Billy Mambrasar menghadiri pertemuan bersama Kelompok Cipayung Sultra pada Kamis 5 November 2020 guna membahas berbagai isu nasional yang terjadi di tanah air. Berbagai isu yang dibahas di dalamnya, seperti pendidikan, kewirausahaan, kepemerintahan dan lain sebagainya.
Kegiatan tersebut dihadiri banyak Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), antara lain Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi, Perhimpunan Mahassiwa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM), Forum Komunikasi (Forkom), dan Gerakan Persatuan Muslim Indonesia (GPMI)
Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar menerangkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja adalah niat baik pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan bisnis, penyerapan tenaga kerja dan upaya mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia.
Baca Juga
“Sebagai mahasiswa, tentu harus kritis dan bijak melihat dan mendengar isu yang sedang beredar. Mahasiswa harus mahir mencari sumber informasi yang aktual dan faktual dan membantu melawan berita hoaks, apalagi informasi yang niatnya hanya memprovokasi,” ucap Billy Mambrasar.
Dalam pertemuan tersebut, Billy Mambrasar juga mengajak seluruh elemen Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) untuk membangun komunikasi kepada pemerintah dengan bijak, mengedepankan musyawarah, menggunakan intelektual dan integritas nasional serta memberikan masukan kepada pemerintah berbasis data yang faktual dan riset yang aktual. Jika hal ini dilakukan setiap mahasiswa, maka aspirasi yang disalurkan akan tersampaikan dengan baik.
“Saya dapat mengakui bahwa aktivisme merupakan sebuah panggilan hidup,” ujarnya.
Sebagai Stafsus Milenial Presiden, Billy Mambrasar juga memiliki latar belakang aktivis pendidikan melalui Yayasan Kitong Bisa yang diketahui bahwa dirinya adalah pendiri dari yayasan tersebut. Karena menurut Billy Mambrasar, berkomunikasi dengan pemerintah adalah sebagai opsi pertama untuk melakukan aktivisme. Hal tersebut tentu akan memberikan dampak yang efektif dalam ruang berpendapat antara pemerintah dan masyarakat.
Billy Mambrasar pun turut mengajak Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) untuk melihat dan meninjau kembali unit kewirausahaan sebagai wujud salah satu alternative penunjung kegiatan OKP.