Rezka Oktoberia dan Polda Sumatera Barat Gencarkan Vaksinasi

Berharap masyarakat Limapuluh kota terlindung dan bebas dari Covid 19, membuat Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat Rezka Oktoberia langsung turun ke masyarakat untuk memonitor secara langsung.

Kunjungan Rezka bersama Kapolres Lima Puluh Kota AKBP Trisno Eko Santoso didampingi Kapolsek Suliki Iptu Rika Susanto ketika meninjau Gebyar Sumatera Barat Sadar Vaksin di Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Sabtu (30/10).

“Gebyar Vaksin ini dilakukan sampai ke pelosok-pelosok daerah bertujuan untuk tercapainya herd immunity atau kekebalan kelompok. Dengan begitu kita bisa kembali beraktivitas normal setelah lama lumpuh karena pandemi ini. Dibandingkan vaksinasi sebelum-sebelumnya, Alhamdulillah saat ini masyarakat sangat antusias dan merespon baik kegiatan ini juga dengan kesadaran sendiri” ujar Rezka disambut Wali Nagari Koto Tinggi Amran.

Rezka juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah bekerja sama dengan Polres 50 Kota. Melalui Polsek Suliki, Puskesmas Koto Tinggi, Camat Gunuang Omeh, Wali Nagari Koto Tinggi, serta perangkat Jorong yang tak bosan-bosannya  mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya vaksin.

“Kita memang harus selalu mengingatkan agar tetap selalu disiplin protokol kesehatan dimanapun berada. Apalagi saya sangat salut dengan teman-teman tenaga medis yang tak kenal lelah dalam berjuang sebagai garda terdepan” tutur Rezka, minggu pagi melalui pesan singkat whatsapp nya.

Disampaikan Rezka, berbagai alasan dimiliki oleh warga yang mau mengikuti vaksinasi, begitu pula dengan alasan bagi mereka yang tidak mau untuk divaksin. Tetapi menurut Srikandi Luak Limopuluah itu, vaksin ini merupakan ikhtiar dan upaya menambah daya tahan tubuh dalam melindungi diri dr covid 19. Malahan akibatnya akan berdampak menimbulkan bahaya resiko kepada orang lain.

“Bayangkan, kita yang tidak divaksin, lalu seenaknya beraktifitas di luar. Kemudian memaparkan virus kepada keluarga, bukannya kita juga yang akan rugi,” ungkap Rezka.

Menurut Rezka, hoax yang selama ini beredar dan tersebar di dunia maya adalah kebohongan yang dibuat oleh pihak-pihak yang tak ingin program pemerintah ini sukses. Menurut Rezka masyarakat harus bisa tabayyun menerima informasi.

“Melalui vaksinasi, akan membuat imun tubuh kita menjadi kuat, kemudian vaksin ini perlu kita gandengkan dengan protokol kesehatan. Jadi meskipun telah di vaksinasi, kita tetap harus pakai masker ya,” harap Rezka.

Dihari yang sama rezka oktoberia gencar melakukan gebyar vaksin bekerjasama dengan polda sumatera barat, polres 50 kota dengan 7 titik vaksin termasuk koto tinggi yaitu : guguak VIII Koto, Mungka, Koto Kociak, guguak nunang, kubang, ketinggian. Dengan total vaksin dengan 2 titik kegiatan di kota padang sebanyak 10.000 vaksin.

“Saya berterima kasih kepada Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa Putra yang telah menyalurkan vaksin kepada masyarakat Sumatera Barat. Harapan kita semakin banyak masyarakat yang di vaksin, rantai penyebaran covid 19 putus dan covid segera berakhir, sehingga kita bisa berkegiatan seperti sebelumnya dan perekonomian masyarakat tumbuh dan bergerak,” tambah Rezka.

Sementara itu Kapolres Lima Puluh Kita AKBP Trisno Eko Santoso juga menghimbau kepada masyarakat  Nagari Koto Tinggi agar tidak kendor terhadap prokes walaupun status zona penyebaran Covid-19 di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah mulai berangsur turun.

“Mari kita sukseskan vaksinasi, kita memiliki target 70 persen masyarakat divaksin untuk bisa mencapai herd immunity,” kata Kapolres Trisno.

“Kami mewakili masyarakat Koto Tinggi menyampaikan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kunjungan Uni Rezka bersama Kapolres 50 Kota, semoga kita bisa sukseskan gebyar vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah, mewujudkan Indonesia tangguh, ekonomi bangkit,” kata Wali Nagari Amran.

Algoritma Mengejar Atensi, Jurnalisme Menjaga Akurasi dan Akal Sehat Publik 

By 0

Algoritma Mengejar Atensi, Jurnalisme Menjaga Akurasi dan Akal Sehat Publik  Oleh: Ratna Komala Gelombang transformasi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh, mengonsumsi, dan menyebarkan informasi. Kehadiran platform digital dengan algoritma yang dirancang untuk memaksimalkan atensi telah menciptakan ekosistem informasi yang bergerak sangat cepat, tetapi tidak selalu mengutamakan akurasi. Konten yang memancing emosi sering kali memperoleh jangkauan lebih luas dibandingkan informasi yang telah melalui proses verifikasi. Dalam situasi demikian, jurnalisme berkualitas menjadi semakin penting sebagai penopang ruang publik yang sehat, menjaga nalar masyarakat agar tetap berpijak pada fakta di tengah derasnya arus disinformasi. Peran pers tidak lagi terbatas sebagai penyampai berita, melainkan menjadi institusi yang menjaga kualitas demokrasi melalui penyajian informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Jurnalisme yang profesional berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat melalui informasi yang akurat. Namun, tantangan yang dihadapi industri media semakin kompleks akibat dominasi algoritma platform digital global yang mengubah pola distribusi informasi sekaligus memengaruhi model bisnis media. Ketimpangan tersebut menuntut hadirnya kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem digital yang lebih adil bagi seluruh pelaku industri pers. Dalam konteks itu, langkah pemerintah menghadirkan regulasi mengenai tanggung jawab platform digital menjadi bagian penting dari upaya memperkuat keberlanjutan jurnalisme nasional. Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi inovasi teknologi, melainkan membangun keseimbangan antara perkembangan platform digital dan keberlangsungan media yang menghasilkan karya jurnalistik berkualitas. Ruang digital yang sehat membutuhkan mekanisme yang memastikan informasi yang diproduksi melalui proses jurnalistik memperoleh posisi yang layak di tengah banjir konten yang beredar tanpa proses verifikasi. Dengan demikian, kepentingan publik tetap menjadi orientasi utama dalam tata kelola informasi nasional. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Marsda TNI Eko Dono Indarto, menegaskan bahwa Kemenko Polkam memiliki peran strategis dalam mengawal penyusunan Peraturan Presiden mengenai tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Menurut Eko Dono Indarto, pembentukan Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) merupakan langkah konkret untuk memperkuat ekosistem informasi yang sehat, menjaga kualitas pers nasional, sekaligus memperkokoh stabilitas keamanan di ruang digital. Kehadiran pedoman pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan secara terukur. Komitmen pemerintah tersebut menunjukkan bahwa penguatan jurnalisme dipandang sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan informasi nasional. Lebih jauh, lahirnya pedoman pelaksanaan kewajiban platform digital memberikan kepastian mengenai tanggung jawab setiap pemangku kepentingan dalam membangun ruang digital yang lebih sehat. Selama ini, perusahaan platform memperoleh manfaat ekonomi yang besar dari distribusi konten jurnalistik, sementara media menghadapi tekanan finansial yang semakin berat akibat perubahan pola konsumsi informasi. Ketimpangan tersebut berpotensi melemahkan kualitas jurnalisme apabila tidak diimbangi dengan tata kelola yang lebih berkeadilan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah menjadi instrumen penting untuk menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara inovasi digital dan keberlanjutan industri pers. Di sisi lain, perkembangan kecerdasan buatan telah menghadirkan tantangan baru terhadap kredibilitas informasi. Teknologi AI memungkinkan produksi konten dalam jumlah besar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi tidak seluruhnya dibangun di atas prinsip verifikasi dan etika jurnalistik. Kondisi ini meningkatkan risiko penyebaran informasi yang menyesatkan, manipulasi visual, hingga lahirnya narasi yang sulit dibedakan dari fakta. Akibatnya, kemampuan masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar semakin bergantung pada keberadaan media yang menjunjung tinggi profesionalisme.…

All Rights Reserved © 2025