Mendukung Pembangunan Infrastruktur Nasional dan Pemindahan Ibu Kota Negara
Oleh : Edi Baskara
Masyarakat mendukung pembangunan infrastruktur nasional dan Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan. Berbagai langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Pemindahan ibu kota negara (IKN) terus diupayakan meskipun terhambat oleh pandemi corona. Salah satu persiapannya adalah dengan membangun infrastruktur dan fasilitas pendukung.
Infrastruktur yang paling penting di Ibu Kota Negara Baru, di Penajam Paser Utara , Provinsi Kalimantan Timur, adalah Istana Kepresidenan dan kantor pemerintahan. Kedua bangunan ini ditargetkan selesai pada tahun 2021.
Saat ini desain istana kepresidenan sudah beredar luas, dan masyarakat terpukau akan keindahannya, karena ada burung garuda di bagian atas istana yang menambah kegagahannya.
Desain istana kepresidenan dibuat oleh seniman gaek Nyoman Nuarta. Masyarakat berharap bangunan yang sudah jadi akan seapik desainnya. Penyebabnya karena istana kepresidenan tak hanya indah tetapi juga berfungsi untuk tempat tinggal sekaligus kantor presiden.
Selain istana kepresidenan, kompleks perkantoran juga dibangun agar memperlancar kinerja para ASN kementrian dan dinas lain, yang pindah dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Mereka tentu butuh kantor yang representatif sehingga memperlancar pekerjaannya. Tentu juga dilengkapi fasilitas lain agar senyaman yang di Jakarta.
Untuk mendukung kelancaran mobilitas maka juga dibangun infrastruktur berupa jalan raya. Direktur Jendral Bina Marga Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Hedy Rahadian menyatakan bahwa sudah ada persiapan konektifitas dan sistem jaringan jalan di ibu kota negara baru, Kalimantan Timur.
Di antaranya adalah tol Balikpapan-Samarinda, yang terus dibangun agar 100% sempurna. Nanti di KM 14 ada sodetan jalan menuju ibu kota negara baru, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Untuk pembuatan infrastruktur lain, masih menunggu peresmian UU IKN (ibu kota negara), sehingga belum bisa dimulai.
Infrastruktur berupa jalan raya tentu sangat penting, karena kondisi alam di Borneo beda dengan di Jawa. Jika di Jawa sudah banyak jalan, berkebalikan dengan di Borneo yang ada bagian berupa tanah lapang dan hutan perawan. Tentu harus disesuaikan dan diberi akses jalan agar melancarkan kinerja presiden, staff, dan para ASN.
Masyarakat tidak perlu takut bahwa pembangunan ibu kota negara baru akan merusak alam Kalimantan. Penyebabnya karena ada dukungan bagi lingkungan hidup yang tercantum dalam Dokumen Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Isi dari dokumen tersebut seperti ini: pertama, mempertahankan kawasan hutan tertentu di dalam dan sekitar ibu kota negara baru yang berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan. Dalam artian, pembangunan ibu kota tidak akan membabati hutan, karena Borneo adalah paru-paru dunia dan pemerintah tentu tidak akan tega untuk menggundulinya.
Kedua, ada rekayasa untuk mempertahankan daya dukung lingkungan hidup, seperti treatment pada bekas lubang tambang sebagai reservoir dan sumber air bersih bagi ibu kota negara. Saat curah hujan ekstrim maka ada rekayasa untuk memanen air dan mengarahkannya, sehingga ibu kota tidak akan rusak atau kena banjir.
Selanjutnya, ada restorasi kawasan di dalam dan sekitar ibu kota negara dengan vegetasi alami. Juga pembangunan infrastruktur yang harus ramah lingkungan.
Pembangunan infrastruktur dan berbagai fasilitas di ibu kota negara baru, Kalimantan Timur, masih dalam tahap persiapan. Akan tetapi masyarakat tidak usah takut bahwa pembangunan akan merusak alam, karena sudah ada dokumen lingkungan hidup yang menjamin bahwa pembuatan istana kepresidenan dan bangunan lain tidak akan mengganggu vegetasi di Kalimantan.
)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini
