60% Wilayah Terdampak Banjir Sumatra Masuki Fase Pemulihan, Infrastruktur Vital Jadi Fokus Utama
Oleh : David Septian
Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dalam beberapa waktu terakhir mulai menunjukkan perkembangan positif. Sekitar 60 persen wilayah terdampak kini telah memasuki fase pemulihan setelah sebelumnya berada dalam kondisi darurat. Surutnya genangan air di berbagai daerah menjadi tanda awal bahwa aktivitas masyarakat perlahan dapat kembali berjalan. Namun demikian, fase pemulihan ini tidak berarti tantangan telah usai, karena dampak banjir masih terasa kuat pada kehidupan sosial, ekonomi, dan infrastruktur dasar masyarakat setempat.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari mengatakan, total ada 31 kabupaten/kota yang siap beralih dari tanggap darurat ke fase awal pemulihan. Dari jumlah itu, 23 daerah sudah mengeluarkan surat keputusan, sementara 8 daerah lain masih dalam proses mengesahkan surat keputusan dari pemerintah daerah setempat.
Selain itu, update jumlah korban bencana. Per 2 Januari 2026, total korban meninggal di tiga provinsi terdampak berjumlah 1.157 orang. Angka itu tidak berubah dari update sebelumnya pada 31 Januari 2025. BNPB menyatakan tim search and rescue (SAR) gabungan akan melanjutkan operasi pencarian. Tim akan melanjutkan pencarian dengan fokus di titik-titik yang telah mereka identifikasi sebagai lokasi potensial jenazah korban.
Fase pemulihan ditandai dengan dimulainya pembersihan lingkungan, perbaikan rumah warga, serta normalisasi fasilitas umum. Pemerintah pusat dan daerah bergerak bersama untuk memastikan proses ini berjalan terkoordinasi. Aparat, relawan, dan masyarakat saling bahu-membahu membersihkan lumpur, memperbaiki akses jalan, serta mengaktifkan kembali layanan publik yang sempat terhenti. Semangat gotong royong kembali terlihat sebagai kekuatan utama dalam menghadapi dampak bencana yang luas.
Fokus utama dalam tahap pemulihan saat ini adalah perbaikan infrastruktur vital. Jalan penghubung antarwilayah, jembatan, jaringan listrik, serta sarana air bersih menjadi prioritas karena berperan langsung dalam menggerakkan roda kehidupan masyarakat. Tanpa akses jalan yang memadai, distribusi logistik dan aktivitas ekonomi sulit berjalan. Begitu pula listrik dan air bersih yang menjadi kebutuhan dasar, terutama bagi warga yang sebelumnya harus mengungsi akibat banjir.
Kerusakan infrastruktur akibat banjir cukup beragam, mulai dari jalan tergerus arus air hingga jembatan yang mengalami penurunan struktur. Di beberapa wilayah, fasilitas kesehatan dan sekolah juga terdampak sehingga pelayanan publik sempat terganggu. Oleh karena itu, percepatan perbaikan infrastruktur vital dinilai sangat penting agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal. Infrastruktur yang pulih bukan hanya memudahkan mobilitas, tetapi juga memulihkan rasa aman dan stabilitas sosial.
Sementara itu, Gubernur Sumatra Utara Boby Muhammad Bobby Afif Nasution menjelaskan selain infrastruktur fisik, pemulihan juga menyentuh aspek ekonomi masyarakat. Banyak warga kehilangan mata pencaharian sementara akibat banjir, terutama petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil. Dengan membaiknya akses jalan dan fasilitas umum, diharapkan aktivitas ekonomi dapat kembali bergerak. Pasar tradisional mulai dibuka, distribusi bahan pangan kembali lancar, dan usaha kecil perlahan bangkit meski masih membutuhkan dukungan lanjutan.
Peran pemerintah dalam fase pemulihan tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, tetapi juga pendampingan sosial. Bantuan stimulan untuk perbaikan rumah, dukungan logistik, serta layanan kesehatan terus disalurkan agar masyarakat dapat melewati masa transisi ini dengan lebih baik. Pemerintah daerah juga didorong untuk melakukan pendataan kerusakan secara akurat agar kebijakan pemulihan tepat sasaran dan berkelanjutan, bukan sekadar solusi jangka pendek.
Di sisi lain, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pemulihan. Kesadaran untuk menjaga lingkungan, memperbaiki drainase, dan tidak membuang sampah sembarangan mulai kembali disuarakan. Banjir yang terjadi menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan dan tata ruang tidak bisa diabaikan. Upaya pemulihan idealnya diiringi dengan langkah pencegahan agar risiko banjir serupa dapat ditekan di masa mendatang.
Fase pemulihan juga menjadi momentum evaluasi bagi semua pihak. Perencanaan pembangunan ke depan perlu mempertimbangkan aspek mitigasi bencana, terutama di wilayah rawan banjir. Infrastruktur yang dibangun kembali diharapkan lebih tangguh dan adaptif terhadap perubahan iklim. Dengan demikian, pemulihan tidak hanya mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi juga meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana.
Dengan 60 persen wilayah terdampak banjir di Sumatra yang telah memasuki fase pemulihan, harapan mulai tumbuh di tengah masyarakat. Meski prosesnya masih panjang dan memerlukan kerja keras bersama, fokus pada pemulihan infrastruktur vital menjadi langkah strategis untuk mempercepat kebangkitan daerah terdampak. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak diharapkan mampu mengubah musibah menjadi pelajaran penting menuju pembangunan yang lebih aman dan berkelanjutan.
)* Analis Politik Nasional – Forum Kajian Demokrasi Indonesia
