Oleh : Anindya Putri
Dampak Corona memang sangat dahsyat sehingga pemerintah berupaya mengatasinya. Namun, kerja sama yang baik antara masyarakat, tim satgas Covid, dan pihak-pihak lain akan sangat membantu pemerintah, sehingga penanganan Covid bisa dilakukan dengan lebih cepat. Masyarakat mau bergotong royong, agar mempercepat penanganan pandemi.
Selama 16 bulan pandemi, banyak yang merasa tersiksa karena dikejar-kejar ketakutan akan Corona. Virus Covid-19 yang berukuran kecil telah membuat perubahan besar pada kehidupan masyarakat, terutama perekonomian. Pemerintah bekerja karas agar pandemi tidak membuat Indonesia terjeblos dalam inflasi atau krisis ekonomi jilid 2.
Untuk mengatasi dampak pandemi maka semua pihak wajib untuk bergotong royong. Kerja sama dibutuhkan karena pemerintah tidak mungkin berjalan sendiri dalam menangani dampak Corona. Kekompakan seluruh elemen masyarakat akan meringankan dampak pandemi dan membuat siksaan ini cepat selesai.
Arnod Sahite, Wasekjen DPP KSPSI menyatakan bahwa saat ini terjadi krisis kesehatan yang hebat sehingga tidak boleh saling menyalahkan. Namun menghimpun seluruh energi positif bangsa untuk bersatu dan kompak hadapi situasi bersama. Kolaborasi positif dimulai dari komitmen internal untuk mendukung semua upaya pengatasan pandemi.
Kerja sama antara elemen masyarakat memang sangat diperlukan untuk mengatasi dampak pandemi. Warga sipil mendukung pemerintah dengan menaati aturan saat PPKM darurat dan mengurangi mobilitas dengan ikhlas. Pasalnya mereka menyadari bahwa pergerakan massa bisa menaikkan kasus Corona di Indonesia, sementara jumlah pasien sempat melonjak hingga lebih dari 30.000 orang per harinya.
Untuk mengurangi jumlah pasien Corona maka masyarakat juga menuruti protokol kesehatan 10 M. Mereka tertib memakai masker, menjaga jarak, dan menaati poin pada protokol yang lainnya, karena sadar bahwa hal ini akan membantu pemerintah dalam mengatasi Corona. Peraturan ini dibuat untuk masyarakat sendiri, agar terhindar dari bahaya virus Covid-19, sehingga wajib ditaati.
Presiden Jokowi berujar bahwa semua pihak harus berkolaborasi dan saling gotong-royong dalam mengatasi pandemi dan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak wajib saling membantu untuk mengatasi ujian maha berat ini. Kerja keras pemerintah tidak mungkin berhasil tanpa dukungan masyarakat.
Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, nakes, tim satgas Covid, dan pihak lain sangat dibutuhkan untuk menghantam Corona. Pasalnya, jika hanya pemerintah yang bergerak akan sangat sulit. Misalnya ketika ada kewajiban untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Namun ada warga yang nekat menggelar pesta besar dan akhirnya membentuk klaster Corona baru.
Jika ada banyak kasus seperti ini maka akan sangat berbahaya karena jumlah pasien Corona akan terus naik. Oleh karena itu, masyarakat diharap tertib dan menuruti semua aturan dari pemerintah. Jika ada yang melanggar maka jangan ragu untuk melapor via telepon ke tim satgas, dan akan ada aparat yang langsung membubarkan kerumunan tersebut.
Selain itu, masyarakat juga bahu-membahu dalam mengatasi dampak Corona dengan berkegiatan sosial. Banyak perusahaan besar maupun kecil yang berderma dengan cara mengirim paket makan untuk para pasien yang sedang isolasi mandiri di rumah. Sehingga mereka bisa lekas sehat tanpa bingung bagaimana cara membeli nasi bungkus.
Masyarakat juga sadar dan saling bantu, jika ada yang isolasi mandiri maka akan ditolong dengan memberi suplemen, vitamin, susu, dll. Sehingga imunitas pasien akan naik dan lekas sehat. Gerakan saling bantu masih digaungkan agar tidak ada cerita pilu ketika ada pasien yang isolasi mandiri lalu meninggal karena kelaparan dan tidak punya stok obat di rumahnya.
Kolaborasi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat sangat penting untuk menyelesaikan pandemi. Jangan hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah, tetapi masyarakat juga bisa saling bantu dengan memperhatikan tetangga yang sedang isolasi mandiri. Kerja sama ini akan mempercepat penanganan pandemi dan kita semua bisa bebas Corona.
Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
