• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Opini»Masyarakat Mengapresiasi Program Pembangunan di Papua dan Papua Barat

Masyarakat Mengapresiasi Program Pembangunan di Papua dan Papua Barat

  • Kata Indonesia
  • - Friday, 6 November 2020

Oleh : Sabby Kosay

Pembangunan di Papua dan Papua Barat menjadi salah satu perhatian Presiden Jokowi, bahkan sejak periode pertamanya. Masyarakat pun mengapresiasi berbagai program pembangunan tersebut yang dapat meningkatkan taraf hidup rakyat.

Presiden RI Joko Widodo telah merilis instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua Barat dan Papua.

Aturan ini didasarkan pada tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
Instruksi ini ditujukan kepada semua Menteri agar percepatan pembangunan ini bisa dilakukan.

Dalam Inpres ini dikatakan, aturan ini diperlukan sebagai langkah-langkah terobosan, terpadu, tepat, fokus dan sinergi antar kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang sejahtera, maju, bermartabat dan damai.

Baca juga: Kunjungan Kemendagri Ditjen Otda dan Billy Mambrasar ke UHO, Rektor: Dana BOPTN Bisa Digunakan Kewirausahaan Mahasiswa

Kepala Pusat Analisis Kinerja Bappenas Velix Wainggai mengatakan, ada beberapa major project infrastruktur sangat penting tengah dibangun di Papua. Salah satunya di kawasan wisata Raja Ampat. Di tempat tersebut, pemerintah akan melakukan perluasan Bandara Waisai yang menjadi salah satu prioritas dalam 4-5 tahun ke depan.

Selanjutnya, mendorong dua kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri di Teluk Bintuni, Kawasan Ekonomi Khusus Sorong, dan ada beberapa dukungan infrastruktur yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Tentunya itu semua akan mendorong kesejahteraan masyarakat sekitar.

Direktur Utama Perusda Baniayu Kabupaten Jayapura Izak R Hiyokabi mengharapkan, infrastruktur yang sedang dikembangkan pemerintah pusat dapat membawa perubahan di Papua. Dengan prediksi populasi penduduk yang akan meningkat, infrastruktur ini diyakini akan menjawab tantangan yang akan datang di masa depan.

Pembangunan jalan terus dilakukan untuk menambah panjang jalan di Papua. Pada saat ini, jalan di Papua meliputi jalan nasional 2.636,73 kilometer, jalan provinsi 2.361,76 kilometer, jalan kabupaten/kota 2.636,73 kilometer. Pembangunan jalan ini dimaksudkan untuk melancarkan kegiatan perekonomian di Papua.

Itulah sebabnya dia mengaku optisim pembangunan di Papua akan berjalan lebih baik di masa yang akan datang. Apalagi terdapat 27 kementerian yang mendapat tugas besar dalam implementasi Inpres No. 9 Tahun 2020.

Sekaligus mendukung percepatan pembangunan wilayah adat Laa Pago (10 Kabupaten), wilayah adat Domberay (11 kabupaten), major project pusat kawasan strategis nasional (PKSN) Jayapura dan major project PKSN Merauke pada RPJMN 2020-2024.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua dan Papua Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Data dari Biro Pusat Statistik (BPS), IPM Papua mengalami peningkatan dari 57 pada tahun 2014, menjadi 60 pada tahun 2018. Sementara itu, di Provinsi Papua Barat, juga mengalami peningkatan dari 61 pada tahun 2014 menjadi 64 pada tahun 2018.

Percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua telah berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia dan penurunan tingkat kemiskinan.
Sementara itu, tingkat kemiskinan masyarakat Papua juga mengalami penurunan dari 30,05 persen pada 2014 menjadi 27,43 persen pada tahun 2018.

Salah satu apresiasi terhadap pembangunan di Papua juga ditunjukkan oleh Bank Indonesia yang menyatakan, pemasangan gambar Jembatan Youtefa pada pecahan uang khusus baru Rp 75.000 merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan pembangunan infrastruktur di Papua.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesa (KpwBI) Provinsi Papua Naek Tigor Sinaga mengatakan, jembatan Youtefa saat ini merupakan salah satu bangunan dengan daya tarik tersendiri di Papua.

Naek menuturkan, filosofi gambar tersebut merupakan konektivitas yang terwujud dengan adanya jembatan yang bermanfaat untuk mempermudah mobilitas masyarakat, khususnya yang berada di Kota Jayapura dan sekitarnya.

Perlu diketahui pula, bahwa sebelum jembatan ini dibangun, perjalanan dari kawasan pemerintahan menuju Distrik Muara Tami harus menempuh jarak sejauh 35 Km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam.
Namun, apabila melewati Jembatan Youtefa maka jaraknya menjadi sekitar 12 km dengan waktu tempuh sekitar 15 menit.

Jembatan sepanjang 732 meter dengan lebar 21 meter ini, merupakan jembatan tipe pelengkung baja yang dapat memperpendek jarak dan waktu tempuh dari Kota Jayapura ke Distrik Muara Tami dan ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw daerah perbatasan Indonesia – Papua Nugini.

Pembangunan ini tentu patut diapresiasi, karena terbukti dengan pembangunan papua yang terus diupayakan oleh pemerintah. Masyarakat di Papua dan Papua Barat dapat turur serta merasakan manfaatnya.

Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Pemerintah Perkuat Satgas untuk Percepat Pemulihan Wilayah Terdampak Bencana

October 21, 2026

Pemerintah Perkuat Sinergi Pusat-Daerah untuk Percepat Pemulihan Bencana

October 21, 2026

Pemerintah Perkuat Satgas untuk Percepat Pemulihan Wilayah Terdampak Bencana

By Kata IndonesiaOctober 21, 20260

Pemerintah Perkuat Satgas untuk Percepat Pemulihan Wilayah Terdampak Bencana JAKARTA – Pemerintah memperkuat koordinasi Satuan…

Pemerintah Perkuat Sinergi Pusat-Daerah untuk Percepat Pemulihan Bencana

By Kata IndonesiaOctober 21, 20260

Pemerintah Perkuat Sinergi Pusat-Daerah untuk Percepat Pemulihan Bencana *Jakarta* – Pemerintah terus memperkuat sinergi antara…

Pemerintah Memperluas Transaksi Lokal demi Ketahanan Rupiah dan Ekonomi

By Kata IndonesiaOctober 21, 20260

Pemerintah Memperluas Transaksi Lokal demi Ketahanan Rupiah dan Ekonomi Oleh : Jems Andrian Pemerintah bersama…

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah

By Kata IndonesiaOctober 21, 20260

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah  Oleh: Ricky Rinaldi Dinamika perekonomian global yang diwarnai tingginya ketidakpastian pasar keuangan internasional, ketegangan geopolitik lintas benua, serta kebijakan suku bunga tinggi di negara-negara maju memicu tekanan yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menjadi tantangan nyata yang memerlukan kecermatan serta presisi strategi kebijakan ekonomi makro secara komprehensif. Dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan tersebut, ketahanan ekonomi nasional tidak ditentukan oleh respon kepanikan jangka pendek, melainkan oleh kekuatan fundamental ekonomi riil dan solidnya koordinasi kebijakan antar-lembaga. Langkah strategis pemerintah bersama otoritas moneter dalam menjaga ketahanan fundamental ekonomi terbukti menjadi benteng utama dalam mempertahankan stabilitas finansial, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan keberlanjutan arus investasi nasional secara inklusif. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia guna meredam dampak gejolak nilai tukar terhadap perekonomian domestik. Menurutnya, APBN menjalankan peran vital sebagai peredam kejutan (shock absorber) untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dari potensi dampak kenaikan harga barang-barang impor (imported inflation). Pengelolaan defisit anggaran secara disiplin, efisiensi belanja negara, serta optimalisasi penerimaan perpajakan dan non-pajak dipastikan tetap terjaga dengan aman guna menopang kepastian iklim usaha dan memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi pasar keuangan global. Suahasil menjelaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat berdaya tahan, didukung oleh laju pertumbuhan ekonomi yang konsisten berada di atas lima persen, tingkat inflasi nasional yang terkendali dalam sasaran target, serta neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus secara beruntun. Pemerintah memberikan kepastian bagi dunia usaha bahwa ketahanan fiskal Indonesia sangat memadai untuk menghadapi guncangan eksternal. Instrumen insentif perpajakan dan kemudahan fasilitas kepabeanan tetap dialokasikan secara tepat sasaran untuk mendukung industri manufaktur berorientasi ekspor serta mendorong penggunaan komponen dalam negeri demi menekan ketergantungan bahan baku impor. Menjaga fundamental ekonomi di tengah tekanan fluktuasi mata uang merupakan wujud tanggung jawab kepemimpinan ekonomi yang matang dan berpandangan jauh ke depan. Pemerintah memberikan penegasan yang jelas kepada publik bahwa stabilitas Rupiah ditopang oleh kekuatan sektor riil dan cadangan devisa yang mencuputi. Ketegasan pemerintah dalam mendorong pendalaman pasar keuangan serta optimalisasi penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam di dalam negeri menjadi instrumen hukum yang sangat krusial untuk memperkuat ketersediaan likuiditas valuta asing di pasar domestik. Penguatan fundamental ini juga diperkokoh melalui pengawasan ketat terhadap efisiensi belanja BUMN dan korporasi swasta yang memiliki kewajiban utang luar negeri. Koordinasi berkala dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan setiap potensi risiko likuiditas terdeteksi dan dimitigasi secara terukur sebelum berdampak pada sektor perbankan nasional. Langkah pencegahan yang terintegrasi ini menjamin bahwa seluruh industri keuangan nasional memiliki bantalan modal yang sangat tebal dalam menghadapi gejolak eksternal. Langkah percepatan penataan ekosistem modal usaha dan daya saing industri dalam negeri ini berjalan selaras dengan dorongan penanaman modal strategis. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengatakan ketahanan fundamental ekonomi nasional menjadi faktor penentu utama yang menjaga kepercayaan para investor global untuk tetap menanamkan modal jangka panjang di Indonesia. Menurutnya, dinamika kurs jangka pendek tidak menyurutkan minat investasi langsung (Foreign Direct Investment) karena daya tarik Indonesia terletak pada besarnya potensi pasar domestik, kelimpahan sumber daya alam, dan ketegasan kebijakan hilirisasi industri.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.