Sinergi Aparat Penegak Hukum untuk Hancurkan Jaringan Narkoba

Pakar Hukum Henry Indraguna mengapresiasi kinerja Pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) yang berhasil mengungkap 620 kasus narkoba sepanjang tahun 2024.

Menurut Henry, capaian ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia.

“Harapannya, ke depan, BNN bisa lebih baik lagi bekerja secara sungguh-sungguh menumpas kejahatan extra ordinary ini. Tak hanya berhasil mengungkap kasusnya tetapi juga seharusnya bisa memberantas hingga ke akar-akarnya. Termasuk pihak-pihak yang kini melindungi para pengedar narkoba,” ujarnya

Henry menilai masalah narkoba sudah lama mengakar di Indonesia.

“Tak terhitung sudah berapa puluh ribu masyarakat kita yang menjadi korban. Bahkan dengan penegakan hukum yang ada saat ini, seakan-akan tak bisa memberikan efek jera pada para pengedar, bandar, maupun pengguna,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya rehabilitasi bagi pengguna untuk memberikan efek jera dan pentingnya menangkap bandar besar Narkoba.

“Jangan sampai uang pemerintah hanya sia-sia saja, habis untuk mengejar pengedar atau pengguna kelas kroco. Sementara yang kakap tak tersentuh,” tambahnya.

Sementara itu, di Jawa Tengah, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng mengklaim tahun 2024 sebagai tahun terbaik dalam pengungkapan kasus narkoba selama 22 tahun terakhir.

Kombes Pol Muhammad Anwar Nasir, Direktur Reserse Narkoba Polda Jateng, mengatakan bahwa pihaknya telah mengungkap lebih dari 1.500 kasus dengan barang bukti mencapai 91 kilogram sabu dan 37.425 butir ekstasi.

“Tahun ini menjadi waktu dan momen yang sangat baik untuk mengungkap kasus narkoba di Jawa Tengah,” ujar Anwar.

Namun, Anwar juga menekankan bahwa pihaknya tidak akan lengah. Sebagai contoh, lima anggotanya yang terbukti mencuri barang bukti sabu sudah diproses secara pidana. Sebaliknya, anggota yang berhasil mengungkap kasus besar juga akan diberikan apresiasi.

“Kami menggunakan dua pendekatan dalam metode operasi, yaitu hulu dan hilir. Hulu kami bentuk kampung bebas narkoba, dan hilir kami pantau para kurir yang melintasi Jawa Tengah,” jelasnya.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan peredaran narkoba dapat diminimalisasi, dan kejahatan terkait narkoba tidak merusak masa depan generasi muda.

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG

By 0

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG Oleh : Irfan Aditya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kecukupan gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dengan cakupan penerima manfaat yang terus bertambah di berbagai daerah, pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan program berskala nasional ini harus diiringi dengan standar kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, berbagai kritik dan masukan dari masyarakat dipandang sebagai bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan agar manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima. Dalam setiap kebijakan publik, kritik merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang perlu diapresiasi. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada kemampuan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Masukan mengenai kualitas makanan, ketepatan distribusi, kebersihan dapur, maupun pelayanan di lapangan menjadi indikator penting untuk memperbaiki sistem yang sudah berjalan. Pendekatan yang terbuka terhadap kritik menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan kualitas manusia sebagai prioritas utama pemerintahan. Melalui Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa pelaksanaan program harus terus dievaluasi agar kualitas layanan tetap terjaga sekaligus mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul selama implementasi. Komitmen pemerintah dalam menerima kritik juga tercermin dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Menurutnya, evaluasi merupakan bagian dari proses memperkuat tata kelola program sehingga seluruh rantai penyediaan pangan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyajian makanan, dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Pandangan senada disampaikan oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, yang menilai pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis harus terus diperkuat seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat. Menurutnya, DPR RI mendukung penuh keberlanjutan program tersebut, namun pelaksanaannya harus disertai pengawasan yang ketat agar setiap makanan yang diterima masyarakat benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Pihaknya juga menekankan bahwa kritik dari masyarakat hendaknya dijadikan bahan evaluasi bersama sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan secara cepat dan tepat tanpa mengurangi tujuan utama program.…

All Rights Reserved © 2025