Presiden Joko Widodo disebut memiliki wewenang untuk menggerakan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk gotong royong atasi COVID-19. Pernyataan dan dukungan politik tersebut disampaikan oleh Forum Alumni Kelompok Cipayung.
Pimpinan Nasional Forum Alumni Kelompok Cipayung yang terdiri dari Korps Alumni HMI (KAHMI), Ikatan Alumni PMII (IKA PMII), Persatuan Alumni GMNI (PA GMNI), Forum Komunikasi Alumni PMKRI (Forkoma PMKRI) dan Perkumpulan Senior GMKI (PS GMKI) menyatakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai pemerintahan yang sah dan konstitusional sebagai hasil pilihan rakyat dalam pemilu presiden yang demokratis pada tahun 2019 lalu.
Oleh karena itu Presiden Jokowi memiliki legitimasi dan legalitas konstitusional untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan nasional sebagaimana amanat UUD NRI 1945 termasuk dalam upaya melindungi bangsa Indonesia dari bahaya pandemi COVID-19.
Baca Juga
Pernyataan politik tersebut disampaikan dalam forum diskusi politik terbatas antara Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal lima organisasi Alumni Kelompok Cipayung dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kantor Sekretariat Negara Jakarta pada Senin (9/8) kemarin.
Juru bicara Forum Alumni Kelompok Cipayung, Ahmad Muqowam mengatakan Presiden Jokowi memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menggerakan roda pemerintahan pusat dan daerah beserta segenap elemen masyarakat Indonesia untuk bergotong royong mengatasi pandemi COVID-19.
“Presiden Joko Widodo kami minta untuk tidak ragu-ragu mengambil kebijakan yang konstitusional, koordinatif, sinergis, dan menjalankan fungsi serta wewenang pemerintahan yang cepat, tepat dan efektif, utamanya dalam mengkoordinasikan sinergitas dengan pemerintah daerah dan segenap elemen masyarakat lainnya” ungkap Muqowam dalam keterangannya, Selasa (10/8/2021).
Muqowam juga menuturkan Forum Alumni Kelompok Cipayung mendukung pemerintah dalam upaya melakukan dialog dan edukasi secara terus menerus kepada segenap lapisan masyarakat agar selalu disiplin dan menegakkan protokol kesehatan secara ketat, sebagai upaya penanganan pandemi COVID-19 dari bumi Indonesia.
“Selain itu, kami juga mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya langkah- langkah pemerintah dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), yang telah terbukti menunjukkan hasil yang semakin baik, dengan ditandai penurunan kasus COVID-19 di berbagai wilayah Indonesia,” tuturnya.
Sementara itu, Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Viva Yoga Mauladi menegaskan Forum Alumni Kelompok Cipayung juga mendukung program vaksinasi terhadap sebagaian besar masyarakat Idonesia (sekitar 70% s/d 80%) dari sekitar 260 Juta Penduduk Indonesia.
“Sejalan dengan target tersebut, kami mendesak agar pemerintah segera memperbaiki tata kelola pengadaan dan pendistribusian vaksin yang lebih baik lagi, transparan dan akuntabel mengingat sampai saat ini masih terdapat realitas adanya ketidakmerataan distribusi vaksin di beberapa wilayah Indonesia,” jelasnya.
