Tata Kelola MBG Dibenahi, Pemerintah Pastikan Program Tetap Lindungi Anak
JAKARTA – Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan dengan pembenahan tata kelola, pengawasan, dan efisiensi untuk memastikan tujuan utama program dalam melindungi tumbuh kembang anak dapat tercapai.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen tersebut dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD beberapa saat lalu. Menurut Presiden, pemerintah tidak boleh membiarkan anak Indonesia belajar dalam kondisi lapar, terlebih angka stunting di sejumlah wilayah masih tergolong tinggi.
“Satu dari empat anak-anak Indonesia ada yang mengalami _stunting._ Sel otak tidak berkembang dengan baik, sel otot tidak berkembang dengan baik, dan juga sel tulang,” ujar Prabowo.
Karena itu, ia menegaskan MBG tetap menjadi bagian penting dari strategi pembangunan sumber daya manusia.
“Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak mengalami _stunting._ Kita tidak bisa menerima itu dan karena itu saya bertekad untuk melanjutkan MBG dengan perbaikan dan efisiensi,” tegasnya.
Prabowo juga memberi peringatan keras terhadap praktik korupsi dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, penyimpangan terhadap anggaran makanan anak merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi.
“Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan,” kata Prabowo.
Komitmen pembenahan tersebut mendapat dukungan Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago. Ia menilai MBG memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan kualitas generasi mendatang, mencegah stunting, sekaligus memberikan dampak terhadap perekonomian.
“Tentu saja MBG harus dilanjutkan. Selain ini program utama beliau, program ini bermanfaat untuk anak-anak bangsa dan ibu hamil jika dikelola secara profesional,” kata Irma.
Menurutnya, persoalan dalam implementasi harus menjadi dasar evaluasi terhadap SDM, pengawasan, serta penggunaan anggaran.
“Perbaiki tata kelolanya, evaluasi SDM dan anggarannya, agar antara anggaran yang dikeluarkan, manfaat yang diterima dan target Presiden tercapai,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni menekankan perlindungan anak dalam MBG harus melampaui sekadar pemberian makanan. Standar keamanan pangan yang ketat diperlukan untuk melindungi anak dari risiko kontaminasi, sekaligus memastikan pemenuhan kebutuhan gizinya.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga menilai MBG sebagai investasi jangka panjang pembangunan manusia menuju Indonesia Emas 2045. Namun, tujuan tersebut harus ditopang pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang tepat sasaran dan akuntabel,” ujar Muzani.
Pembenahan tata kelola, pengawasan keamanan pangan, evaluasi SPPG, transparansi anggaran, serta penindakan tegas terhadap penyimpangan menjadi kunci agar MBG tetap berjalan aman, efektif, dan benar-benar melindungi kepentingan terbaik anak.
