74 Tahun Indonesia Merdeka: Kaum Milenial Harus Bijak di Era Digital

Tulisan oleh : Irfan Nur Hidayat

Saat ini Indonesia telah merdeka selama 74 tahun lamanya, semangat para pejuanglah yang memerdekakan Indonesia di kala itu dengan penuh ambisi. Hal itu diraih sangat mahal harganya dan tidak dapat diukur dengan harta sebanyak apa pun. Kini saatnya kewajiban generasi muda untuk melanjutkan perjuangan para perjuang dengan cara mengharumkan dan memajukan NKRI serta menjauhkan segala hal-hal yang dapat memecah belah persatuan rakyat Indonesia.

Di era digital yang semakin berkembang pesat di seluruh dunia, masyarakat dapat lebih mudah mengakses apa pun yang mereka inginkan seperti: membaca berita, menonton film kesukaannya, bermain game, bersosialisasi, mengerjakan tugas kantor hingga memesan makanan ataupun transportasi hanya dengan cara mengeklik secara online saja. Itu semua dapat dilakukan tanpa harus susah mencari ke sana sini yang membutuhkan tenaga atau usaha yang dapat membuat kita jadi malas gerak dan malas bersosialisasi.

Terlepas dari hal positif di atas, kini anak muda atau lebih dikenal kaum Millenial justru banyak yang sering menyalahgunakan penggunaan gadget atau media digital tidak sebagaimana fungsi seharusnya. Hal ini dapat berdampak sangat negatif bagi pengguna ataupun orang lain yang jika tidak diawasi dan dibimbing oleh orang tua. Anak mesti dididik agar dapat menggunakan gadget atau media digital dengan bijak. Jika anak dibiarkan lepas menggunakan gadgetnya, akan banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan seperti: malas belajar, susah bersosialisasi dengan orang lain, mudah berkata-kata kotor, membuat hal-hal semena-menanya di media sosial tanpa memikirkan dampaknya seperti hoax, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya.

Belakangan ini di era digital lebih tepatnya media sosial banyak mengandung berita-berita palsu (hoax) yang dapat membuat para pembacanya sangat mudah percaya. Seolah-olah berita tersebut terlihat seperti fakta yang dapat menuai kontroversi dan perdebatan yang dapat merusak persatuan Indonesia. Konten hoax tersebut biasanya berisikan politik ataupun hal-hal yang sedang ramai diperbincangkan (viral). Konten berita tersebut biasanya dilakukan oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak sadar akan dampak yang ditimbulkan di masyarakat luas. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat harus dapat mengatasi dengan bijak dan mencegah hal tersebut terulang kembali secara terus-menerus. Berikut merupakan beberapa solusi pencegahan hoax pada media sosial, yaitu:
Pertama, berhati-hatilah dalam melihat berita dengan judul yang merujuk pada provokasi.

Solusi untuk hal yang pertama ini adalah agar selalu membandingkan berita lainnya yang serupa dari media resmi, apabila isinya bertolak belakang dapat dipastikan berita tersebut merupakan berita hoax.
Kedua, pengecekan fakta dari berita tersebut
Apabila informasi berita tersebut berasal dari kepolisian, tokoh politik ada baiknya melakukan pengecekan lagi dengan cara mengamati berita tersebut apakah berdasarkan fakta atau opini. Jika fakta, maka akan berisi informasi resmi dari narasumber langsung dan ada buktinya, jika opini biasanya hanya berisikan pendapat dari penulis berita tersebut

Ketiga, pengecekan keaslian foto atau video
Di era digital ini, siapa pun dapat dengan mudah mengakses internet dan mengambil gambar dari Google. Maka dari itu, jika kita menemukan berita yang berisikan video atau foto ada baiknya di teliti terlebih dahulu sebelum di sebarkan, bisa saja foto tersebut di edit atau merupakan foto kejadian lama yang di upload lagi sehingga menjadikan seolah-olah foto tersebut asli. Agar tidak mudah tertipu, kita dapat melakukan pengecekan di Google dengan cara men-drag and drop foto tersebut pada kolom penelusuran di menu Google Images.

Keempat, pengecekan alamat situs
Apabila berita tersebut berasal dari alamat situs yang belum terverifikasi secara resmi oleh institusi, maka berita tersebut dapat diragukan. Tetapi jika alamat situs tersebut telah terverifikasi oleh institusi resmi seperti Detik.com , Okezone dll bisa dipastikan berita tersebut ada kebenarannya.

Oleh karena itu, tetaplah bijak dalam menggunakan internet. Jangan sampai merugikan banyak orang, karena akan berakibat pada terpecah belahnya suatu Negara. Maka dari itu, Indonesia membutuhkan pemimpin dengan jiwa kepemimpinan yang bijak, tegas agar Indonesia dapat terus maju di bidang pendidikan, transportasi, ekonomi, penataan wilayah serta menjadikan masyarakat lebih cerdas dalam menangani berbagai kasus seperti berita hoax.

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan

By 0

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan  Oleh: Samhaji Syukur Musibah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur, menjadi ujian ketangguhan nasional sekaligus momentum pembuktian nyata atas keberhadiran negara dalam mengayomi seluruh lapisan masyarakat terdampak. Didasari kesadaran mendalam akan besarnya skala dampak sosial dan kerusakan fisik di lapangan, langkah proaktif pemerintah pusat bersama jajaran pemerintah daerah dalam memetakan serta merespons situasi krisis secara terstruktur layak mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya. Kehadiran negara bukan sekadar simbol penanganan krisis formalitas, melainkan wujud pelaksanaan mandat konstitusional untuk melindungi keselamatan setiap jiwa warga negara. Pembentukan Satuan Tugas Terpadu Penanganan Pascabencana Gempa NTT yang diinisiasi oleh pemerintah pusat menjadi konsolidasi instrumen kekuasaan publik yang krusial agar tidak ada satu pun warga terdampak yang terabaikan dalam fase tanggap darurat ini. Keputusan taktis yang diambil oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam merespons cepat dinamika pascagempa mencerminkan tata kelola krisis yang terukur, inklusif, dan berorientasi pada keselamatan publik. Pembentukan satuan tugas khusus pascagempa dipusatkan untuk menjangkau titik-titik pengungsian mandiri yang tersebar di wilayah perbukitan maupun pemukiman terpencil. Menko PMK Pratikno menjelaskan bahwa percepatan pendataan pengungsi mandiri merupakan fondasi utama agar pemenuhan kebutuhan logistik, obat-obatan, dan sarana tempat tinggal sementara dapat terdistribusi secara konsisten dan adil. Konsolidasi lintas sektor yang menyatukan peran pemerintah daerah, jajaran TNI, Polri, BPBD, hingga tingkatan kecamatan dan desa membuktikan bahwa sekat-sekat administratif tidak boleh membatasi penyaluran bantuan kemanusiaan pada saat-saat paling kritis. Langkah penanganan yang sigap di tingkat pusat menemukan titik tumpu yang kuat melalui kesiapan instansi teknis penanggulangan bencana di daerah. Kepala BPBD Nusa Tenggara Timur Mahadin Sibarani mengonfirmasi bahwa rincian dampak fisik, termasuk kerugian pada ribuan unit rumah warga serta ratusan fasilitas umum dan infrastruktur sosial, terus diverifikasi dalam basis data yang terintegrasi. Pendataan komprehensif ini menjadi landasan strategis bagi pembentukan satgas daerah untuk memperkuat komando lokal. Dengan komando operasional yang solid di tingkat tapak, berbagai tantangan teknis dalam menjangkau posko penampungan yang sulit diakses dapat diselesaikan secara efektif melalui kolaborasi intensif bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Penguatan kelembagaan penanganan krisis ini juga selaras dengan komitmen pengawasan ketat yang dijalankan oleh pimpinan legislatif. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menekankan bahwa peninjauan langsung di lapangan serta sinergi lintas lembaga merupakan kunci utama untuk memastikan efisiensi penyaluran pasokan logistik, fasilitas kesehatan, dan hunian sementara bagi warga terdampak. Pengawasan melekat dari parlemen memastikan bahwa setiap kebijakan tanggap darurat yang digulirkan eksekutif berjalan secara transparan, akuntabel, dan berfokus penuh pada pemulihan fisik maupun trauma psikologis masyarakat. Kehadiran pimpinan DPR bersama pejabat kementerian di titik bencana menegaskan jaminan bahwa seluruh fungsi pemerintahan bekerja sinergis demi mengembalikan rasa aman publik. Dukungan taktis legislatif semakin konkret dengan adanya kesiapan akselerasi prosedur penganggaran bencana di tingkat parlemen. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menegaskan kesiapan DPR untuk mempercepat proses persetujuan alokasi maupun alih fungsi anggaran pemerintah apabila kebutuhan penanganan bencana di lapangan meningkat. Fleksibilitas serta kemudahan prosedur persetujuan anggaran di DPR menjamin bahwa seluruh tahapan tanggap darurat hingga rehabilitasi tidak akan terkendala oleh hambatan administratif. Komitmen ini menunjukkan betapa harmonisnya relasi kerja antara pemerintah dan DPR dalam mengutamakan keselamatan rakyat di atas segala kerumitan birokrasi anggaran. Pengawasan taktis terhadap efektivitas penanganan bencana di kawasan terdampak juga dikawal oleh pimpinan dewan lainnya melalui peninjauan lapangan yang mendalam. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pentingnya laporan kondisi riil dan langkah taktis yang diambil selama masa tanggap darurat untuk menjamin kepastian pelayanan pengungsi di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Manggarai dan daerah sekitarnya. Cucun menyampaikan bahwa masukan konkret dari pemerintah daerah serta instansi terkait akan menjadi acuan utama dalam menetapkan kebijakan pemulihan jangka pendek dan menengah. Pendekatan ini memastikan bahwa penanganan dampak gempa bumi dilakukan secara merata tanpa mengesampingkan kabupaten yang membutuhkan intervensi khusus.…

All Rights Reserved © 2025