Terapkan Triple Intervention, RI Jaga Stabilitas Rupiah di Tengah Gejolak Global dan Ancaman Tarif Trump
Jakarta – Pemerintah Indonesia merespons cepat kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada awal April 2025.
Kebijakan yang mengenakan tarif hingga 32 persen terhadap produk ekspor Indonesia dinilai dapat memberikan tekanan besar pada ekonomi nasional, khususnya nilai tukar Rupiah.
Bank Indonesia (BI) langsung mengaktifkan strategi triple intervention guna menjaga stabilitas Rupiah.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk memastikan kecukupan likuiditas valas dan mendukung keyakinan pelaku pasar.
“Triple intervention ini kami lakukan dengan intervensi di pasar spot valuta asing, DNDF, dan pasar sekunder SBN. Tujuannya menjaga stabilitas nilai tukar dan memperkuat pasar keuangan,” ujar Ramdan.
Menurutnya, BI aktif mengelola suplai dan permintaan dolar AS di pasar spot untuk menahan gejolak nilai tukar.
Di sisi lain, intervensi di DNDF memungkinkan pelaku pasar melakukan lindung nilai sehingga volatilitas bisa ditekan.
Sementara itu, intervensi di pasar SBN bertujuan menjaga arus modal asing dan meminimalisir risiko capital outflow.
Ramdan menambahkan bahwa BI juga menjaga likuiditas bagi sektor perbankan dan pelaku usaha agar kegiatan ekonomi tetap berjalan lancar.
“Kami tidak hanya menjaga nilai tukar, tapi juga memastikan kepercayaan investor tetap tinggi di tengah ketidakpastian global,” katanya.
Di sisi lain, Kantor Komunikasi Kepresidenan melalui Kepala PCO, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan kalkulasi atas dampak kebijakan tarif tersebut.
“Kami juga mengirim tim lobi tingkat tinggi ke AS dan mempercepat penyederhanaan regulasi di dalam negeri agar produk Indonesia lebih kompetitif,” jelasnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, turut menyampaikan bahwa pemerintah berupaya menjaga stabilitas yield SBN serta mempertahankan daya saing produk ekspor utama seperti elektronik, tekstil, furnitur, dan produk perikanan.
“Langkah strategis ini penting agar Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang menarik di tengah tantangan global,” ujar Airlangga.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat koordinasi fiskal-moneter untuk meredam tekanan eksternal secara komprehensif.
Langkah ini dilakukan melalui sinergi antara BI, Kementerian Keuangan, dan pelaku industri guna menjaga daya beli masyarakat, mendorong ekspor, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
