• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Nasional»⁠Pentingnya Pengawasan Partisipatif Masyarakat Wujudkan Pilkada 2024 Jujur dan Adil

⁠Pentingnya Pengawasan Partisipatif Masyarakat Wujudkan Pilkada 2024 Jujur dan Adil

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 5 September 2024

⁠Pentingnya Pengawasan Partisipatif Masyarakat Wujudkan Pilkada 2024 Jujur dan Adil

Oleh: Chandra Budi Setyo

Seluruh elemen masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali memiliki tanggung jawab yang sama, yakni melakukan pengawasan yang partisipatif untuk terus mengawal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, agar perhelatan kontestasi politik tersebut bisa berlangsung dengan jujur dan adil.
Terus menjaga integritas dari setiap proses pelaksanaan pesta demokrasi tingkat daerah merupakan hal yang sangat penting.

Karena perhelatan Pilkada yang jujur dan adil bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dan juga aparat keamanan atau penegak hukum semata, melainkan hal tersebut juga harus terus diupayakan oleh seluruh elemen masyarakat.

Terwujudnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 tentu merupakan hal yang sangat krusial demi menjamin bahwa setiap suara yang rakyat berikan benar-benar bisa mencerminkan seperti apa kehendak warga.
Selain itu, dengan adanya partisipasi yang aktif itu, maka bukan tidak mungkin akan mengantarkan daerah yang bersangkutan bisa semakin maju atau berkembang karena memiliki pemimpin amanah.

Pengawasan partisipatif adalah bentuk keterlibatan langsung masyarakat dalam memantau jalannya proses Pilkada. Ini penting karena masyarakat sebagai pemilik suara adalah pihak yang paling berkepentingan atas hasil pemilu yang bersih dan berintegritas.
Ketika masyarakat turut serta dalam pengawasan, maka akan tercipta suasana saling kontrol yang sehat dan transparan. Hal ini juga akan mendorong para penyelenggara pemilu, peserta Pilkada, dan aparat penegak hukum untuk bekerja lebih profesional dan akuntabel.
Dalam banyak kasus, pelanggaran dan kecurangan dalam Pilkada sering kali terjadi karena lemahnya pengawasan. Dengan masyarakat yang aktif terlibat, potensi pelanggaran dapat diminimalisir karena para pelaku kecurangan akan berpikir dua kali jika tahu bahwa setiap gerak-gerik mereka diawasi secara ketat oleh masyarakat. Masyarakat yang sadar dan peka terhadap isu-isu Pilkada juga akan lebih mudah mendeteksi adanya indikasi kecurangan sejak dini, sehingga bisa segera dilaporkan dan ditindaklanjuti.
Sudah banyak langkah pemerintah yang terwujud di tengah masyarakat, termasuk melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Seperti halnya di Kota Bekasi yang menggandeng warga setempat untuk bersama-sama menolak keras segala bentuk kecurangan pada perhelatan Pilkada 2024.
Anggota Bawaslu Kota Bekasi, Choirunnisa Marzoeki berharap supaya masyarakat mampu berperan aktif dalam emncegah dan menolak segala tindakan kecuangan selama Pilkada berlangsung.
Terdapat beberapa praktik kecurangan yang penting untuk terus mendapatkan perhatian dan diwaspadai, yakni adanya praktik politik uang, kemudian penyebaran ujaran kebencian, dan juga berita bohong atau hoaks.
Masyarakat tidak hanya harus terus mewaspadai berbagai potensi kecurangan selama pelaksanaan pesta demokrasi tingkat daerah tersebut, namun juga gendaknya mampu terus terlibat dengan sangat aktif bahkan pada setiap tahapannya.
Sehingga masyarakat bukan hanya berperan pada saat hari pencoblosan saja, tetapi harus terlibat di setiap tahapan, termasuk pada saat pendaftaran para calon Kepala Daerah dan pemeriksaan kesehatan, kampanye, pencoblosan, penetapan, pengumuman dan sebagainya.
Sangat penting memang adanya pengawasan yang partisipatif untuk terus didorong agar tumbuh di tengah masyarakat. Ketua Bawaslu Jawa Timur, A. Warits menjelaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat sejatinya sudah terdapat dalam konstitusi, yakni Pembukaan UUD 1945 karena memandatkan kedaulatan rakyat menjadi sesuatu yang pokok dalam penyelenggaraan bangsa ini.
Lebih lanjut, peranan generasi muda juga tidak kalah pentingnya, seperti para mahasiswa untuk mengawal seluruh proses berjalannya Pilkada Serentak 2024. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani mengemukakan bahwa pengawasan yang mereka lakukan bukan hanya sebagai tindakan preventif saja terhadap potensi kecurangan atau pelanggaran.
Melainkan lebih dari itu, yakni juga sebagai sarana untuk pembelajaran politik yang mendalam bagi para mahasiswa tersebut. Oleh karena itu, semangat yang partisipatif dalam melakukan pengawasan Pilkada dan pemilihan hendaknya harus terus menyebar.
Seluruh hal tersebut nantinya akan mampu memberikan dampak sangat positif bahkan bagi iklim politik di Tanah Air apabila masyarakat mengalami peningkatan kesadaran dan keterlibatan aktif, termasuk dari kalangan anak muda dalam proses demokrasi.
Pilkada Serentak 2024 sendiri adalah sebuah momentum yang sangat penting dalam sejarah pesta demokrasi di Indonesia. Maka dari itu, agar seluruh proses kontestasi politik tersebut bisa berjalan dengan lancar, penuh akan prinsip kejujuran dan keadilan, maka sangat membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali.
Adanya pengawasan yang partisipatif sejatinya bukan hanya menjadi tanggung jawab dari kelompok tertentu saja, melainkan menjadi tugas dan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini.
Dengan terwujudnya langkah saling bekerja sama, maka bukan tidak mungkin rakyat Indonesia mampu menciptakan sebuah gelaran Pilkada Serentak 2024 yang bersih, transparan, berintegritas serta memastikan bahwa hasil pesta demokrasi tingkat daerah itu benar-benar mencerminkan seperti apa kehendak rakyat atau dengan kata lain, memiliki legitimasi yang tinggi.
Segenap elemen masyarakat memang harus terus bergandengan tangan bersama untuk mewujudkan sebuah iklim demokrasi di Tanah Air yang jauh lebih baik lagi untuk masa depan Indonesia.

)* Pengamat Politik Lembaga Gala Indomedia

Kiai Kampung Geram! Seruan Tolak LPJ PBNU Viral di Grup WhatsApp, Singgung Nasib 100 Juta Warga NU

August 21, 2026

Pemerintah Targetkan BUMN Lebih Ramping, Sehat, dan Produktif pada Akhir 2026

August 21, 2026

Kiai Kampung Geram! Seruan Tolak LPJ PBNU Viral di Grup WhatsApp, Singgung Nasib 100 Juta Warga NU

By Kata IndonesiaAugust 21, 20260

Jelang gelaran Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang rencananya bertempat di Tambakberas, Jombang, suhu politik di…

Pemerintah Targetkan BUMN Lebih Ramping, Sehat, dan Produktif pada Akhir 2026

By Kata IndonesiaAugust 21, 20260

Pemerintah Targetkan BUMN Lebih Ramping, Sehat, dan Produktif pada Akhir 2026 Jakarta – Pemerintah terus…

GERBANG TOLL PBNU MANDATARIS MUKTAMAR KE-34 LAMPUNG

By Kata IndonesiaAugust 21, 20260

GERBANG TOLL: GERAKAN BARENG TOLAK LPJ PBNU. Saya: HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy. Cicit Sayyid…

Sekolah Rakyat Menjadi Wujud Nyata Asta Cita dalam Membangun Manusia Indonesia

By Kata IndonesiaAugust 21, 20260

Sekolah Rakyat Menjadi Wujud Nyata Asta Cita dalam Membangun Manusia Indonesia  Oleh: Aziz Rahman Program Sekolah Rakyat kian menunjukkan bagaimana agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata pembangunan manusia. Pendidikan ditempatkan bukan hanya sebagai sarana memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperluas kesempatan, memutus rantai kemiskinan, dan memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki ruang yang lebih besar untuk menentukan masa depan. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Sekolah Rakyat karena program tersebut merupakan prioritas pemerintah. Dalam koordinasi lintas kementerian pada Mei 2026, Dody menyebut rata-rata progres fisik pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 93 lokasi telah mencapai 62,63 persen dan pemerintah menargetkan penyelesaian agar fasilitas dapat segera difungsikan. Ia juga menekankan bahwa dirinya turun langsung ke lapangan bukan hanya untuk memantau, tetapi sekaligus mencari solusi atas persoalan teknis yang muncul. Sikap tersebut memperlihatkan karakter pemerintahan yang ingin memastikan program prioritas tidak berhenti pada perencanaan. Bahkan ketika menemukan pekerjaan yang terlambat, Dody memberikan teguran keras kepada kontraktor pembangunan Sekolah Rakyat di Mamuju pada awal Agustus 2026. Teguran itu penting dibaca sebagai bentuk pengawasan dan keberpihakan pada kepentingan publik: percepatan harus berjalan bersama mutu, keselamatan, dan kepastian manfaat bagi peserta didik. Di sisi lain, pembangunan Sekolah Rakyat DKI Jakarta yang digarap Hutama Karya telah memasuki tahap pemanfaatan pada tahun ajaran 2026/2027, dengan 240 siswa bergabung pada gelombang pertama. Dari Papua, dukungan terhadap program ini memperlihatkan bahwa pemerataan pendidikan tidak boleh berhenti di pusat-pusat pertumbuhan. Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra sejak awal menyatakan kesiapan daerahnya mendukung Sekolah Rakyat. Pada tahap awal, Pemkab Biak Numfor mengusulkan revitalisasi aset Badan Diklat untuk dua rombongan belajar tingkat SMA dengan kapasitas 50 siswa, sekaligus menyiapkan lahan 10 hektare bagi pengembangan fasilitas jenjang SD dan SMP. Dalam perkembangannya, kapasitas pelaksanaan diperluas menjadi 100 siswa. Perkembangan terbaru semakin memperkuat arti penting dukungan daerah. Pada 1 Agustus 2026, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan groundbreaking Sekolah Rakyat di Biak Numfor dan mengajak kepala daerah se-Tanah Papua mendukung program tersebut. Dengan demikian, Sekolah Rakyat di Papua bukan hanya proyek pendidikan, tetapi simbol bahwa kebijakan nasional dapat hadir secara nyata hingga wilayah timur Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul melengkapi gambaran tersebut dengan menempatkan ketepatan sasaran sebagai prinsip utama. Saat merespons kesiapan Biak Numfor, ia menegaskan bahwa program harus memprioritaskan anak dari keluarga penerima manfaat pada desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, terutama yang berada di sekitar lokasi sekolah. Pemerintah juga terus membangun koordinasi lintas kementerian agar pengelolaan program, kurikulum, tenaga pendidik, dan mutu pendidikan berjalan selaras. Data nasional menunjukkan skala kebijakan ini terus membesar. Hingga April 2026, Sekolah Rakyat telah menjangkau hampir 15.000 siswa di 166 lokasi yang tersebar di 36 provinsi, dengan dukungan lebih dari 2.500 tenaga pendidik dan kependidikan. Sebelumnya, pada Januari 2026, Presiden Prabowo meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang saat itu tersebar di 34 provinsi sekaligus melakukan groundbreaking 104 Sekolah Rakyat permanen. Perluasan cakupan hingga 36 provinsi menunjukkan program terus menjangkau wilayah yang lebih luas. Pada Juni 2026, ketika meninjau Sekolah Rakyat di Tabanan, Presiden kembali menegaskan bahwa program tersebut merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat yang paling membutuhkan.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.