Tradisi Gontor Sejak 1926 Diganggu Kepentingan Politik G4NKRI

Oleh: hariqo wibawa satria

Saya terkesiap membaca berita sebuah media online pada Selasa (29/1/19). Isinya petikan wawancara dengan Pimpinan Gontor dan pernyataan seorang alumnus yang menjabat Koordinator Gontorian For NKRI (G4NKRI).

PIMPINAN PM GONTOR: “Tidak ada alumni Gontor yang boleh mengatasnamakan Gontor apa saja, baik pribadi, atau gerakan atau apa saja. Jelas itu. Bahkan mau jadi caleg dan sebagainya tidak boleh mengatasnamakan alumni Gontor. Pesantren Gontor sudah tegas tidak akan ikut dalam percaturan politik”.

KOORDINATOR GONTORIAN FOR NKRI: “Sikap dan pilihan politik (mendukung capres) yang kami ambil ini sama sekali tidak mewakili PM Darussalam Gontor Ponorogo, Jawa Timur, yang merupakan Lembaga Pendidikan yang telah berkomitmen untuk tidak melibatkan diri dalam percaturan politik.”

Belum pernah ada pemberitaan media yang menggambarkan perbedaan antar Pimpinan Gontor dan Alumni Gontor. Setidaknya berdasarkan penelusuran saya tentang Gontor terkait Pemilu 1997, 1999, 2004, 2009, 2014. Dalam Pilkada serentak 2015, 2017 dan 2018 alumnus Gontor di berbagai daerah masih disiplin tidak menunggangi nama Gontor. 2019 inilah ujian buat Gontor

Sikap Gontor sangat jelas, silahkan dengan sebebasnya, seluas-luasnya kepada alumninya untuk mendukung Jokowi-Maruf atau Prabowo-Sandi. Asal jangan menggunakan nama Gontor.

Ada jutaan pilihan nama organisasi, kenapa tetap memaksakan menggunakan Gontorian. Apakah mungkin sponsor, donatur akan berfikir untuk memfasilitasi jika tidak menggunakan kata Gontorian?.

Karena boleh jadi mereka incar nama Gontornya yang sejak 1926 fokus di bidang pendidikan. Berita-berita dukungan alumni Gontor itu sangat mungkin digunakan untuk membujuk ratusan pesantren lainnya yang berprinsip seperti Gontor, dengan mengatakan “ini loh Gontor saja dukung, masak pesantren antum tidak”.

Segala yang berbau Gontor bisa bergeser peyoratif jika sebagai alumni kita tidak disiplin menggunakan brand Gontor. Penurunan makna juga akan terjadi pada motto “di atas dan untuk semua golongan”. Saya buat numerikal saja urun rembuk tentang ini:

Pertama, mekanisme kontrol. Pengalaman teman saya ingin membuat yayasan sosial dengan nama seorang pahlawan nasional, namun ditolak oleh keluarga besarnya.

Bukan keluarga pahlawan ini tidak percaya dengan teman saya, tetapi mereka khawatir akan terjadi penyalahgunaan oleh pengurus yayasan lainnya atau oleh generasi setelah teman saya ini meninggal. Gontor juga pernah menolak alumni yang ingin membuat Yayasan Alumni Gontor.

Sama dengan G4NKRI, 10, 20 tahun lagi apakah integritas pengurus barunya terjaga. Belum lagi jika G4NKRI memiliki cabang di daerah, bagaimana kontrolnya karena menggunakan nama Gontorian. Usia kita pendek, usia organisasi panjang.

Kedua, jika boleh mendukung Capres dengan organisasi bernama Gontorian For NKRI, maka nama Gontorian boleh juga digunakan untuk demonstrasi, petisi, dll.

Setiap lima tahun setidaknya ada 34 kali pemilihan Gubernur dan 514 kali pemilihan Walikota/Bupati. Akan muncul Gontorian For Fulan1, Gontorian For Fulan2, Gontorian For Fulan3.

Sangat mungkin lahir ratusan nama organisasi dengan kata Gontorian diawal dan nama calon kepala daerah di kata selanjutnya.

Ketiga, bagaimana dengan ratusan pondok alumni Gontor, atau pondok-pondok yang selama ini “berkiblat” ke Gontor.

Apakah mereka akan membebaskan alumninya menggunakan nama pesantrennya untuk kepentingan politik. Bagaimana dengan wali santri, alumni di seluruh dunia, masyarakat umum dan dunia internasional. Penilaian mereka terhadap gontor akan berubah.

Keempat, karena terbukti nama organisasi menggunakan kata Gontorian mudah dijual, maka akan semakin banyak yang menggunakan untuk hal lain seperti: Gontor For Democracy, Gontorian Untuk Indonesia, Komunitas Gontorian, Payuban Gontorian Merdeka, Gontorian United, Gontorian Laundry, Gontorian Security, Gontorian Fried Chicken bahkan tidak menutup kemungkinan ada yang bikin Gontorian For LGBT. Karena dinggap kata Gontorian bebas digunakan siapa saja. “Untuk kepentingan politik saja boleh”.

Kelima, sesuai arahan ayahanda KH. Hasan Abdullah Sahal, siapapun alumnus Gontor agar tidak menggunakan nama Gontor baik untuk pribadi, atau gerakan atau apa pun.

Banyak organisasi, lembaga pendidikan berhasil mendisiplinkan alumninya dalam penggunaan merek.

Salah satunya dengan membuat brand guidelide atau semacam aturan penggunaan nama Gontor serta variannya seperti Gontorian, Anak Gontor, Komunitas Gontor, dll.

Keenam, usia kekuasaan sebentar, usia gontor panjang. Umur kita pendek, umur organisasi panjang.

Umur mereka yang menunggangi nama gontor untuk kepentingan politik sebentar, namun kerusakan akibatnya lama dan akan terus diingat dari generasi ke generasi. Sekali lagi akan terjadi penurunan makna Gontor itu sendiri.

Mari belajar dari alumnus Gontor seperti Idham Chalid (Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama terlama hingga 28 tahun dari 1955-1984, Ketua MPR RI 1972-1977), Nurcholish Madjid (Intelektual Kelas Dunia, Rektor Universitas Paramadina), KH. Hasyim Muzadi (Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama 2004-2009), Din Syamsuddin (Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2005 – 2015), Emha Ainun Nadjib (Budayawan, tokoh yang meyakinkan Presiden Soeharto mundur), Adnan Pandu Praja (Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi), dan ratusan nama alumnus Gontor lainnya yang di masa mudanya sabar dan tidak membuat organisasi mengatasnamakan Gontor atau santri Gontor untuk politik dukung-mendukung. Bukankah banyak cara berpolitik saudaraku.

*Depok, 30 Januari 2019, hws*