Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua dan Papua Barat menerima 45 pengaduan terkait pinjol sepanjang 2021.
Selain itu, OJK melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) sejak 2018 sampai saat ini telah memblokir sebanyak 3.516 pinjol.
Kepala OJK Papua dan Papua Barat, Adolf Fictor Tunggul Simanjuntak menjelaskan karateristik pinjol ilegal adalah tidak terdaftar dan berizin di OJK, alamat penyelenggara tidak jelas atau aneh dan sering berganti nama.
Lalu, sumber informasi yang menawarkan pinjaman tidak dikenal dan website aplikasi yang meminta akses penuh secara otomatis selain kamera, microphone dan lokasi.
“Riwayat pelayanan pinjol kurang baik, penagihan cenderung kasar dan tidak etis, serta melawan hukum. Bahkan menetapkan suku bunga tinggi, fee besar, dan denda tidak terbatas. Kami telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah dan memberantas pinjol ilegal,” kata Adolf, Selasa (19/10).
