Jakarta – Pemerintah terus mengambil langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan sektor padat karya yang terdampak perlambatan ekonomi global.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa berbagai insentif telah disiapkan guna menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor tersebut.

“Ini sebuah upaya kita untuk melindungi industri padat karya,” ujar Yassierli.

Sejak awal 2025, pemerintah di bawah koordinasi Menko Perekonomian telah menyusun empat insentif utama.

Pertama, fasilitas tax allowance berdasarkan PMK 16/2020 yang memberikan pengurangan penghasilan neto sebesar 60% dari investasi pada aktiva tetap, termasuk tanah.

Fasilitas ini berlaku bagi perusahaan yang mempekerjakan minimal 300 tenaga kerja dan bergerak dalam 45 bidang industri padat karya.

Kedua, subsidi pembiayaan kredit investasi sebesar Rp20 triliun untuk revitalisasi mesin industri.

Insentif ini tersedia untuk pinjaman antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar dengan suku bunga rendah dan tenor fleksibel 5–8 tahun.

Ketiga, insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) diberikan untuk pekerja di sektor tekstil, alas kaki, furnitur, dan kulit.

Insentif ini berlaku bagi pegawai dengan penghasilan bruto maksimal Rp10 juta per bulan, sepanjang tahun 2025.

Keempat, bantuan iuran sebesar 50% untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebagaimana diatur dalam PP 7/2025, khusus bagi perusahaan industri padat karya tertentu.

Deputi Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, menyatakan bahwa Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) juga terus diperkuat.

Program ini memberikan uang tunai selama enam bulan, pelatihan kerja, dan akses informasi pasar kerja bagi pekerja korban PHK. Dana program ini ditanggung penuh oleh pemerintah.

“Langkah-langkah ini untuk memberikan kepastian perlindungan lebih luas bagi pekerja/buruh,” jelas Maliki.

Sementara itu, sektor otomotif yang juga padat karya mendapat perhatian melalui penundaan penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB dan BBNKB) di 25 provinsi.

Direktur Jenderal ILMATE Kemenperin, Setia Diarta, mengatakan langkah ini penting untuk menjaga pertumbuhan industri yang sedang tertekan akibat daya beli menurun dan suku bunga tinggi.

“Penundaan ini diharapkan bisa menjaga daya saing sektor otomotif dan mencegah PHK,” ungkapnya.

Dengan kebijakan ini, pemerintah menegaskan komitmennya melindungi pekerja, mendorong iklim usaha tetap kondusif, dan menekan angka PHK nasional

The post Penundaan Pajak Usaha Jadi Upaya Pemerintah Lindungi Pekerja appeared first on Kata Indonesia.

Papua- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua mulai menunjukkan dampak konkret. Tak sekadar memberi asupan nutrisi harian kepada siswa, program ini juga menjadi penggerak ekonomi lokal dan memperkuat jaringan sosial di wilayah timur Indonesia.

Di Kabupaten Kepulauan Yapen, sebanyak 21 sekolah telah menerima manfaat dari dapur-dapur sehat yang dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat. Sekolah tidak lagi hanya menjadi ruang pendidikan formal, tetapi juga pusat pertumbuhan fisik dan sosial siswa.

Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, menyampaikan bahwa manfaat program ini terasa signifikan di tengah keterbatasan geografis.

“Kami menyaksikan anak-anak lebih semangat ke sekolah. Kehadiran dapur sehat telah membawa energi positif dalam proses belajar mengajar,” ujar Benyamin Arisoy.

Program MBG di Yapen juga terus dikembangkan. Pemerintah daerah telah memperluas jangkauan ke distrik baru dan merencanakan delapan sekolah tambahan agar lebih banyak siswa mendapatkan akses makanan bergizi secara rutin. Kodim dan Badan Gizi Nasional turut memastikan standar kualitas makanan dan efektivitas pelaksanaan tetap terjaga.

Di Kabupaten Merauke, program ini bahkan menjadi contoh praktik terbaik secara nasional. Satu dapur di daerah ini mampu melayani tujuh sekolah dan lebih dari 3.000 siswa, beroperasi selama 20 hari setiap bulan secara konsisten.

Komandan Kodim 1707/Merauke, Letkol Inf Johny Novriyadi, menyebut kolaborasi sebagai kunci keberhasilan.

“Program ini tidak hanya menjamin anak-anak makan bergizi, tapi juga memberdayakan petani dan pelaku UMKM lokal,” tegas Johny Novriyadi.

Sebagian besar bahan pangan yang digunakan memang bersumber dari wilayah Merauke sendiri. Hal ini mendorong perputaran ekonomi di tingkat akar rumput sekaligus menjaga keberlanjutan pasokan pangan.

Di Kabupaten Jayapura, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan MBG juga semakin kuat. Tim Penggerak PKK hadir sebagai mitra strategis dalam mengedukasi keluarga dan memperluas dampak program ke tingkat rumah tangga.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jayapura, Dewi S. Wonda, melihat potensi besar dari integrasi MBG dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi.

“Program ini bukan hanya urusan gizi. Ini menyentuh seluruh mata rantai produksi, dari petani hingga dapur sekolah,” tambah Dewi S. Wonda.

Dengan model pelibatan lintas sektor dan berbasis komunitas, MBG telah menjadi simbol nyata kehadiran negara di Papua. Program ini tidak hanya memberi makan, tetapi juga membuka masa depan yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya bagi generasi penerus bangsa. [^]

The post MBG Hadirkan Gizi Berkualitas dan Percepatan Perputaran Ekonomi di Papua appeared first on Kata Indonesia.

Fungsi utama Danantara adalah melakukan konsolidasi pengelolaan aset BUMN, yang jumlahnya mencapai 844 entitas dari berbagai sektor. Ini mencakup tidak hanya perusahaan induk, tetapi juga anak, cucu, hingga cicit usaha yang selama ini terpisah dan sering kali berjalan tanpa sinergi. Dengan dikonsolidasikan dalam satu wadah, Danantara memiliki peluang besar untuk menciptakan efisiensi tata kelola dan membuka peluang investasi berskala besar secara strategis. Langkah ini juga menjawab tantangan lama soal tumpang tindih kewenangan, ketidakefisienan investasi, serta potensi aset negara yang belum tergarap optimal.

Kehadiran Danantara memberikan ruang pengelolaan aset negara yang lebih lincah dan tidak lagi terikat pada mekanisme belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan kata lain, aset negara dipisahkan dari pembiayaan fiskal, lalu dikelola secara profesional agar menghasilkan nilai tambah ekonomi. Hal ini penting, mengingat potensi aset negara sangat besar tetapi selama ini kurang dimanfaatkan secara produktif. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekayaan Danantara bahkan bisa menembus USD 1 triliun jika dikelola dengan sistem yang baik, transparan, dan akuntabel. Klaim ini bukan isapan jempol, mengingat data awal menunjukkan nilai aset yang telah dikonsolidasikan oleh Danantara mendekati angka tersebut.

Salah satu manfaat paling konkret dari Danantara adalah kemampuannya menciptakan nilai ekonomi langsung bagi masyarakat. Pemerintah menargetkan Danantara mampu menciptakan hingga tiga juta lapangan kerja, menarik investasi senilai USD 618 miliar, dan meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga USD 235,9 miliar. Angka-angka ini bukan hanya menjadi target ambisius, tetapi fondasi yang nyata untuk memperkuat struktur ekonomi Indonesia. Dalam era persaingan global yang makin ketat, daya saing ekonomi suatu negara sangat ditentukan oleh cara negara tersebut mengelola aset dan investasinya. Maka, Danantara adalah langkah strategis untuk mengubah aset pasif menjadi sumber kekuatan ekonomi yang aktif dan produktif.

Meski demikian, keberhasilan Danantara sangat bergantung pada tata kelola yang ketat dan profesionalisme manajemen. Presiden Prabowo menekankan pentingnya menyingkirkan praktik-praktik lama yang tidak efisien maupun menyimpang, dan menggantinya dengan pendekatan baru yang berbasis pada integritas, kapabilitas, serta semangat melayani rakyat. Evaluasi menyeluruh terhadap direksi BUMN, serta penerapan prinsip meritokrasi dalam pemilihan pimpinan Danantara, menjadi prasyarat mutlak agar badan ini tidak tergelincir dalam jebakan birokrasi lama yang penuh intervensi politik.

Hal ini juga ditegaskan oleh para pakar ekonomi. Yusuf Rendy Manilet dari CORE Indonesia menyebut bahwa agar Danantara bisa sejajar dengan superholding kelas dunia seperti Temasek (Singapura) dan Khazanah Nasional (Malaysia), maka diperlukan empat syarat utama: independensi manajerial, transparansi dan akuntabilitas, kejelasan mandat, serta diversifikasi portofolio. Keempat aspek menjadi prinsip dasar Danantara yang ingin menjelma sebagai investor aktif yang profesional, bukan sekadar pengelola aset statis. Adapun mandat Danantara pun jelas murni untuk kepentingan strategis investasi.

CEO Danantara, Rosan Roeslani, telah menyampaikan bahwa badan ini dibentuk tidak untuk sepenuhnya tunduk pada mekanisme pasar. Sebaliknya, Danantara merupakan bentuk konkret intervensi pemerintah untuk memastikan arah pembangunan nasional tetap sejalan dengan amanat konstitusi, terutama Pasal 33 UUD 1945. Perekonomian Indonesia, kata Rosan, disusun atas dasar kekeluargaan dan kerja sama, bukan sekadar kompetisi bebas. Oleh karena itu, campur tangan strategis negara dalam pengelolaan aset adalah upaya menjaga kedaulatan ekonomi sekaligus memperbesar manfaat bagi rakyat banyak.

Keberadaan Danantara seharusnya juga menjadi pengingat bahwa reformasi struktural tidak cukup hanya dalam bentuk perubahan institusional. Ia harus disertai perubahan kultur birokrasi dan bisnis yang lebih modern, adaptif, dan kompetitif. Untuk itu, Danantara membuka diri terhadap partisipasi profesional dari berbagai latar belakang, tanpa diskriminasi. Promosi dan perekrutan berbasis kompetensi dan dedikasi terhadap kepentingan bangsa.

Danantara akan menjadi model baru pengelolaan aset negara yang tidak hanya unggul secara finansial, tetapi juga menjadi teladan tata kelola bagi institusi publik lainnya. Dengan manajemen yang bersih, transparan, dan profesional, Danantara akan menjelma menjadi kekuatan masa depan Nusantara sebagaimana makna namanya—kekuatan yang mampu menggerakkan energi ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, keberhasilan Danantara akan diukur dari sejauh mana ia mampu menjembatani kepentingan negara dan pasar, antara efisiensi bisnis dan keadilan sosial. Danantara bukan sekadar proyek kebijakan, tetapi simbol tekad bangsa untuk bangkit, mandiri, dan berdaulat di bidang ekonomi. Maka, seluruh komponen bangsa dari pemerintah, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat harus turut mengawalnya agar cita-cita besar ini tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi terwujud nyata demi kemakmuran Indonesia.

*Penulis merupakan Pengamat Ekonomi dan Tata Kelola Aset Publik

The post Danantara Pilar Baru Pengelolaan Aset Negara yang Strategis dan Transparan appeared first on Kata Indonesia.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Immanuel Ebenezer menyampaikan bahwa negara hadir dan tidak akan abai terhadap nasib buruh, terutama yang bekerja di sektor informal seperti perkebunan dan buruh harian lepas.

“Kami akan terus mendorong agar buruh sawit dan pekerja informal lainnya tidak luput dari perhatian negara. Ini adalah bagian dari agenda besar untuk Indonesia yang lebih adil dan sejahtera,” tegas Wamenaker dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Pelalawan, Riau.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenaker juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha untuk memastikan setiap pekerja mendapatkan hak dasar mereka, mulai dari upah layak, jaminan sosial, hingga lingkungan kerja yang aman dan manusiawi. Kegiatan tersebut juga diisi dengan sosialisasi literasi ketenagakerjaan dan manfaat jaminan sosial, sebagai upaya memperluas perlindungan tenaga kerja di tingkat akar rumput.

Bupati Pelalawan, H. Zukri, turut menyampaikan aspirasi daerah dalam mendukung agenda tersebut. Ia menegaskan perlunya pendampingan pemerintah pusat agar buruh di daerah, khususnya buruh sawit, tidak terus hidup dalam ketidakpastian.

“Kesejahteraan buruh adalah cerminan dari keberhasilan pembangunan. Jika buruh sejahtera, daerah pun akan kuat,” ujarnya.

Sementara itu, dari sektor industri, Direktur Utama PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), Didik Prasetiyono, menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan buruh bukan hanya isu kemanusiaan, tetapi juga fondasi daya saing industri nasional.

“Kami menghormati aspirasi para pekerja. Pekerja adalah elemen vital, dan peningkatan kesejahteraan mereka harus menjadi prioritas bersama,” ucap Didik.

Didik menekankan pentingnya iklim investasi yang sehat dan harmonis, di mana kepastian hukum, efisiensi birokrasi, dan perlindungan tenaga kerja berjalan beriringan. Ia juga mengapresiasi peran aktif Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menjaga hubungan industrial yang produktif dan berkelanjutan.

Dengan komitmen kuat dari semua pihak pemerintah pusat, daerah, pengusaha, dan serikat buruh May Day 2025 diharapkan menjadi tonggak perubahan menuju ekosistem ketenagakerjaan nasional yang inklusif dan berdaya saing.

The post Pemerintah Tegaskan Komitmen Peningkatan Kesejahteraan Buruh appeared first on Kata Indonesia.

Papua — Setiap 1 Mei, Indonesia memperingati momen bersejarah yang menegaskan kembali bahwa Papua adalah bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tanggal ini merujuk pada integrasi Papua yang sah melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969, yang diselenggarakan di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keputusan rakyat Papua yang memilih untuk tetap bersama Indonesia merupakan keputusan yang sah secara hukum internasional dan telah diakui dunia.

1 Mei bukanlah sekadar peringatan; tanggal ini adalah simbol kebersamaan dan tekad rakyat Papua untuk menjadi bagian dari Indonesia. Dalam peringatan 1 Mei 2025, semangat nasionalisme kembali bergema di seluruh penjuru Papua.

Danrem 182/Jazira Onim, Kolonel Inf Irwan Budiana, menegaskan bahwa proses integrasi Papua adalah final dan sah.

“Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI, dan sejak 1 Mei 1963, pembangunan di Papua telah dimulai. Semua pihak harus mendukung proses pembangunan ini tanpa ada hambatan,’’ tegas Irwan.

Semangat persatuan yang tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika di Papua, salah satunya terlihat di Fakfak, adalah bukti nyata bahwa keberagaman bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Generasi muda Papua, menurutnya, harus memahami sejarah dan perjuangan bangsa agar semakin mencintai dan memperkuat Indonesia.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, Kepala Biro Informasi Pertahanan, menegaskan bahwa narasi separatis yang digaungkan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah bentuk propaganda yang tidak mencerminkan keinginan mayoritas rakyat Papua.

“Pernyataan kemerdekaan yang terus dihembuskan oleh kelompok separatis bertentangan dengan fakta sejarah dan pengakuan dunia terhadap kedaulatan Indonesia di Papua,” ujar Brigjen Frega.

Bukti nyata keterlibatan Papua dalam pemerintahan Indonesia semakin memperkuat posisi Papua sebagai bagian integral dari NKRI. Banyak tokoh Papua yang kini aktif berpartisipasi dalam pemerintahan, menunjukkan bahwa Papua adalah bagian dari perjalanan bangsa ini.

Tindakan kekerasan oleh kelompok separatis yang menimbulkan korban di kalangan masyarakat sipil mendapat kecaman keras. Tokoh masyarakat Papua, Martinus Kasuay, mengingatkan bahwa aksi kekerasan hanya akan memperburuk situasi dan menghambat pembangunan di Papua.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dewi Asmara, menegaskan bahwa kekerasan yang terjadi di Papua tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak semangat pembangunan dan kesejahteraan bagi rakyat Papua.

1 Mei bukan hanya memperingati integrasi Papua, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia yang mendapatkan hak yang sama untuk berkembang dan maju bersama seluruh bangsa. Sebagai bagian dari NKRI, Papua terus berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera.

The post 1 Mei: Menegaskan Integrasi Papua ke Dalam NKRI appeared first on Kata Indonesia.

Jakarta – Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada 1 Mei 2025 berlangsung dengan aman, damai, dan penuh semangat solidaritas. Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja memadati kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, untuk menyuarakan aspirasi secara tertib dan konstitusional. Momen ini menjadi bukti kedewasaan buruh dalam menyampaikan tuntutan sekaligus menjaga kondusivitas nasional.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan bahwa perayaan May Day kali ini sangat bersejarah karena dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. “Di lapangan Monas langsung dihadiri oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini adalah sejarah yang kedua terulang kembali, seorang Presiden RI hadir langsung bersama buruh dalam perayaan May Day atau Hari Buruh Internasional. Yang pertama melakukan itu adalah Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Bung Karno atau Ir. Soekarno pada tanggal 1 Mei 1965,” ungkap Said Iqbal.

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi simbol keterbukaan pemerintah dalam mendengar dan merespons aspirasi kaum pekerja. Di sisi lain, para buruh juga menunjukkan kematangan sikap dalam berorganisasi, menghindari provokasi, dan menjaga suasana tetap damai tanpa mengganggu ketertiban umum.

Pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Dr. Nurmadi Harsa Sumarta, mengapresiasi langkah buruh yang mengedepankan sikap bijak dalam menyikapi momentum May Day. Ia menilai demonstrasi yang tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan efek domino yang merugikan banyak pihak. “Aksi demonstrasi yang tidak dikelola secara bijak bisa menimbulkan efek domino. Tak hanya kerugian ekonomi, reputasi industri pun bisa hancur. Bahkan, tak sedikit investor yang memilih hengkang dan memindahkan usahanya ke daerah atau negara yang lebih kondusif,” ujar Dr. Nurmadi.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyatakan apresiasinya terhadap situasi aman selama perayaan May Day. Menurutnya, stabilitas keamanan adalah syarat mutlak agar penyampaian aspirasi dapat berjalan maksimal tanpa menimbulkan keresahan. “Kita harus menjaga momentum May Day ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terjadi gangguan keamanan yang bisa mencoreng citra perayaan ini,” tegasnya.

Peringatan May Day 2025 ini menjadi bukti bahwa pergerakan buruh di Indonesia semakin dewasa dalam menyuarakan hak dan kepentingannya. Dengan menjaga etika demokrasi dan ketertiban publik, buruh tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga turut menjaga martabat bangsa di mata dunia

The post May Day Momentum Buruh Tunjukkan Kedewasaan dalam Menyuarakan Aspirasi appeared first on Kata Indonesia.

Ketua DPD Forum Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSP KEP) Kalimantan Timur, H. Hamka Thalib, menyatakan dengan tegas bahwa peringatan May Day tahun ini di Kaltim akan dilaksanakan tanpa aksi massa. Keputusan ini merupakan hasil kesepakatan antara serikat pekerja dengan pemerintah provinsi setelah melakukan komunikasi intensif dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Menurut H. Hamka, aksi massa rentan ditunggangi pihak-pihak yang memiliki agenda lain, yang pada akhirnya justru merugikan buruh itu sendiri dan menciptakan keresahan di tengah masyarakat.

Sebagai bentuk alternatif, berbagai kegiatan positif akan diadakan untuk memperingati May Day, seperti bakti sosial, donor darah, serta hiburan untuk para pekerja. Pendekatan ini bertujuan untuk mengubah wajah peringatan Hari Buruh menjadi lebih produktif dan membahagiakan, tanpa menghilangkan esensi perjuangan buruh. H. Hamka menekankan bahwa diskusi dan musyawarah jauh lebih efektif dalam menyampaikan aspirasi dibandingkan dengan demonstrasi yang kerap kehilangan arah dan substansi. Dalam pengalamannya, dialog terbuka antara buruh, pemerintah, dan pengusaha menghasilkan solusi konkret yang lebih bermanfaat bagi semua pihak.

Senada dengan hal tersebut, Hendri Budaya Saputra, Ketua Serikat Pekerja Semen Andalas (SPSA), juga mengimbau agar May Day dijadikan momentum untuk mempererat solidaritas antarpekerja melalui pendekatan damai dan bermartabat. Ia berharap peringatan May Day 2025 menjadi tonggak untuk memperkuat persatuan pekerja di semua sektor dan menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak buruh secara berkelanjutan. Dalam pandangannya, keberhasilan perjuangan buruh tidak diukur dari seberapa besar massa yang turun ke jalan, tetapi dari seberapa efektif aspirasi mereka didengar dan diwujudkan.

Di sisi lain, Pengamat Politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Dr. Nurmadi Harsa Sumarta, mengingatkan bahwa demonstrasi yang berujung pada penutupan pabrik justru berpotensi menimbulkan kerugian besar, bukan hanya bagi pemilik usaha, tetapi juga terhadap para pekerja itu sendiri. Menurut Dr. Nurmadi, aksi demonstrasi yang tidak terkelola dengan bijak dapat memicu efek domino negatif, mulai dari kerugian ekonomi, terganggunya iklim investasi, hingga hengkangnya para investor yang mencari daerah atau negara yang lebih stabil.

Dalam situasi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih, Dr. Nurmadi menilai penting bagi buruh untuk menahan diri dan mengutamakan jalur dialog ketimbang konfrontasi. Ia mengingatkan bahwa banyak industri nasional masih berjuang untuk meningkatkan daya saing, baik dari sisi teknologi maupun kualitas sumber daya manusia. Jika aksi massa dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi riil perusahaan, maka risiko penutupan usaha menjadi sangat besar, yang pada akhirnya justru mengorbankan nasib para pekerja itu sendiri.

Sebagai solusi, Dr. Nurmadi mendorong pendekatan tripartit yang melibatkan pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Ketiga pihak ini harus duduk bersama, saling memahami tantangan masing-masing, dan mencari solusi terbaik. Ia juga menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dari dunia usaha, dengan memperbaiki kondisi kerja dan memberikan jaminan kesejahteraan yang layak bagi pekerja. Upaya ini bukan hanya penting untuk menekan potensi gejolak sosial, tetapi juga untuk memperkuat fondasi industri nasional yang kompetitif dan berkelanjutan.

Selain itu, organisasi buruh dan asosiasi industri diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam menjaga stabilitas sosial. May Day, menurut Dr. Nurmadi, seharusnya dijadikan sebagai refleksi bersama untuk memperkuat ketahanan industri dan memperjuangkan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan. Semangat kolaboratif harus dihidupkan, bukan semangat konfrontatif yang pada akhirnya justru menghancurkan apa yang telah dibangun dengan susah payah.

Masyarakat juga harus diberi pemahaman bahwa tidak semua ajakan turun ke jalan dalam momentum May Day bertujuan murni untuk memperjuangkan hak buruh. Ada pihak-pihak tertentu yang justru sengaja memanfaatkan keramaian untuk memancing kerusuhan atau sekadar menciptakan instabilitas politik. Oleh karena itu, penting bagi para pekerja untuk tetap kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab.

Momentum May Day harus menjadi kesempatan untuk menunjukkan kedewasaan dalam menyuarakan aspirasi, memperkuat solidaritas, dan membangun optimisme bersama. Buruh, pengusaha, dan pemerintah memiliki peran yang sama penting dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan. May Day seharusnya menjadi simbol persatuan dan kemajuan, bukan perpecahan dan kemunduran.

Dengan menjaga ketertiban, memperkuat dialog, serta menumbuhkan semangat kerja sama, maka May Day dapat benar-benar menjadi hari kemenangan bagi pekerja. Sebaliknya, bila momentum ini dibiarkan menjadi ajang provokasi dan kekacauan, maka yang dirugikan bukan hanya buruh, melainkan seluruh sendi kehidupan ekonomi dan sosial bangsa. Karena itu, kewaspadaan terhadap provokator harus menjadi komitmen bersama, demi menjaga makna luhur perjuangan buruh dan masa depan dunia usaha di Indonesia.

)* penulis merupakan analis kebijakan publik

The post Waspada Provokator Manfaatkan Gerakan Aksi Buruh appeared first on Kata Indonesia.

Di tengah dinamika ekonomi global yang tak menentu seperti saat ini, kehadiran Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) merupakan langkah nyata pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian dan ketenagakerjaan nasional. Satgas ini tidak hanya menjadi simbol kehadiran negara dalam melindungi hak-hak pekerja, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif dan berkelanjutan bagi seluruh pihak, baik pekerja maupun pengusaha.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembentukan satgas ini sebagai respons terhadap ancaman PHK besar-besaran akibat tekanan ekonomi global, termasuk imbas kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS). Dalam menghadapi situasi ini, Satgas PHK dibentuk untuk melakukan mitigasi risiko PHK massal, menjaga stabilitas ketenagakerjaan, serta memberikan perlindungan kepada pekerja dan pelaku industri yang terdampak.

PHK merupakan salah satu isu sensitif yang dapat berdampak luas, bukan hanya pada individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga terhadap perekonomian secara keseluruhan. Ketika gelombang PHK terjadi secara masif, daya beli masyarakat menurun, tingkat pengangguran meningkat, dan stabilitas sosial bisa terganggu. Oleh karena itu, pembentukan Satgas PHK menjadi langkah antisipatif yang strategis dalam mencegah terjadinya “badai PHK” yang berpotensi menimbulkan krisis ketenagakerjaan.

Selain itu, Satgas PHK dibentuk untuk menjadi jembatan komunikasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Dalam banyak kasus, ketegangan antara buruh dan manajemen terjadi karena kurangnya komunikasi atau ketidaksesuaian persepsi terhadap kondisi usaha. Di sinilah peran Satgas menjadi sangat penting melakukan mediasi, klarifikasi, dan pengawasan agar setiap proses PHK dapat dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku. Hal ini menjadi bentuk nyata dari perlindungan terhadap pekerja agar tidak menjadi korban keputusan sepihak.

Selain itu, Satgas PHK juga memiliki fungsi strategis dalam memantau kondisi industri dan sektor-sektor usaha yang berpotensi mengalami tekanan. Dengan sistem pemantauan yang berbasis data dan analisis tren, Satgas dapat memberikan peringatan dini (early warning system) kepada pemerintah untuk mengambil langkah preventif. Misalnya, ketika ada indikasi penurunan produksi di sektor tekstil atau penurunan ekspor pada industri manufaktur, Satgas dapat memberikan masukan agar kebijakan stimulus, insentif, atau pelatihan ulang (reskilling) segera diberikan untuk mempertahankan tenaga kerja.

Lebih dari sekadar respons terhadap ancaman PHK, Satgas juga membuka ruang dialog yang konstruktif antar-stakeholder. Pemerintah, melalui kementerian terkait, dapat menggunakan temuan dari Satgas sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Ini termasuk peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan vokasi, mendorong transformasi digital di sektor industri, serta memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja rentan. Dengan begitu, keberadaan Satgas bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun sistem ketenagakerjaan yang tangguh.

Dari sisi pengusaha, Satgas juga memberi manfaat. Tidak semua pengusaha ingin melakukan PHK, sebagian besar dari mereka justru ingin mempertahankan karyawan namun menghadapi tekanan biaya operasional dan penurunan permintaan pasar. Dalam hal ini, Satgas dapat menjadi fasilitator dalam mencari solusi bersama misalnya dengan opsi pengurangan jam kerja sementara, program cuti bergilir, atau dukungan dari program pemerintah seperti subsidi upah. Dengan pendekatan ini, PHK bisa dihindari, dan hubungan industrial tetap harmonis.

Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Johannes Dartha Pakpahan, mengatakan pihaknya sangat mendukung pembentukan Satgas PHK. Hal ini untuk merespons ancaman PHK besar-besaran yang mengkhawatirkan sektor industri di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, yang setidaknya sekitar 50 ribu pekerja. Satgas PHK juga dinilai menjadi upaya untuk mempertahankan jaminan pekerjaan, sesuai dengan semangat perlindungan pekerja yang digaungkan dalam prinsip-prinsip internasional.

Kehadiran Satgas PHK juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi gejolak ekonomi global. Ini menjadi bentuk nyata bahwa negara hadir di tengah rakyatnya, melindungi mereka dari dampak buruk ketidakpastian ekonomi. Di tengah era digitalisasi dan disrupsi teknologi, perlindungan terhadap tenaga kerja tidak hanya harus berbentuk regulasi, tetapi juga dalam bentuk kehadiran aktif dan responsif, seperti yang ditunjukkan oleh Satgas ini.

Sebagai negara dengan jumlah angkatan kerja yang besar, Indonesia membutuhkan sistem pengamanan ketenagakerjaan yang solid. Satgas PHK adalah bagian dari sistem itu sebuah instrumen yang menjembatani, memantau, dan menyelesaikan permasalahan sebelum menjadi krisis. Ke depan, dengan memperkuat koordinasi lintas kementerian, melibatkan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha, serta membangun basis data ketenagakerjaan yang andal, Satgas PHK bisa menjadi garda terdepan dalam menjaga keseimbangan dunia kerja nasional.

Kita patut mengapresiasi langkah proaktif ini. Pemerintah tidak hanya bereaksi terhadap gejala, tetapi mulai membangun sistem ketahanan yang mampu meredam guncangan. Satgas PHK hadir bukan sebagai alat untuk menghambat dinamika bisnis, melainkan sebagai mitra strategis dalam menjaga keberlangsungan usaha sekaligus menjamin kesejahteraan tenaga kerja. Dengan demikian, upaya pencegahan badai PHK bukan lagi angan-angan, melainkan kenyataan yang tengah dibangun bersama demi masa depan ketenagakerjaan Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan.

)* Penulis adalah seorang pemerhati ekonomi kerakyatan

The post Kehadiran Satgas PHK Bentuk Perlindungan Pemerintah Cegah Badai PHK appeared first on Kata Indonesia.

Jakarta – Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus memperkuat langkah sinergis dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu agenda strategis nasional untuk mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis masyarakat. Program ini dirancang tidak hanya sebagai wadah usaha bersama, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono menegaskan penguatan koperasi melalui sinergi antara koperasi tani dan Kopdes Merah Putih akan menciptakan sistem ekonomi desa yang tangguh dan berkelanjutan.

“Kolaborasi antara koperasi tani dengan Kopdes Merah Putih akan menjadi kekuatan besar dalam membangun sistem usaha tani desa yang tangguh dan mandiri. Kepala desa dapat memfasilitasi pembentukan koperasi melalui forum musyawarah desa khusus,” ujarnya,

Menurut Sudaryono, dari lebih dari 755 ribu kelompok tani yang tersebar di Indonesia, baru sekitar 5.000 yang berbadan hukum koperasi. Pemerintah bahkan telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram sebagai bentuk jaminan perlindungan bagi petani.

“Melalui koperasi, petani memperoleh kemudahan akses terhadap input produksi seperti benih, pupuk subsidi, serta saluran distribusi hasil pertanian yang lebih menguntungkan,” imbuh Sudaryono.

Sejalan dengan itu, Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry J. Juliantono mengungkapkan bahwa pembentukan Kopdes Merah Putih juga diarahkan untuk memperkuat peran desa dalam rantai ekonomi nasional, terutama di daerah perbatasan.

“Kami siap memberikan pendampingan dan dukungan penuh untuk pendirian Kopdes Merah Putih di Sambas. Lokasi strategis Sambas menjadikannya ujung tombak dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun Indonesia dari pinggiran,” ujarnya.

Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Provinsi Riau, Romi, mengatakan Pemerintah Provinsi Riau secara aktif mempercepat pembentukan koperasi desa melalui rapat strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Koperasi bukan hanya sekadar wadah ekonomi, tetapi juga merupakan instrumen pemberdayaan yang sangat vital. Pentingnya kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan program,” jelasnya.

Program Kopdes Merah Putih sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2025. Pemerintah menargetkan pendirian 80.000 Kopdes Merah Putih hingga akhir tahun, dengan peluncuran resmi yang direncanakan pada Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2025.

Dengan sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, perangkat desa, dan masyarakat, Koperasi Merah Putih diyakini mampu menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.

The post Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Jadi Kunci Sukses Pembentukan Koperasi Merah Putih appeared first on Kata Indonesia.

Fokus utama pemerintah diarahkan pada peningkatan upah minimum nasional serta adanya penguatan jaminan sosial bagi para pekerja untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih merata.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya selalu berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak-hak buruh.

Terlebih, Kepala Negara menilai bahwa sejatinya para buruh merupakan tulang punggung negara, sehingga sudah sepatutnya harus mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan yang layak.

Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan kebijakan peningkatan upah minimum demi memperbaiki taraf hidup para pekerja, termasuk juga memperbaiki sistem jaminan sosial bagi mereka.

“Buruh adalah tulang punggung negara, dan mereka harus mendapatkan perlindungan serta kesejahteraan yang layak,” kata Presiden Prabowo.

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan upah minimum, memperbaiki sistem jaminan sosial, serta memberikan perlindungan lebih bagi buruh,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya di Jakarta.

Dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo mengumumkan adanya kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025.

Ia menyatakan keputusan tersebut diambil setelah diskusi mendalam dengan pimpinan serikat buruh.

Menurut Kepala Negara, adanya kebijakan peningkatan upah minimum tersebut merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk memastikan pengaman sosial bagi para buruh di Indonesia.

“Sebagaimana kita ketahui, upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting,” ungkap Presiden Prabowo.

Selain itu, pemerintah juga menggulirkan program kesejahteraan tambahan berupa pemberian makanan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil dari keluarga buruh berpenghasilan rendah.

“Rata-rata per anak dan ibu hamil akan diberikan Rp10.000 per hari untuk memenuhi kebutuhan gizi yang cukup bermutu,” jelas Presiden Prabowo.

Di sektor perlindungan sosial, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menekankan bahwa pihaknya memperluas kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Perluasan kepesertaan tersebut bagi pekerja miskin dan rentan berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Kurang lebih ada 30 juta pekerja rentan yang menjadi target perlindungan,” kata Pramudya.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, turut mendukung langkah tersebut.

“Kami akan terus mendorong agar buruh sawit dan pekerja informal lainnya tidak luput dari perhatian negara,” tegasnya.

Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan elemen masyarakat diharapkan memperkuat perlindungan buruh demi terciptanya pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan.

The post Pemerintah Fokus Tingkatkan Upah Minimum dan Jaminan Sosial Buruh appeared first on Kata Indonesia.

Oleh : Andre Lesmana

Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan sosial, termasuk dalam memastikan kelompok pekerja memperoleh hak-hak dasar yang layak. Salah satu bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada para buruh adalah melalui program perumahan untuk buruh, yaitu penyediaan hunian terjangkau yang layak huni untuk para pekerja dan keluarganya. Program ini tidak hanya mencerminkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan ekonomi buruh, tetapi juga menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas hidup kelompok pekerja yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Program perumahan untuk buruh hadir sebagai jawaban atas kebutuhan akan tempat tinggal yang layak dengan harga terjangkau. Kita semua tahu bahwa di tengah pertumbuhan kota yang pesat, harga tanah dan properti terus meroket, menjadikan kepemilikan rumah sebagai impian yang makin sulit dijangkau, terutama bagi para buruh. Melalui inisiatif ini, pemerintah berusaha meruntuhkan hambatan tersebut dan memberikan akses kepada para pekerja untuk memiliki rumah sendiri. Ini bukan hanya soal tempat tinggal, melainkan soal martabat, keamanan, dan masa depan yang lebih baik.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan pemerintah siap mengalokasikan 20.000 unit rumah subsidi untuk buruh di seluruh Indonesia. Menurutnya, buruh adalah tulang punggung pembangunan nasional dan layak mendapat kado istimewa dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjelang peringatan Hari Buruh, 1 Mei 2025, berupa hunian yang layak dan berkualitas. Kementerian PKP mengandalkan BPS dalam menyiapkan data buruh penerima. BPS sudah menyiapkan data by name by address update pada 3 Februari 2025, serta bakal diupdate selama tiga bulan sekali.

Dengan dibangunnya perumahan untuk buruh di berbagai kawasan industri, para pekerja kini bisa tinggal lebih dekat dengan tempat kerja mereka. Ini berarti penghematan waktu dan biaya transportasi, sekaligus peningkatan produktivitas. Lebih dari itu, kedekatan tempat tinggal dengan tempat kerja memungkinkan terciptanya komunitas pekerja yang solid dan saling mendukung. Lingkungan yang sehat dan aman juga mendukung kesejahteraan mental dan fisik para penghuni, menciptakan suasana yang kondusif bagi pertumbuhan anak-anak dan keharmonisan keluarga.

Pemerintah melalui Kementerian terkait serta dukungan berbagai pemangku kepentingan lainnya terus memperluas jangkauan program ini. Dalam pelaksanaannya, konsep perumahan untuk buruh tidak hanya berfokus pada aspek fisik bangunan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi. Setiap kawasan dilengkapi dengan fasilitas umum seperti tempat ibadah, ruang terbuka hijau, pusat kesehatan, serta sarana pendidikan dan olahraga. Hal ini memperlihatkan pendekatan holistik pemerintah dalam membangun permukiman pekerja yang sehat dan berkelanjutan.

Selain itu, skema pembiayaan yang ditawarkan juga sangat memudahkan. Melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dengan suku bunga rendah dan tenor panjang, para buruh tidak perlu merasa terbebani. Proses pengajuan yang transparan dan semakin digitalisasi juga membuat akses terhadap program ini menjadi lebih inklusif. Langkah ini patut diapresiasi sebagai wujud konkret dari prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengapresiasi langkah cepat Kementerian PKP untuk menyediakan hunian layak bagi buruh di Indonesia. Sebab selama ini program perumahan untuk buruh sangat dibutuhkan karena untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Penting untuk disadari bahwa perumahan untuk buruh bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan simbol dari perubahan paradigma. Pemerintah tidak hanya hadir sebagai regulator, tapi juga sebagai fasilitator dan pelindung kelompok rentan. Ketika buruh merasa dihargai dan diberikan akses untuk hidup lebih layak, maka semangat kerja dan loyalitas pun akan meningkat. Hal ini secara tidak langsung berdampak positif terhadap produktivitas nasional, daya saing industri, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Dukungan terhadap perumahan untuk buruh juga datang dari berbagai pihak, mulai dari perusahaan swasta, serikat pekerja, hingga lembaga keuangan. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap nasib buruh bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi merupakan tugas bersama seluruh elemen bangsa. Dalam jangka panjang, program ini juga bisa menjadi model pengembangan hunian pekerja di negara-negara berkembang lainnya.

Kita patut optimis bahwa program ini akan terus tumbuh dan berkembang. Dengan evaluasi berkala, inovasi dalam desain dan teknologi bangunan, serta keterlibatan aktif masyarakat, perumahan untuk buruh dapat menjadi contoh terbaik dari perumahan rakyat yang manusiawi dan bermartabat. Harapannya, ke depan tidak ada lagi pekerja yang harus tinggal di lingkungan kumuh atau jauh dari tempat kerja hanya karena keterbatasan ekonomi.

Dalam semangat Hari Buruh atau setiap momentum penting yang menyoroti peran pekerja, perumahan untuk buruh layak disebut sebagai simbol harapan dan kepedulian. Ini adalah bukti bahwa pembangunan tidak boleh melupakan akar utamanya manusia. Melalui langkah ini, pemerintah menegaskan bahwa buruh bukan hanya objek pembangunan, melainkan subjek yang layak mendapatkan tempat terbaik dalam peta kesejahteraan nasional. Perumahan untuk buruh bukan sekadar bangunan tetapi wujud keberpihakan, kasih sayang negara kepada para pekerja yang telah setia menggerakkan roda ekonomi bangsa.

)* Penulis adalah pengamat ekonomi

The post Rumah Buruh Bentuk Keberpihakan Pemerintah kepada Kelompok Pekerja appeared first on Kata Indonesia.

Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui revisi Undang-Undang UMKM yang saat ini tengah disiapkan. Langkah ini dinilai penting untuk menjawab tantangan zaman serta memperluas cakupan perlindungan dan pemberdayaan bagi pelaku usaha di sektor mikro.

Revisi ini akan menitikberatkan pada penyederhanaan proses perizinan bagi pelaku UMKM, penguatan kapasitas, serta akses lebih mudah terhadap pembiayaan. Pemerintah menilai bahwa kerumitan birokrasi selama ini menjadi penghambat utama tumbuhnya sektor UMKM secara optimal.

Salah satu poin terobosan dalam revisi ini adalah rencana memasukkan pengemudi ojek online (ojol) dan warga binaan lembaga pemasyarakatan ke dalam kategori pelaku usaha mikro. Langkah ini menunjukkan perluasan makna inklusivitas dalam kebijakan ekonomi nasional.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman, mengatakan bahwa Kementerian UMKM telah membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) untuk menyusun naskah akademik dan draft revisi UU tersebut. Tujuan utamanya adalah menciptakan regulasi yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Maman menyampaikan bahwa warga binaan memiliki potensi besar sebagai pelaku usaha, terutama dengan adanya pelatihan dan pendampingan yang konsisten selama masa pembinaan. Pihaknya menegaskan, pemerintah akan memberikan afirmasi khusus bagi mereka.

Salah satu alat yang akan digunakan pemerintah untuk memetakan pelaku usaha adalah aplikasi Sapa UMKM. Melalui aplikasi ini, pemerintah dapat melakukan verifikasi dan pendataan pelaku UMKM, termasuk mereka yang berasal dari lapas atau rumah tahanan.

Melalui sistem tersebut, para warga binaan yang aktif berwirausaha akan terdata resmi dan mendapatkan akses terhadap program pelatihan, bantuan modal, hingga akses pasar. Hal ini memungkinkan mereka menjadi pelaku usaha mandiri pasca pembebasan.

Revisi UU ini juga mengakomodasi upaya formalisasi status pengemudi ojol yang selama ini belum memiliki payung hukum yang pasti. Pemerintah memandang sektor transportasi berbasis aplikasi sebagai bagian integral dari ekonomi mikro modern.

Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM di INDEF, Izzudin Al Farras, mengatakan bahwa revisi UU UMKM bisa menjadi jalan tengah dalam persoalan regulasi lintas sektor yang selama ini menjadi hambatan formalisasi ojol. Ia menilai, kebijakan ini bisa memberikan kepastian dan kesejahteraan bagi para pengemudi.

Izzudin menyarankan agar revisi UU juga mencakup kerangka kerja yang memastikan kendaraan ojol terdaftar resmi di pemerintah. Ini bertujuan untuk menjaga standar pelayanan dan keamanan konsumen, sekaligus meningkatkan taraf hidup pengemudi.

Aspek lain yang ditekankan adalah perlunya pendaftaran ojol sebagai pelaku UMKM. Dengan demikian, mereka bisa mendapatkan fasilitas pelatihan, bantuan keuangan, hingga perlindungan sosial seperti pelaku usaha lainnya.

Pihaknya menyampaikan bahwa jika pengemudi ojol masuk dalam klasifikasi UMKM, maka mereka akan berhak mendapatkan insentif seperti subsidi BBM, akses LPG 3 kg, dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah tanpa agunan tambahan.

Tak hanya itu, insentif perpajakan juga akan berlaku bagi mereka, termasuk tarif Pajak Penghasilan Final sebesar 0,5 persen bagi pengemudi dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar. Ini adalah bentuk konkret keberpihakan negara terhadap sektor informal.

Pelatihan literasi keuangan dan digital juga akan tersedia bagi pengemudi ojol dan warga binaan, sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro di era ekonomi digital.

Langkah ini tidak hanya memperluas basis pelaku UMKM, tetapi juga menunjukkan pergeseran paradigma dalam pengembangan ekonomi mikro yang lebih inklusif dan adaptif terhadap dinamika masyarakat.

Revisi ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar kementerian dan lembaga dalam menyusun kebijakan yang berorientasi pada dampak langsung ke masyarakat.

Dialog lintas sektor akan menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. Pemerintah menyadari bahwa koordinasi dan kesamaan visi antara Kementerian UMKM, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Ketenagakerjaan sangat penting.

Dengan kerangka kebijakan yang solid dan implementasi yang konsisten, revisi UU UMKM diharapkan mampu menciptakan ekosistem usaha yang sehat, inklusif, dan berdaya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun global.

Revisi ini pun menjadi sinyal kuat bahwa negara hadir dan berpihak pada kelompok-kelompok yang selama ini termarjinalkan dari sistem ekonomi formal, seperti warga binaan dan pengemudi ojol.

Selain mendorong revisi UU, pemerintah juga tengah memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan lembaga keuangan, guna menciptakan ekosistem pendukung bagi UMKM. Pendekatan kolaboratif ini dianggap penting untuk memastikan keberlanjutan dukungan, dari tahap inkubasi hingga scale-up usaha mikro ke level kecil dan menengah.

Langkah ini diharapkan menjadi pijakan menuju ekonomi mikro yang tidak hanya tangguh secara finansial, tetapi juga adil dan manusiawi dalam jangka panjang serta menjadi bagian dari transformasi digital nasional yang menempatkan UMKM sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

)* Penulis adalah mahasiswa Bandung tinggal di Jakarta

The post Pemerintah Siapkan Revisi UU UMKM Demi Pemberdayaan Ekonomi Mikro appeared first on Kata Indonesia.