• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»Gibran Gandeng Warganet Solo Deklarasi Kawal Kebijakan Nasional Tanpa Hoax Menuju Indonesia Maju

Gibran Gandeng Warganet Solo Deklarasi Kawal Kebijakan Nasional Tanpa Hoax Menuju Indonesia Maju

  • Kata Indonesia
  • - Tuesday, 28 January 2020

Insan media di Solo menggelar diskusi bertajuk “Peran Media Mengawal Kebijakan Pemerintah Tanpa Hoax: Upaya Mensukseskan Pembangunan Nasional 5 Tahun Kedepan”.

Acara ini berlangsung di Resto Ndalem Limasan, Solo, Jawa Tengah, pada Selasa (28/1/2020) siang.

Dalam diskusi ini, ketua panitia Hafyz mengajak seluruh komponen masyarakat, khususnya insan media mengawal berbagai.kebijakan pembangunan nasional demi mewujudkan Indonesia maju.

“Harapannya Insan media bisa menjadi garda terdepan dalam mensukseskan berbagai kebijakan pembangunan nasional, dengan terus menebar konten berita positif yang dapat menumbuhkan optimisme bangsa,” ujar Hafyz.

Sementara itu di tempat yang sama, Redaktur Tribunnews Husen Sanusi menuturkan, media juga harus berperan dalam mewujudkan Indonesia maju, Caranya dengan menyampaikan segala capain dan keberhasilan pembangunan yang nantinya dilakukan pemerintah dengan sejujurnya tanpa mengurangi fungsi utama media. Terutama media tidak boleh menggunakan basis berita hoax.

“Di tahun 2020 tak dipungkiri arus informasi yang hadir justru menembus batas-batas ekonomi, budaya, politik, dan hukum. Maka dari itu media jangan sampai ikut menyiarkan bahkan membuat hoax serta kontroversi yang dapat menurunkan kepercayaan publik sehingga merusak rasa optimisme dalam membangun menuju Indonesia maju,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Husen mengatakan bahwa media harus secara optimal memberikan kontrol yang besar dalam membangun kesadaran masyarakat secara kolektif dengan bertanggung jawab demi terwujudnya Indonesia maju di 2020.

Gibran Rakabuming Raka, salah satu Tokoh Muda Solo yang hadir sebagai narasumber .mengatakan, menurutnya, baik media maupun masyarakat harus bisa saling bergotong royong dalam mendukung dan mensukseskan pembangunan nasional. Kita harusbmelek media namun juga harus dapat menyaring dengan cerdas.

“Dengan adanya sinergi tersebut diharapkan masyarakat khususnya warganet dan insan media bisa saling kesepahaman dalam berpartisipasi melawan hoax serta ikut dalam menyebarkan konten positif di lini publik guna menjadi garda terdepan dalam mengawal dan mensukseskan kepentingan nasional,” pungkas Gibran.

Senada dengan Gibran, Anggota DPRD Kota Solo Antonius Yogo Prabowo berujar di tahun 2020, Insan media dan pemerintah harus lebih bersinergi dalam membangun bangsa, seperti contohnya memerangi hoax di ruang media publik.

“Jangan ikut menyebarkan hoaks, jangan hanya melihat kekurangan pemerintah. Semua perlu dikritisi, namun gunakanlah data yang pasti, dan media juga harus menumbuhkan optimisme agar masyarakat memiliki semangat dalam ikut berkontribusi membangun bangsa menuju Indonesia Maju. ” katanya.

Sementara itu akademis sekaligus pengajar di IAIN Surakarta Nur Rohman mengatakan bahwa selain insan media, ranah akademisi juga akan tetap mendukung semua program kebijakan nasional dalam mewujudkan Indonesia maju dengan cara intelektual dan terukur.

” kejujuran dan pertanggung jawaban intelektual mengajarkan akademisi untuk memiliki literasi yang tinggi, karena literasi adalah pintu gerbang membawa banhsa ini melek informasi secara sehat guna menuju Indonesia maju demi lancarnya pembangunan nasional kedepan” ujar Nur Rohman.

Selain diskusi, kalangan insan media bersama warganet Solo juga menorehkan deklarasi aksi posting konten positif insan pegiat media dalam menukung Indonesia maju yang berisi di antaranya:

Pertama, siap menjaga Persatuan dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Kedua, siap menangkal penyebaran hoax dengan memproduksi narasi-narasi konten positif di berbagai lini media yang dapat menumbuhkan optimisme bangsa guna mewujudkan Indonesia maju.

Ketiga, Siap bersinergi dalam menjaga stabilitas di ruang media publik guna mendukung dan mensukseskan kebijakan pemerintah 5 tahun ke depan menuju Indonesia maju.

Karhutla Ditangani dengan Perlindungan Nyata bagi Warga Terdampak

September 15, 2026

RUU Reforma Agraria, Jalan Negara Mengakhiri Ketimpangan Lahan

September 15, 2026

Karhutla Ditangani dengan Perlindungan Nyata bagi Warga Terdampak

By Kata IndonesiaSeptember 15, 20260

Karhutla Ditangani dengan Perlindungan Nyata bagi Warga Terdampak Oleh: Yandi Arya Adinegara Kebakaran hutan dan…

RUU Reforma Agraria, Jalan Negara Mengakhiri Ketimpangan Lahan

By Kata IndonesiaSeptember 15, 20260

RUU Reforma Agraria, Jalan Negara Mengakhiri Ketimpangan Lahan  Oleh : Catur Ronggo  Persoalan agraria di Indonesia tidak sekadar menyangkut siapa yang menguasai sebidang tanah. Di balik konflik lahan terdapat persoalan kepastian hukum, tumpang tindih regulasi, akses masyarakat terhadap sumber penghidupan, hingga ketimpangan pemanfaatan ruang. Karena itu, langkah pemerintah bersama DPR untuk menghadirkan kerangka hukum reforma agraria yang lebih komprehensif menjadi momentum penting untuk mengakhiri persoalan yang selama ini berlarut-larut. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Iman Sukri menilai kompleksitas konflik agraria menunjukkan kebutuhan terhadap aturan khusus yang mampu menjadi mekanisme penyelesaian secara lebih jelas. Menurutnya, persoalan tidak hanya berkaitan dengan penguasaan tanah, tetapi juga bersinggungan dengan regulasi dan kepentingan antarsektor. Ia mencontohkan adanya desa yang berada dalam kawasan hutan serta persoalan masyarakat adat dan kelompok masyarakat lainnya. Karena itu, RUU Reforma Agraria diharapkan tidak berhenti pada norma, tetapi memiliki kekuatan untuk mengeksekusi keputusan penyelesaian konflik. Pandangan tersebut menjadi semakin relevan setelah RUU Reforma Agraria disahkan sebagai RUU inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna pada 8 September 2026. Rancangan tersebut memuat 70 pasal dalam 16 bab, antara lain mengatur restitusi, redistribusi tanah, pemberdayaan penerima reforma agraria, serta gagasan pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional atau BRAN. Lembaga tersebut dirancang bertanggung jawab kepada Presiden dan memiliki tugas dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi reforma agraria. Bagi pemerintah, perkembangan tersebut dapat menjadi fondasi untuk membangun penyelesaian konflik yang tidak parsial. Kepastian mengenai siapa yang berwenang menangani persoalan, bagaimana keputusan dilaksanakan, serta bagaimana masyarakat memperoleh manfaat setelah mendapatkan tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari reforma agraria. Tanpa mekanisme yang kuat, redistribusi tanah berisiko hanya menjadi proses administratif tanpa dampak ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menawarkan pendekatan yang berangkat dari tingkat paling dekat dengan masyarakat. Ia mengusulkan agar pemerintah desa diberikan fungsi yang tegas dalam menerima pengaduan, mengidentifikasi fakta, memfasilitasi pemetaan, dan memediasi konflik lokal. Menurut Yandri, pelibatan desa penting karena konflik agraria kerap bersinggungan langsung dengan ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat. …

RUU Reforma Agraria, Harapan Baru Tingkatkan Kesejahteraan Petani

By Kata IndonesiaSeptember 15, 20260

RUU Reforma Agraria, Harapan Baru Tingkatkan Kesejahteraan Petani Oleh : Radjiman Arif Ketimpangan penguasaan lahan…

ASPANJI Minta Revisi Perpres No 46 Tahun 2025, Pemerintah Wajib Berikan Uang Muka Kepada UMKM

By Kata IndonesiaSeptember 15, 20260

Ketua Umum Asosiasi Pengadaan Barang dan Jasa Indonesia (Aspanji), Ir. Effendi Sianipar, meminta pemerintah mewajibkan…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.