61.8 Persen Masyarakat Puas Kinerja Jokowi

61.8 Persen Masyarakat Puas Kinerja Jokowi

Oleh : Alfisyah Dianasari

Kepuasan Publik terhadap Presiden Jokowi masih tinggi. Hal tersebut sesuai dengan laporan Lembaga Survei Development Technology Strategy (DTS) bahwa 61,8% masyarakat puas dengan kinerja Presiden Jokowi
Kiprah Joko Widodo selaku Presiden RI memang kerap menjadi sorotan dan perbincangan, hampir setiap hari namanya selalu muncul di media.

Lembaga survei Development Technology Strategy (DTS) Indonesia menyebut mayoritas rakyat Indonesia memercayai kinerja Presiden Joko Widodo. Tingkat kepercayaan yang tinggi juga berlaku pada kinerja pemerintah.

Direktur Eksekutif DTS Indonesia Ainul Huda dalam kesempatan webinar bertajuk ‘Presentasi dan Survei Evaluasi Pemerintah dan Capres 2024,’ mengatakan, meski setahun terakhir ini pemerintah disibukkan dengan pandemi dan pemulihan ekonomi, rating masyarakat kepada kinerja Presiden Jokowi cenderung masih tinggi. Sebanyak 61,8 % masyarakat menyatakan puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Menurutnya, penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah secara umum ada di level moderat dengan rata-rata skor 6,3 dari skala 1 sampai 10. Pemerintah juga mendapatkan rating yang cukup tinggi.
Terdapat tiga masalah utama yang disoroti masyarakat, yaitu ekonomi yang meliputi inflasi dan pengangguran dengan tingkat perhatian masyarakat mencapai 29,97 persen. Kemiskinan dan ketimpangan memiliki tingkat perhatian 18,76 persen serta masalah korupsi 14,22 persen. Dia juga menerangkan, Kesehatan masuk lima besar dan dia lainnya isu tradisional, yaitu kualitas SDM 7,83 persen dan infrastruktur 5,49 persen.
Ia mengatakan persoalan yang muncul di level daerah tidak jauh berbeda dengan persoalan yang ada di level nasional. Pengangguran dengan tingkat perhatian masyarakat 14,95 persen, inflasi 13,76 persen dan kemiskinan 13,04 persen masih menjadi tema sentral.
Masalah lainnya adalah isu kalan rusak 9,33 persen. Terdapat perbedaan distribusi persoalan daerah jika dilihat dari pembagian wilayah geografis, kelompok usia dan kelompok pendapatan. Survei tersebut digelar para pekan pertama sampai dengan pekan keempat bulan Oktober 2021 di 29 provinsi. Penelitian ini melibatkan 2.046 responden dengan margin of error 2,17 persen.
Pada kesempatan berbeda, Direktur Eksekutif Laboratorium Suara Indonesia Albertus Dino mengatakan 81,7 persen responden mengaku puas terhadap kinerja pemerintahan dalam penanganan pandemi Covid-19.
Kemudian, 84,7 persen responden menyatakan puas dengan program bantuan sosial, bantuan usaha masyarakat dan program prakerja untuk membantu masyarakat yang perekonomiannya terdampak kebijakan pembatasan selama pandemi covid-19. Sisanya 9.6 persen responden menyatakan tidak puas dan sebanyak 5,7 persen tidak menjawab.
Data tersebut tentu saja menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena program penanggulangan Covid-19 dirasakan oleh masyarakat bawah.
Dengan kondisi pandemi Covid-19 yang mulai melandai, kondisi ekonomi dalam negeri akan terus merangkak naik. Kebijakan pemerintah yang telah berhasil menurutnak angka positif Covid-19 perlu mendapatkan apresiasi.
Penanganan Covid-19 di Indonesia masih terkendali. Sejumlah Indikator seperti tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bed occupancy ratio (BOR), positivity rate telah mengalami penurunan.
Dari sisi pemulihan ekonomi, pemerintah dinilai telah bekerja cukup maksimal. Beberapa bulan yang lalu, ekonomi Indonesia sempat mengalami resesi dan pertumbuhan ekonomi mencapai titik terendah dan menyentuh lebih rendah minus 5 persen.
Di tengah pandemi, resesi ekonomi tentu tidak mudah dihadapi. Perlu kerja keras dan keseriusan semua pihak untuk bertahan dan berupaya menaikkan kembali perekonomian nasional.
Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Ahmad Ali melalui keterangan tertulisnya mengatakan, patutlah kita berbangga hati kepada pemerintah, karena tidak gampang mengelola negara pada situasi pandemi seperti ini.
Riset yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkait penanganan pandemi, membeberkan 64,6 responden merasa puas dengan kerja pemerintah pusat. Responden yang tidak puas sebanyak 32 persen dan sisanya 3,4 persen menjawab tidak tahu.
Ahmad menuturkan, tidak mudah mengatasi pandemi covid-19 tanpa kepemimpinan yang kuat. Pasalnya, virus corona telah terbukti berdampak pada berbagai aspek, terutama kesehatan dan ekonomi. Terganggunya aspek ekonomi tentu akan berdampak pula pada aspek keamanan. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan.
Kini saat kasus melandai, tentu saja merupakan waktu yang tepat untuk memulihkan perekonomian, sehingga akan banyak pengusaha membuka kembali usahanya dan kembali menyerap tenaga kerja.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025