Swasembada Pangan Jadi Jalan Buka Lapangan Kerja dan Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat
Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk meningkatkan produksi pangan nasional sebagai jalan strategis menuju swasembada.
“Indonesia tidak boleh terus bergantung pada impor. Kita memiliki lahan subur, sumber daya manusia, dan teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat produksi dalam negeri. Pemerintah akan mengawal penuh program ini melalui subsidi pupuk, benih unggul, hingga pembangunan infrastruktur pertanian yang lebih merata,” ujarnya.
Presiden menekankan bahwa pencapaian swasembada bukan hanya tentang ketersediaan pangan, melainkan juga berkaitan erat dengan harga diri bangsa dan peluang kerja masyarakat. Ia mengajak seluruh pihak bergerak serentak.
“Jika pangan kita kuat, maka bangsa ini akan lebih mandiri dan berdaulat. Karena itu saya meminta seluruh kementerian, pemerintah daerah, dan para petani bekerja sama dengan semangat yang sama. Ini adalah perjuangan kita bersama untuk memastikan rakyat Indonesia mendapat pangan yang cukup dan terjangkau,” katanya.
Sejalan dengan arahan Presiden, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa target swasembada pangan diwujudkan melalui langkah konkret.
“Kami telah memulai intensifikasi lahan, modernisasi alat pertanian, serta penguatan cadangan pangan nasional di berbagai daerah. Upaya ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga membuka peluang ekspor komoditas strategis. Dengan dukungan penuh Presiden dan kerja keras petani, kami optimistis target swasembada dapat tercapai lebih cepat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, program peningkatan produksi nasional tidak hanya menitikberatkan pada kuantitas, tetapi juga memastikan kesejahteraan petani.
“Kami ingin memastikan ketersediaan pupuk dan sarana produksi agar petani dapat bekerja dengan lebih produktif. Pemerintah berkomitmen membangun sistem pertanian yang berkelanjutan, berorientasi pada kesejahteraan petani, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Ini bukan hanya kebijakan jangka pendek, melainkan agenda jangka panjang yang menjadi prioritas nasional,” tutupnya.
