Tim Investigasi Lintas Keahlian Dibentuk untuk Perkuat Program MBG
Jakarta – Pemerintah membentuk tim investigasi lintas keahlian guna memperkuat implementasi program Masyarakat Bebas Gizi (MBG). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pembentukan tim ini merupakan langkah cepat untuk memastikan program berjalan tepat sasaran.
“Tim investigasi ini terdiri dari pakar kesehatan masyarakat, gizi, dan epidemiologi, serta didukung tenaga hukum dan sosial agar hasilnya komprehensif,” ujarnya.
Lebih lanjut, Budi Gunadi menjelaskan peran strategis tim lintas keahlian tersebut dalam memetakan kendala di lapangan.
“Kami ingin menemukan data riil, mulai dari distribusi bahan pangan, efektivitas posyandu, hingga faktor budaya lokal yang memengaruhi pola makan masyarakat. Semua itu akan menjadi dasar perbaikan kebijakan MBG,” katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam mendukung kinerja tim.
“Kita tidak bisa bekerja sektoral. Semua kementerian, dari kesehatan, sosial, pendidikan, hingga Bappenas, harus terlibat penuh. Tim lintas keahlian ini menjadi wadah koordinasi agar kebijakan lebih solid,” jelasnya.
Dari sisi daerah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan dukungan penuh atas inisiatif pembentukan tim investigasi tersebut.
“Jawa Barat siap menjadi laboratorium kebijakan MBG. Kami akan buka akses data dan lapangan bagi tim, sekaligus menyiapkan SDM daerah agar program berjalan optimal,” tuturnya.
Sementara itu, Ahli Gizi dan anggota tim investigasi Prof. Hardinsyah menekankan bahwa pendekatan berbasis bukti ilmiah menjadi kunci keberhasilan MBG.
“Kami ingin memastikan setiap rekomendasi yang lahir dari tim investigasi dapat langsung diterapkan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan gizi buruk,” tuturnya.
Dari kalangan masyarakat sipil, Direktur Eksekutif Perkumpulan Gizi Sehat Indonesia, Nenden Sri Wahyuni menyampaikan apresiasi atas keterlibatan publik dalam tim investigasi ini.
“Partisipasi organisasi masyarakat memastikan suara warga terdengar, sehingga solusi yang dihasilkan tidak hanya teknokratis tetapi juga sesuai kebutuhan nyata di lapangan,” ucap Nenden.
