Wamena Kondusif, Pengungsi Dapat Pulang Ke Rumah

Oleh : Sabby Kosay (Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta)

Kondisi terkini Wamena telah dinyatakan kondusif. Aparat Keamanan pun berkomitmen untuk menjaga dan melindungi masyarakat tanpa terkecuali. Pengungsi diharapkan dapat pulang ke rumah dan beraktivitas normal untuk kembali membangun Wamena yang lebih baik.

Kerusuhan Wamena mungkin saja masih meninggalkan luka. Namun, kehidupan harus terus berjalan serta layak diperjuangkan. Pun dengan para pengungsi di barak-barak penampungan. Mereka siap dipulangkan saat Wamena telah dikabarkan kondusif dan aman. Serta rumah mereka siap dibangun. Meski begitu, pihak aparat masih berjaga-jaga guna menjamin keamanan warga terdampak kerusuhan ini. Seperti diberitakan para pengungsi ini akan dipulangkan secara bertahap.

Sebelumnya banyak rumah-rumah warga ikut dibakar hangus oleh kelompok separatis pimpinan Benny Wenda. Banyak dari mereka ialah warga pendatang. Terdapat pula yang menolak pulang ke kampung halaman, karena menilai jika masih ada harapan di Papua.

Selain itu biaya untuk pulang kampung ditengarai cukup besar. Sementara mereka tak punya apa-apa lagi pasca terbakarnya kediaman mereka. Mereka menambahkan, jika yang terpenting ialah situasi keamanan yang berangsur kondusif serta bantuan pemerintah guna membangun kembali rumah mereka yang rusak.

Kabar baik datang, melalui Kementerian Sosial Pemerintah telah menggelontorkan dana senilai Rp 3,8 miliar guna menangani dampak kerusuhan yang terjadi di Wamena. Antara lain, berupa logistik, usaha ekonomi produktif serta santunan bagi ahli waris korban yang meninggal dunia pada insiden tersebut.

Harry Hikmat selaku Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, menyatakan jika Pemerintah mendorong para warga eksodus untuk bisa kembali ke Wamena lagi. Tentunya dengan jaminan keamanan dari aparat TNI serta Polri. Sehingga mereka akan merasa aman akan upaya yang dilakukan oleh kedua aparat tersebut.

Pendapat akan situasi Wamena yang telah kondusif turut dinyatakan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Ia menegaskan jika wilayah tersebut sudah aman dan terkendali.

Hal itu terbukti dengan dimulainya kegiatan belajar-mengajar di sekolah-sekolah daerah Wamena. Hadi juga mengutarakan rencana untuk mengunjungi Wamena, bersama pihak lainnya. Yakni, Kapolri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BUMN, Kementerian PUPR, tak lupa juga Menko Polhukam.

Hadi juga menambahkan, saat ini pemerintah sudah mengirimkan kebutuhan logistik guna membantu pengungsi serta masyarakat yang terdampak kerusuhan Wamena. Menurutnya, dari jumlah 3.800 pengungsi di Wamena, sebagian masih berada di markas TNI, yakni koramil dan juga Kodim. Ia juga telah menempatkan pasukan guna menjaga wilayah yang rawan konflik. Ia berharap dengan upaya tersebut, akan mampu meningkatkan keamanan disana.

Hadi menyatakan jika pihak TNI menggelar kekuatan dalam rangka mendukung pihak Kepolisian Republik Indonesia di beberapa wilayah termasuk Jayapura serta Wamena. Tujuannya ialah memberikan kepercayaan kepada warga yang berada di Wamena. Hal ini membuktikan bahwa stabilitas keamanan akan terus dijaga termasuk perekonomian di Wamena bisa berjalan normal kembali.

Hak serupa diungkapkan oleh Komandan Brigade Infanteri 20 Ima Jaya Keramo/Divisi 3 Kostrad Kolonel Inf Charles Sagala. Ia menyatakan bahwa situasi keamanan serta ketertiban masyarakat di Wamena juga Ilaga, Papua, berangsur kondusif. Situasi yang semakin bagus ini diharapkan mampu membuat masyarakat merasa aman sehingga dapat mendorong mereka untuk kembali dari area pengungsian.

Pernyataan-pernyataan tersebut juga diaminkan oleh Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal. Pihaknya juga menyatakan bahwa masyarakat Wamena telah beraktivitas normal kembali. Ia sangat berharap tidak akan ada lagi aksi provokasi yang mengarah kepada tindakan anarkistis di wilayah Wamena.

Selain itu, dia juga mengimbau kepada para warga agar tidak serta-merta percaya kepada hoax yang kebenarannya belum bisa dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, aparat gabungan tak hanya menjaga perekonomian serta aktivitas publik, mereka juga memberikan pengamanan pada beberapa objek vital di wilayah Wamena. Ia juga menyatakan ‎bahwa unjuk rasa di Wamena, Papua yang berakhir rusuh ini ditengarai oleh adanya pernyataan rasisme. Sehingga memicu emosi dan menimbulkan kekacauan.

Lebih lanjut, harapan dan doa kembali dipanjatkan, agar saudara-saudara kita di bumi Cendrawasih, terutama di Wamena segera 100 persen aman dan terkendali. Pihak-pihak perusuh segera dapat ditangkap dan diadili, sehingga tak akan ada lagi kasus-kasus serupa yang dinilai banyak merugikan warga. Yang terpenting ialah menjaga persatuan dan kesatuan, agar oknum-oknum yang ingin memecah belah NKRI akan gagal melakukannya.

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko 

By 0

CKG, TBC, dan Pentingnya Menjangkau Kelompok Berisiko  Oleh Ananda Rusdian Upaya membangun bangsa yang sehat tidak cukup dilakukan melalui pelayanan kesehatan yang berpusat di fasilitas kesehatan formal semata. Tetapi negara juga hadir menjangkau kelompok-kelompok yang berada dalam posisi rentan, baik karena kondisi sosial, lingkungan hidup, maupun keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Untuk itu, peluncuran Kick-Off Nasional Skrining Tuberkulosis (TB) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di 532 lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia dipandang sebagai langkah strategis sekaligus berkeadilan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa hak atas kesehatan menjangkau seluruh warga negara, termasuk warga binaan pemasyarakatan yang selama ini kerap luput dari perhatian publik. Program ini menegaskan bahwa pemerintah mulai menempatkan kesehatan sebagai hak dasar yang harus diakses oleh semua orang tanpa kecuali. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa arahan Presiden adalah agar program kesehatan menyasar seluruh masyarakat, termasuk ratusan ribu warga binaan di lapas dan rutan. Pernyataan itu penting karena memperlihatkan perubahan cara pandang negara bahwa warga binaan bukan sekadar objek pembinaan hukum, melainkan tetap subjek pembangunan yang berhak memperoleh perlindungan kesehatan secara layak. Langkah ini menjadi semakin relevan ketika melihat tingginya ancaman tuberkulosis di lingkungan pemasyarakatan. Data yang disampaikan pemerintah menunjukkan prevalensi TB di lapas mencapai 0,54 persen, lebih tinggi daripada rata-rata nasional yang berada di kisaran 0,3 persen. Angka tersebut tidak boleh dibaca sebagai statistik semata, melainkan sebagai peringatan serius bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan ruang berisiko tinggi bagi penularan penyakit menular. Kepadatan hunian, sirkulasi udara yang terbatas, interaksi intensif antarpenghuni, serta mobilitas petugas menciptakan situasi yang memungkinkan penyebaran TB berlangsung lebih cepat. Jika tidak ditangani dengan pendekatan luar biasa, lapas dapat menjadi titik rawan penularan yang berdampak bukan hanya bagi warga binaan, tetapi juga bagi petugas, keluarga, dan masyarakat luas ketika proses keluar-masuk penghuni berlangsung. Karena itu, keputusan menjadikan lapas sebagai salah satu sasaran utama skrining TB merupakan kebijakan yang sangat rasional. Budi mengingatkan bahwa TB tidak boleh diremehkan, tetapi juga tidak boleh ditakuti secara berlebihan karena pengobatannya tersedia dan peluang sembuh sangat besar apabila kasus ditemukan lebih awal. Di sinilah skrining rutin, termasuk melalui foto rontgen dada, menjadi instrumen yang sangat penting. Pendekatan ini tidak hanya berguna untuk menemukan kasus aktif, tetapi juga mencegah penularan berantai dan menurunkan angka kematian akibat TB. Pada saat yang sama, pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan secara menyeluruh juga membuka ruang deteksi dini terhadap penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, stroke, penyakit jantung, hingga gangguan ginjal. Ini sangat penting karena kelompok berisiko sering kali tidak memiliki akses pemeriksaan rutin, sehingga penyakit baru diketahui ketika sudah memasuki stadium berat. Budi menekankan pentingnya menjaga indikator kesehatan dasar seperti tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol. Pembangunan kesehatan tidak cukup berfokus pada pengobatan, tetapi harus diarahkan pada pencegahan, perubahan perilaku, dan pengenalan faktor risiko sejak awal. Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan kesiapan penuh jajarannya untuk mendukung deteksi dini dan percepatan eliminasi TB. Sikap tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesehatan di lapas tidak dapat dibebankan hanya kepada Kementerian Kesehatan, melainkan membutuhkan dukungan serius dari institusi yang mengelola lingkungan pemasyarakatan. Koordinasi mengenai sarana dan prasarana klinik lapas dan rutan menjadi langkah penting agar skrining tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan berlanjut menjadi layanan diagnosis, pengobatan, pemantauan, dan pencegahan yang berkesinambungan.…

All Rights Reserved © 2025