawatir karena meskipun UU tersebut direvisi tidak otomatis UU-nya batal.

UU Cipta Kerja masih dalam tahap penyempurnaan dan kita belum tahu isi lengkapnya karena masih disusun ulang. Akan tetapi tidak usah khawatir karena pemerintah menjamin bahwa nanti isinya akan lebih bagus dan tidak akan mendapat protes dari masyarakat.

Penyempurnaan UU Cipta Kerja akan lebih menjamin kepastian investasi. Penyebabnya karena klaster investasi pada UU ini tidak akan dihapus, karena sangat penting bagi masa depan Indonesia.

Dengan klaster ini maka ada garansi keamanan bagi para penanam modal asing, untuk berbisnis di Indonesia.
Presiden Jokowi sendiri yang menjamin keamanan investasi bagi para penanam modal asing. Mereka bisa membuktikannya sendiri, dengan melihat capaian investasi di Indonesia yang 9% per tahun pada 2021. Dengan begitu para investor akan percaya bahwa penanaman modal di negeri ini sangat menguntungkan.
Masyarakat juga tidak usah khawatir karena investasi bukanlah sesuatu yang negatif, justru menjadi positif. Penyebabnya karena makin banyak investor, maka makin banyak pula proyek dan pabrik hasil investasi di Indonesia, sehingga mereka butuh karyawan dan otomatis mengurangi tingkat pengangguran. Investasi sudah ada sejhak era Orde Baru sehingga tidak perlu dipermasalahkan.
Selain jaminan investasi, maka juga ada jaminan perlindungan bagi para tenaga kerja di Indonesia. Mereka tidak akan dibuat dengan sengaja untuk bersaing dengan tenaga kerja asing (TKA), karena masuknya TKA dengan seleksi ketat. Yaitu, TKA hanya boleh menjadi tenaga ahli dan wajib untuk transfer ilmu ke tenaga kerja lokal.
Para tenaga kerja lokal juga akan mendapatkan haknya berupa gaji penuh dan bonus serta tunjangan. Kalaupun mereka terpaksa dirumahkan, maka menurut UU Cipta Kerja, akan mendapatkan pesangon sebesar 25 kali gaji. Semua perusahaan wajib membayarkan pesangon, jika tidak akan ditindak oleh Dinas Tenaga Kerja.
Permasalahan pesangon memang sedang ramai karena ternyata ada lebih dari 70% perusahaan yang mangkir dari kewajiban. Padahal seharusnya mereka membayar hak para mantan karyawan. Dengan UU Cipta Kerja maka pemilik perusahaan harus memberikan pesangon tanpa kecuali.
Hak-hak para tenaga kerja yang lain juga dijamin oleh pemerintah, yaitu berupa jaminan hari tua. Ketika nanti mereka berusia 56 tahun maka akan mendapatkan jaminan hari tua sebagai pegangan di masa pensiun. Jadi tidak suah bingung lagi karena mendapatkan dana, walau bukan pegawai negeri sipil.
Penyempurnaan UU Cipta Kerja dijamin akan memberi kepastian investasi dan perlindungan tenaga kerja. Masyarakat menanti UU hasil revisi karena dipastikan akan lebih sempurna. Para investor senang karena mereka mendapatkan garansi dari pemerintah. Sedangkan pekerja juga senang karena hak-hak mereka dilindungi oleh pemerintah.

)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.