Wawancara Khusus KH. Ahmad Badawi: Muktamar NU Itu Sakral, Jangan Coba-coba Nakal

Di tengah memanasnya suhu politik dan intrik elite jelang Muktamar ke-35 NU, kehadiran kiai sepuh KH Ahmad Badawi di arena “Lamaran Agung” Tegalrejo menjadi oase sekaligus penegas arah. Ia mengingatkan: suksesi NU harus bertumpu pada laku spiritual, bukan sekadar lobi kamar hotel.

ANGIN malam lereng Merbabu-Merapi yang berembus dingin pada Sabtu, 18 Juli 2026, menjadi saksi sebuah ikhtiar penyelamatan organisasi di Asrama Perguruan Islam (API) Tegalrejo, Magelang. Di pesantren itu, sebuah gerakan kultural baru saja digelar. Lewat perhelatan bertajuk “Lamaran Agung”, 22 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Jawa Tengah secara aklamasi mendaulat sang tuan rumah, Muhammad Yusuf Chudlori alias Gus Yusuf, untuk maju sebagai nakhoda baru PBNU.

Kehadiran sejumlah kiai sepuh di forum itu seolah memberikan palu restu bagi gerakan akar rumput ini. Salah satunya adalah KH Ahmad Badawi, kiai kharismatik asal Jekulo, Kudus.

Ketika di tempat lain para elite sibuk bertukar analisis politik dan saling jegal lewat tafsir aturan, Kiai Badawi duduk tenang di salah satu sudut Tegalrejo. Alih-alih meramaikan bursa politik transaksional, ia justru menyodorkan “rem spiritual” untuk perhelatan Muktamar secara umum, sekaligus memberikan legitimasi moral mengapa figur seperti Gus Yusuf pantas didorong.

Berikut petikan wawancara kataindonesia dengan KH Ahmad Badawi di sela-sela kepulan asap tembakau dan aroma kopi Tegalrejo malam itu.

Muktamar ke-35 tinggal menghitung hari. Suhu elite di pusat makin panas oleh bermanuver. Bagaimana Anda melihat situasi ini, dan apa makna kehadiran Anda di Lamaran Agung malam ini?

(Tersenyum tipis seraya membetulkan letak serbannya) Situasi kali ini mengharuskan Nahdliyin sangat berhati-hati. Muktamar bukan sekadar ajang rebutan palu sidang, ini gawe besar impian bangsa. Sangat berbahaya jika elite lupa pada hakikat Muktamar dan hanya mengandalkan akal-akalan politik. Karena itu, gerakan-gerakan dari bawah seperti (Lamaran) malam ini sangat baik sebagai ikhtiar. Namun, saya tetap wajib menyampaikan pepeling, sebuah seruan moral. Sebelum melangkah lebih jauh, mari semuanya kembali ke titik nol: riyadlah dan istikharah untuk NU dan PBNU.

Banyak pihak di luar sana sepertinya lebih fokus berhitung “siapa dapat apa”. Apa fondasi mendasar yang semestinya dipegang para peserta?

Ada beberapa fondasi yang pantang ditinggalkan. Pertama, kenali bangsa ini. NU itu bapaknya bangsa, tak bisa dipisahkan dari denyut nadi rakyat. Kedua, pahami hakikat organisasi dan fungsi sejati PBNU. PBNU itu pelayan, bukan penguasa yang minta dilayani. Ketiga, pikirkan masa depan NU, bukan cuma nasib kelompok atau faksi. Mencari figur yang mau berkhidmah karena diminta umat, jauh lebih maslahat daripada yang ngotot mengejar kuasa. Kalau tiga fondasi ini diabaikan, kapal besar ini bisa salah arah.

Lalu bagaimana dengan kriteria nakhodanya? Saat ini banyak kubu yang merasa paling berhak memimpin.

Mengenal dan memilih pemimpin NU itu ada pakemnya. Jangan pakai standar politik sekuler. Pakailah kaidah al-muhafadzah alal qadimis shalih, wal akhdzu bil jadidil aslah (memelihara tradisi lama yang baik, dan mengambil hal baru yang lebih maslahat). Tentu penerapannya wajib mematuhi aturan main yang adil, tidak diakali demi menjegal kandidat lain.

Sebagai kiai sepuh, apa seruan konkret Anda untuk para pemilik suara dari cabang dan wilayah?

(Suaranya sedikit meninggi namun tetap teduh) Ini yang paling krusial. Saya menyeru kepada segenap Nahdliyin, utamanya peserta dan tamu undangan Muktamar: jangan cuma menyiapkan bekal lobi atau akomodasi. Siapkan batin! Lakukan taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah. Lakukan riyadlah, perbanyak sedekah, dan berpuasalah. Puasa dari syahwat duniawi, puasa dari hasrat bertikai.

Artinya, restu langit lebih penting, dan suksesi tak bisa diselesaikan hanya lewat lobi warung kopi atau kamar hotel?

Sama sekali tidak cukup. Dalam menentukan pilihan, gunakanlah kacamata basyirah (mata batin). Para kiai di daerah insyaallah tahu caranya. Salah satu yang paling utama adalah menegakkan salat istikharah. Biarkan langit yang ikut menuntun tangan kita saat memilih kelak, bukan sekadar janji-janji manis politik.

Satu pesan penutup agar Muktamar ini benar-benar membawa kebaikan dan mengakhiri perpecahan?

Kembalilah pada tradisi leluhur kita. Ngalap barokah dan jadikan amaliah kita sebagai wasilah. Kalau niatnya murni mencari berkah para muassis (pendiri) NU, insyaallah yang terpilih kelak adalah sosok yang mendinginkan, bukan memanaskan. Kita butuh nakhoda yang bikin umat ayem.

Wawancara usai ketika beberapa kiai muda menghampiri untuk sungkem dan mencium tangan Kiai Badawi. Di tengah sayup-sayup selawat dan perbincangan hangat dari beranda depan API Tegalrejo, kehadiran sang kiai memberikan makna terang: Lamaran Agung ini bukanlah sekadar manuver faksi, melainkan ikhtiar tulus mengembalikan NU pada relnya.

Satu peringatan telak bagi siapa saja yang berniat membajak Muktamar: Nahdlatul Ulama adalah jam’iyah yang digerakkan oleh selaksa doa, riyadlah, dan petunjuk istikharah. Siapa pun yang mencoba menguasai NU dengan kelicikan politik, bersiaplah kualat oleh barisan doa para kiai sepuh.

 

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By 0

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

All Rights Reserved © 2025