PKS Rugi Jika Tidak Calonkan Mohammad Idris

Meski telah mengukir berbagai prestasi dan melakukan pembangunan yang merata di Kota Depok, namun hal itu tidak menjadikan Mohammad Idris direkomendasikan oleh PKS dalam ajang Pilkada 2020

Ini diketahui setelah ahad (08/09/19) DPD PKS mengumumkan 5 calon Wali Kota Depok yang ternyata kelimanya adalah kader terbaik yang dimiliki PKS Depok.

Pengamat politik Asep Panjalu, mengatakan setelah mengamati dan mencermati perkembangan politik di Depok, menyakini partai PKS akan kembali merekomendasi incumbent Mohammad Idris meskipun bukan kader PKS.

“kerugian buat PKS jika tidak merekomendasikan Mohammad Idris karena hingga sampai saat ini tidak ada figur di

PKS yang mumpuni,” Kata Asep Panjalu, Ahad ( 8/9/2019 ).

Ia menyebutkan tidak bisa dipungkiri pada pemilu legislatif (Pileg) lalu Mohammad Idris (Walikota Depok-Red ) telah ikut membantu PKS sehingga mampu mendongkrak suara yang cukup memuaskan.

Perolehan 12 kursi di DPRD Kota Depok diakui atau tidak secara politik ada campur tangan Mohammad Idris untuk PKS.

“PKS mendapatkan Kursi terbanyak dan sebagai Pemenang Pileg, secara otomatis yang menduduki jabatan ketua DPRD kota Depok adalah PKS penambahan jumlah kursi hingga 100 persen ini, membuat semua partai politik di kota Depok cukup tercengang,” ujarnya.

Menurut Asep M.Idris salah satu sosok figur kuat dalam pilkada depok 2020 nanti. Elektabilitasnya Idris bagus dan sudah terbukti selama kurang lebih lima tahun memimpin dan membangun Kota Depok.

Banyak Prestasi yang diraih M.Idris selama memimpin Kota Depok salah satunya adalah pembangunan Alun-Alun dan akan dibangunnya Rumah Sakit wilayah timur yang berada di wilayah kecamatan Tapos dan masih banyak prestasi M. Idris lainnya.

Lebih lanjut Asep menuturkan walaupun PKS sudah merilis 5 calon walikotanya itu sah-sah saja namanya saja politik.

”Prediksi saya Mohammad Idris akan direkomendasi oleh DPP PKS, sebagai calon walikota dalam pilkada Depok nanti” ungkapnya.

RUU Reforma Agraria, Jalan Negara Mengakhiri Ketimpangan Lahan

By 0

RUU Reforma Agraria, Jalan Negara Mengakhiri Ketimpangan Lahan  Oleh : Catur Ronggo  Persoalan agraria di Indonesia tidak sekadar menyangkut siapa yang menguasai sebidang tanah. Di balik konflik lahan terdapat persoalan kepastian hukum, tumpang tindih regulasi, akses masyarakat terhadap sumber penghidupan, hingga ketimpangan pemanfaatan ruang. Karena itu, langkah pemerintah bersama DPR untuk menghadirkan kerangka hukum reforma agraria yang lebih komprehensif menjadi momentum penting untuk mengakhiri persoalan yang selama ini berlarut-larut. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Iman Sukri menilai kompleksitas konflik agraria menunjukkan kebutuhan terhadap aturan khusus yang mampu menjadi mekanisme penyelesaian secara lebih jelas. Menurutnya, persoalan tidak hanya berkaitan dengan penguasaan tanah, tetapi juga bersinggungan dengan regulasi dan kepentingan antarsektor. Ia mencontohkan adanya desa yang berada dalam kawasan hutan serta persoalan masyarakat adat dan kelompok masyarakat lainnya. Karena itu, RUU Reforma Agraria diharapkan tidak berhenti pada norma, tetapi memiliki kekuatan untuk mengeksekusi keputusan penyelesaian konflik. Pandangan tersebut menjadi semakin relevan setelah RUU Reforma Agraria disahkan sebagai RUU inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna pada 8 September 2026. Rancangan tersebut memuat 70 pasal dalam 16 bab, antara lain mengatur restitusi, redistribusi tanah, pemberdayaan penerima reforma agraria, serta gagasan pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional atau BRAN. Lembaga tersebut dirancang bertanggung jawab kepada Presiden dan memiliki tugas dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi reforma agraria. Bagi pemerintah, perkembangan tersebut dapat menjadi fondasi untuk membangun penyelesaian konflik yang tidak parsial. Kepastian mengenai siapa yang berwenang menangani persoalan, bagaimana keputusan dilaksanakan, serta bagaimana masyarakat memperoleh manfaat setelah mendapatkan tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari reforma agraria. Tanpa mekanisme yang kuat, redistribusi tanah berisiko hanya menjadi proses administratif tanpa dampak ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menawarkan pendekatan yang berangkat dari tingkat paling dekat dengan masyarakat. Ia mengusulkan agar pemerintah desa diberikan fungsi yang tegas dalam menerima pengaduan, mengidentifikasi fakta, memfasilitasi pemetaan, dan memediasi konflik lokal. Menurut Yandri, pelibatan desa penting karena konflik agraria kerap bersinggungan langsung dengan ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat. …

All Rights Reserved © 2025