Viral di Sosmed, Rezka Oktoberia Geram ke KPU Soal Perjalanan Dinas: Pemborosan Anggaran

Anggota Komisi II DPR Fraksi Demokrat Rezka Oktoberia mencecar Ketua KPU Hasyim Asy’ari soal laporan BPK menyebutkan adanya penyimpangan perjalanan dinas (perdinas) oleh KPU. Rezka menggertak KPU tak perlu diberikan anggaran lagi di tahun 2025 lantaran seluruh tahapan Pemilu 2024 telah selesai.

Hal itu disampaikan Rezka dalam rapat pembahasan RAPBN TA 2025 KPU bersama Komisi II DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024). Rezka mempertanyakan soal mobil dinas dan rumah dinas yang diduga ada pemborosan anggaran.

“Yang saya pertanyakan terkait mobil dinas dan rumah itu juga termasuk di dalam anggaran. Jadi kalau ada terkait pemborosan anggaran, ngapain lagi kita tambah di anggaran untuk 2025 ini. Kalau perlu KPU ini nggak perlu dikasih anggaran lagi, udah nggak ada yang harus dilakukan lagi di 2025. Semua proses tahapan sudah selesai,” ucap Rezka.
Rezka kemudian menyinggung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang menguraikan adanya penyimpangan belanja perjalanan dinas, salah satunya oleh KPU yang disebut belum mengembalikan Rp 10,57 miliar ke kas negara. Selain itu, Rezka juga mencecar Hasyim soal pelaksanaan pemberian honor kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Baca Juga

“Dan saya juga ingin mempertanyakan, saya mendapatkan informasi terkait penyimpangan belanja perjalanan dinas. Tercatat KPU belum mengembalikan sisa kelebihan perjalanan dinas sebanyak Rp 10,57 miliar belum dikembalikan ke kas negara,” kata Rezka.

“Terakhir terkait honor, apakah semuanya sudah KPU berikan, apa masih ada? Karena saya setiap detik setiap hari itu masuk, Pak Ketua, Pak Sekjen, banyak yang menyampaikan ke saya. Jadi sekali lagi, saya pengen jawaban apakah semua honor ini semua sudah dibayar sampai mereka bertugas terakhir atau sampai Maret dibayar? April mereka tidak dibayar lagi? Atau bagaimana? Coba dijelaskan. Karena anggarannya semua tadi sudah bapak jelaskan. Harusnya kalau sudah ada anggaran, hak mereka harus diberikan,” imbuh dia.

Dalam kesempatan itu, Hasyim menjelaskan permasalahan pemberian honor masih terkendala di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dia menjelaskan alasan pencairan honor terlambat.
“Jadi situasi Itu dialami di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. Anggaran 2023 itu ada yang kurang 1 bulan, kemudian baru dimasukkan di tahun 2024 sehingga untuk bisa sampai kepada pencairan harus di-review maka kemudian boleh dikatakan terlambat di antaranya karena baru dianggarkan di 2024 dan harus di-review, dan itu sepengetahuan kami satu-satunya di Kabupaten Banjar dan sudah dibayarkan,” kata Hasyim.

Rezka kemudian menanyakan situasi di Kabupaten Indramayu. Hasyim membeberkan pemberian honor kepada PPK dan PPS di kabupaten itu juga masih dalam proses pencairan.
“Kabupaten Indramayu?” tanya Rezka.

“Untuk Kabupaten Indramayu juga masih di-review oleh BPKP, seperti yang di Kabupaten Banjar tadi juga di-review oleh BPKP,” jawab Hasyim.

Rezka pun mengoreksi jawaban Hasyim yang menyebut Kabupaten Banjar merupakan satu-satunya kabupaten yang proses pencairan honor PPK dan PPS-nya mengalami kendala. Dia lantas meminta KPU segera merampungkan itu.

“Berarti bukan satu-satunya kabupaten, Pak, ini masih ada data yang lain. Jadi nanti pimpinan saya sekali lagi menegaskan ini haknya dari ad hoc. Bapak menyampaikan anggaran sudah semua tadi dipaparkan anggaran untuk honor ad hoc segala macam, tapi mereka masih ada yang belum menerima honornya sebagai PPK, PPS. Jadi sekali lagi saya minta KPU selesaikan semua honor ad hoc yang belum selesai, dipercepat,” ujar dia.

Related Posts

Add New Playlist