Situasi Yahukimo Kondusif Pasca-Serangan KKB, Pemda dan Aparat Pastikan Keamanan Warga

Situasi Yahukimo Kondusif Pasca-Serangan KKB, Pemda dan Aparat Pastikan Keamanan Warga

YAHUKIMO – Situasi keamanan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, berangsur-angsur kembali kondusif setelah insiden penyerangan terhadap delapan guru dan tenaga kesehatan (nakes) di Distrik Anggruk. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Ignasius Benny Ady Prabowo, memastikan bahwa kondisi keamanan saat ini telah terkendali dan masyarakat mulai kembali ke tempat tinggal mereka untuk melanjutkan aktivitas sehari-hari.

 

“Masyarakat yang sebelumnya mengungsi akibat serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) mulai kembali ke distrik masing-masing untuk melanjutkan aktivitas mereka,” ujarnya.

 

Pemerintah Daerah (Pemda) Yahukimo telah membentuk tim pencari fakta yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mahasiswa guna mengusut peristiwa penyerangan tersebut. Tim ini juga bekerja sama dengan aparat keamanan dari TNI-Polri untuk memastikan proses penegakan hukum terhadap para pelaku yang bertanggung jawab atas serangan, penganiayaan, dan pembakaran di Distrik Anggruk.

 

Kapolres Yahukimo, Ajun Komisaris Besar Polisi Heru, menambahkan bahwa aparat gabungan masih melakukan sterilisasi dan pemulihan situasi di wilayah terdampak. “Saat ini aparat gabungan TNI-Polri masih melakukan sterilisasi dan pemulihan situasi. Masyarakat yang sebelumnya berlindung ke dalam hutan satu per satu mulai kembali ke honai mereka masing-masing,” ungkapnya.

 

Heru menekankan bahwa keberhasilan pemulihan situasi ini berkat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat. “Segala upaya ini dilakukan demi menjamin masa depan generasi muda agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan kondusif,” tambahnya.

 

Sementara itu, Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, turun langsung ke lokasi penyerangan untuk meninjau kondisi warga serta memastikan keamanan mereka. Dalam kunjungannya, ia didampingi oleh Dandim dan Kapolres setempat serta meninjau kondisi bangunan sekolah yang dibakar oleh KKB.

 

“Saya ada di sini bersama masyarakat. Jadi, yang masih berada di pinggiran, silakan kembali. Kami menjamin keamanan bagi semua warga,” ujar Bupati Yahuli saat memberikan pernyataan kepada warga.

 

Bupati Yahuli juga berkomitmen bahwa aparat penegak hukum akan segera menangkap pelaku penyerangan dan memastikan penegakan hukum yang adil. “Kami sepakat untuk mengejar dan menangkap pelaku demi keadilan bagi para korban,” tegasnya.

 

Diketahui, serangan terhadap tenaga pendidik dan kesehatan tersebut menyebabkan satu korban jiwa, yakni Rosalia Rerek Sogen, serta tujuh lainnya mengalami luka-luka. Korban luka telah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Angkatan Darat (RSAD) Marthen Indey, Kota Jayapura. Sementara itu, jenazah Rosalia telah dimakamkan di kampung halamannya di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

 

Dengan situasi yang berangsur pulih, diharapkan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman dan nyaman. Aparat keamanan terus bersiaga guna mencegah potensi gangguan yang dapat mengancam stabilitas wilayah tersebut.

Negara Makin Bersiap Melawan Terorisme Digital 

By 0

Negara Makin Bersiap Melawan Terorisme Digital  Oleh : Gavin Asadit Perkembangan teknologi digital telah membawa banyak manfaat bagi masyarakat, mulai dari kemudahan akses informasi hingga percepatan transformasi ekonomi. Namun, di balik berbagai peluang tersebut, ruang siber juga menghadirkan tantangan baru berupa penyebaran paham radikal, propaganda ekstremisme, rekrutmen anggota kelompok teror, hingga pendanaan terorisme melalui platform digital. Pemerintah memandang ancaman tersebut sebagai bentuk baru terorisme yang membutuhkan pendekatan penanganan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Oleh karena itu, sepanjang 2026 pemerintah terus memperkuat strategi nasional dalam menghadapi terorisme digital melalui sinergi antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), aparat penegak hukum, penyelenggara platform digital, serta masyarakat. Perubahan pola penyebaran paham radikal menjadi perhatian serius pemerintah. Jika sebelumnya proses radikalisasi banyak berlangsung melalui pertemuan langsung, kini media sosial, aplikasi percakapan, forum daring, hingga berbagai platform digital menjadi sarana utama penyebaran propaganda. Laporan tren terorisme yang dipublikasikan BNPT bersama UNDP menunjukkan bahwa sebagian pelaku tindak pidana terorisme dalam beberapa tahun terakhir pertama kali terpapar konten ekstremis melalui internet, bahkan terdapat pelaku yang seluruh aktivitas radikalisasinya berlangsung di ruang digital. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa ancaman terorisme kini semakin bergeser ke ranah siber sehingga strategi pencegahan harus ikut bertransformasi dengan memperkuat literasi digital, pengawasan ruang siber, serta ketahanan masyarakat terhadap propaganda ekstremisme. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono, menegaskan bahwa pencegahan terorisme tidak lagi hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga harus mengedepankan upaya preventif melalui penguatan ketahanan masyarakat di ruang digital. Menurutnya, BNPT terus memperkuat strategi kontra narasi, meningkatkan kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait, serta memperluas edukasi kepada generasi muda agar mampu mengenali dan menolak berbagai bentuk propaganda ekstremisme yang beredar melalui internet. Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci karena ancaman digital berkembang sangat cepat dan tidak mengenal batas wilayah. Sejalan dengan penguatan strategi pencegahan, pemerintah juga memperkuat tata kelola ruang digital melalui berbagai regulasi dan kebijakan. Kementerian Komunikasi dan Digital terus meningkatkan kerja sama dengan BNPT dalam mempersempit ruang gerak penyebaran konten radikal, termasuk melalui implementasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital dan peningkatan pengawasan terhadap platform digital. Pemerintah menilai bahwa ruang digital yang sehat harus dibangun melalui keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan perlindungan masyarakat dari konten yang mengandung unsur radikalisme, kekerasan, maupun propaganda terorisme. Pendekatan tersebut dilakukan secara bertahap melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan literasi digital, serta koordinasi dengan penyelenggara platform digital nasional maupun global. …

All Rights Reserved © 2025