• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Menghadirkan Pancasila di Era Adaptasi Kebiasaan Baru

Menghadirkan Pancasila di Era Adaptasi Kebiasaan Baru

  • Kata Indonesia
  • - Wednesday, 19 August 2020

Oleh: Yogi Utama (Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Bung Karno)

Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan pandangan hidup bangsa sejatinya harus mampu memandu dan menjawab segala macam tantangan dinamika kehidupan bangsa. Termasuk saat menghadapi pandemi Covid-19, yang telah membawa perubahan drastis dan dramatis dalam segala aspek kehidupan bangsa, tidak hanya kesehatan, melainkan juga ekonomi, pendidikan, dan sosial.

Agar NKRI tidak “ambyar” oleh pandemi Covid-19, maka seluruh komponen bangsa wajib memahami, menghadirkan, menginternalisasi, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam memasuki peradaban baru, yang disebut era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Namun, secara umum nilai-nilai Pancasila mampu mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tangguh menghadapi berbagai tantangan dan hambatan.

Di era AKB ini, kebiasaan dan nilai baru bakal menggantikan kebiasaan lama setelah perubahan dramatis itu terjadi. Setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing sehingga tidak bisa hanya satu atau sekelompok masyarakat saja yang menjalaninya. Diperlukan kerja sama dan gotong royong dari seluruh elemen bangsa Indonesia.

Maka dari itu, perlu kehadiran strategi kebangsaan yang didasari nilai Pancasila dalam wujud nilai gotong-royong segenap komponen bangsa untuk bersama-sama menghadapi setiap masalah yang ada. Gotong royong telah menjadi cara yang ampuh dan terbukti dapat mengalahkan berbagai macam tantangan yang menimpa negeri ini.

Semua itu merupakan tugas kita bersama, mengaktualisasikan nilai gotong royong dalam semua dimensi kehidupan, agar Pancasila mampu hadir disetiap dinamika perkembangan zaman. Pancasila juga dapat menjadi tonggak kekuatan bangsa sebagai pegangan hidup memasuki era penuh hambatan dan keluar sebagai pemenang sejati.

Gotong-royong juga harus menjadi paradigma AKB yang merupakan cara berpikir dalam rangka memandu perilaku untuk menanggulangi masalah dengan mengadaptasi nilai baru, realitas baru yang senantiasa berubah terus menerus.

Dalam konteks perang melawan Covid-19, seluruh bangsa perlu memiliki cara berpikir yang sama, bahwa pandemi harus diatasi bersama-sama bukan semata-mata hanya sekedar tugas pemerintah. Nilai Pancasila harus menjadi kekuatan modal sosial yang mampu menjadi pengikat, perekat, penyambung, dan pengait seluruh komponen kekuatan bangsa untuk bergotong-royong dan bersinergi dalam mengatasi masalah besar bangsa secara efisien dan efektif.

Pancasila mampu menghasilkan energi positif seperti rasa tanggung jawab, kepedulian, kejujuran, kerja sama, solidaritas, dan transparansi untuk mewujudkan empati dan ikatan sosial antarmasyarakat, juga dengan pemerintah guna mengantisipasi dampak buruk pandemi Covid-19, seperti krisis ekonomi ataupun krisis di bidang lainnya.

Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sesungguhnya tidak dapat bekerja sendiri tanpa mendapat dukungan dan kedisiplinan dari seluruh masyarakat. Sehingga strategi ke depan yang masih harus terus dilakukan ialah bagaimana meningkatkan stamina dan imunitas masyarakat, disiplin diri, dan kesadaran kolektif masyarakat mencegah penyebaran Covid-19.

Maka dari itu, perlu kekuatan bersama untuk saling mengingatkan dan mengedukasi untuk patuh norma hidup baru dengan mengacu kepada protokol kesehatan. Mari menjadi pahlawan untuk melindungi diri kita sendiri, keluarga, dan lingkungan. Dengan semangat kemerdekaan dan Pancasila bersama kita tingkatan disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk suksesnya pelaksanaan AKB karena berdamai bukan berarti menyerah, melainkan beradaptasi menghadirkan peluang terbaik guna bertahan hidup, kemudian bangkit, dan menang melawan Covid-19.

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir

August 27, 2026

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi

August 27, 2026

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Koperasi Merah Putih: Senjata Melawan Penimbunan dan Rentenir Oleh : Gavin Asadit Pemerintah terus memperkuat…

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Pemerintah Arahkan Koperasi Merah Putih Jadi Jalur Baru Cegah Kebocoran Subsidi Jakarta – Pemerintah terus…

Pemerintah Pangkas Rantai Distribusi Subsidi lewat Koperasi Merah Putih

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Pemerintah Pangkas Rantai Distribusi Subsidi lewat Koperasi Merah Putih INDRAMAYU — Pemerintah terus mematangkan pembangunan…

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG

By Kata IndonesiaAugust 27, 20260

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG Oleh : Irfan Aditya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kecukupan gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dengan cakupan penerima manfaat yang terus bertambah di berbagai daerah, pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan program berskala nasional ini harus diiringi dengan standar kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, berbagai kritik dan masukan dari masyarakat dipandang sebagai bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan agar manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima. Dalam setiap kebijakan publik, kritik merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang perlu diapresiasi. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada kemampuan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Masukan mengenai kualitas makanan, ketepatan distribusi, kebersihan dapur, maupun pelayanan di lapangan menjadi indikator penting untuk memperbaiki sistem yang sudah berjalan. Pendekatan yang terbuka terhadap kritik menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan kualitas manusia sebagai prioritas utama pemerintahan. Melalui Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa pelaksanaan program harus terus dievaluasi agar kualitas layanan tetap terjaga sekaligus mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul selama implementasi. Komitmen pemerintah dalam menerima kritik juga tercermin dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Menurutnya, evaluasi merupakan bagian dari proses memperkuat tata kelola program sehingga seluruh rantai penyediaan pangan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyajian makanan, dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Pandangan senada disampaikan oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, yang menilai pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis harus terus diperkuat seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat. Menurutnya, DPR RI mendukung penuh keberlanjutan program tersebut, namun pelaksanaannya harus disertai pengawasan yang ketat agar setiap makanan yang diterima masyarakat benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Pihaknya juga menekankan bahwa kritik dari masyarakat hendaknya dijadikan bahan evaluasi bersama sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan secara cepat dan tepat tanpa mengurangi tujuan utama program.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.