Potensi EBT Melimpah, PLN Optimalkan Listrik Ramah Lingkungan di NTB

Tekanan pandemi Covid-19 tidak menghalangi PLN mendorong pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT). Komitmen ini menjadi bukti kesungguhan PLN dalam upaya mendorong pencapaian target Nol Emisi Karbon atau _Net Zero Emission_ pada 2060.

Dalam mengembangkan EBT, PLN menyesuaikan potensi energi bersih di wilayah Indonesia. Seperti diketahui, potensi EBT di Tanah Air memang melimpah dan beragam, seperti mini/mikrohidro, biomassa, energi surya, energi angin, dan lainnya.

Khusus di Nusa Tenggara Barat, potensi pengembangan EBT di provinsi ini mencapai sebesar 102,74 MW dengan berbagai macam sumber EBT, yaitu air (PLTMH dan PLTA), bayu atau angin (PLTB), tenaga surya (PLTS), biomassa (PLTBm) dan juga arus laut (PLTAL).

Dari total potensi tersebut, sebesar 61,38 MW berada di pulau Sumbawa, 21,36 MW di pulau Lombok, dan ada juga masing masing sebesar 10 MW berada di Selat Lombok dan Selat Alas.

Setidaknya, persentase 19,2 persen potensi EBT di NTB masih didominasi oleh PLTMH, yaitu sebesar 19,74 MW. Di sisi lain, potensi pengembangan EBT yang lain adalah PLTA sebesar 18 MW, PLTB 15 MW, PLTS 10 MW, PLTAL 20 MW dan PLTBm dengan potensi daya sebesar 20 MW.

Saat ini penggunaan EBT di NTB adalah sebesar 39,55 MW, yang memanfaatkan dua jenis sumber daya alam yaitu tenaga air dan surya.

“Komposisi bauran energi untuk EBT adalah PLTMH 17,23 MW dan PLTS 22,32 MW. Totalnya 39,55 MW, dari total daya mampu pembangkit sebesar 284 MW”, jelas Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN, Agung Murdifi.

Dirinya menjelaskan, proses pengembangan EBT ini masih cukup panjang. PLN terus melakukan beberapa kajian, misalnya terkait kelayakan operasinya, yaitu bagaimana dampak dari pengoperasian EBT tersebut ke sistem kelistrikan yang telah beroperasi saat ini.

“Pengembangan EBT ini merupakan salah satu wujud program transformasi PLN, yaitu “Green”. Ini merupakan salah satu bentuk komitmen kami untuk menghadirkan energi bersih di masyarakat”, jelas Agung.

Adapun terkait beban puncak sistem kelistrikan Lombok hingga Rabu, 28 Juli 2021 sebesar 245 MW dengan total daya mampu pembangkit sebesar 284 MW. Sementara itu, untuk Sumbawa, beban puncak sebesar 105 MW dengan total daya mampu pembangkit sebesar 153 MW. Terdapat cadangan daya sebesar 39 MW di Lombok dan 48 MW di Sumbawa yang cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik di NTB.

 

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG

By 0

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG Oleh : Irfan Aditya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kecukupan gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dengan cakupan penerima manfaat yang terus bertambah di berbagai daerah, pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan program berskala nasional ini harus diiringi dengan standar kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, berbagai kritik dan masukan dari masyarakat dipandang sebagai bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan agar manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima. Dalam setiap kebijakan publik, kritik merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang perlu diapresiasi. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada kemampuan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Masukan mengenai kualitas makanan, ketepatan distribusi, kebersihan dapur, maupun pelayanan di lapangan menjadi indikator penting untuk memperbaiki sistem yang sudah berjalan. Pendekatan yang terbuka terhadap kritik menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan kualitas manusia sebagai prioritas utama pemerintahan. Melalui Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa pelaksanaan program harus terus dievaluasi agar kualitas layanan tetap terjaga sekaligus mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul selama implementasi. Komitmen pemerintah dalam menerima kritik juga tercermin dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Menurutnya, evaluasi merupakan bagian dari proses memperkuat tata kelola program sehingga seluruh rantai penyediaan pangan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyajian makanan, dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Pandangan senada disampaikan oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, yang menilai pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis harus terus diperkuat seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat. Menurutnya, DPR RI mendukung penuh keberlanjutan program tersebut, namun pelaksanaannya harus disertai pengawasan yang ketat agar setiap makanan yang diterima masyarakat benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Pihaknya juga menekankan bahwa kritik dari masyarakat hendaknya dijadikan bahan evaluasi bersama sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan secara cepat dan tepat tanpa mengurangi tujuan utama program.…

All Rights Reserved © 2025